Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mendorong Daya Saing Indonesia Lewat Kebijakan Pajak

1
1

Partner Tax Research & Training DDTC B. Bawono Kristiaji saat memberikan pemaparan dalam kuliah umum bertema ‘Mendorong Daya Saing Indonesia Melalui Sistem Pajak’ di Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (11/4/2019). (Foto: DDTCNews)

MALANG, DDTCNews – Saat ini banyak negara berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing. Hal ini tidak lain karena dipicu oleh perekonomian dunia yang kian melambat dan belum sepenuhnya kembali ke titik semula.

Partner Tax Research & Training DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan peningkatan daya saing tersebut bisa bermacam-macam tujuannya, apakah suatu negara bersaing untuk merebut investasi, sumber daya manusia (SDM), bersaing di pasar global, penguasaan sumber daya alam (SDA), atau lainnya. Menurutnya, semua hal itu bisa didorong melalui kebijakan pajak.

“Penting bagi suatu negara untuk memetakan terlebih dahulu daya saing dalam hal apa yang diinginkan. Baru kemudian mendesain kebijakan pajak yang efektif,” ujarnya dalam kuliah umum bertema ‘Mendorong Daya Saing Indonesia Melalui Sistem Pajak’ di Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (11/4/2019).

Baca Juga: Pengembangan KEK Singasari akan Libatkan UB dan Unisma

Dalam pemaparannya, Bawono menyampaikan beberapa tren kebijakan pajak yang diterapkan untuk meningkatkan daya saing. Pertama, ada tren penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Kedua, pemberian insentif pajak. Selain itu, ketiga, ada pula tren perubahan sistem pajak yang mengarah ke territorial tax system, khususnya di negara-negara OECD.

Adapun yang keempat adalah penerapan exit tax, yaitu pengenaan pajak tambahan ketika seseorang memutuskan untuk menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) negara lain atau beremigrasi (meninggalkan yurisdiksi asal).

Dalam konteks individu, exit tax merupakan bagian dari rezim pemajakan ekspatriat (expatriate tax regime). Rezim ekspatriat umumnya merupakan rezim khusus di antara perlakuan pajak atas SPDN dan subjek pajak luar negeri (SPLN). Tujuannya adalah untuk mencegah penurunan penerimaan pajak dengan menghambat mobilitas individu kaya, berpenghasilan besar, dan berkemampuan tinggi (high-skill).

Baca Juga: 11 Mahasiswa UI & UB Ikuti 'DDTC Internship Batch 2'

Amerika Serikat (AS) bisa menjadi contoh negara yang melakukan reformasi pajak besar-besaran untuk meningkatkan daya saingnya. Salah satunya, AS telah mengubah sistem pajaknya dari worldwide ke territorial. Sistem pajak AS yang menganut worldwide dianggap sudah tidak kompetitif dan cenderung menempatkan AS pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kompetisi global.

“Selain itu, AS juga menurunkan tarif PPh badan dari 35% ke 21%, memberikan pengurangan tarif untuk harta/laba yang belum direpatriasi (transition tax), menerapkan territorial tax system dengan foreign dividend exemption dan memperkenalkan pajak minimum (BEAT dan GILTI),” papar Bawono.

Di luar tren kebijakan pajak di atas, untuk mendorong pengembangan industri jasa dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beleid yang memperluas pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk sektor ekspor jasa. Sebelumnya pengenaan PPN 0% hanya untuk tiga sektor saja, sekarang menjadi 10 sektor.

Baca Juga: FEB Unair Adakan Konferensi Internasional Perekonomian Berkelanjutan

“Perluasan PPN 0% mengembalikan pengertian PPN yang memiliki destination principle. Artinya, PPN hanya dikenakan atas konsumsi dalam negeri sehingga barang dan jasa yang tidak dikonsumsi dalam negeri bukan menjadi objek PPN,” katanya.

Selain itu, menurut Bawono, pengenaan pajak dividen di Indonesia yang masih menganut classical system mendorong perusahaan untuk tidak membagikan dividen dan menjadikannya sebagai retained earning hingga tidak dikenai pajak.

“Padahal, dalam praktiknya untuk menghindari pajak, perusahaan seringkali membagikan dividen secara terselubung, misalnya berbentuk tambahan saham, pemberian harta, perusahaan conduit dan lain-lain,” ujarnya.

Baca Juga: Persepsi Terhadap Pajak Jadi Penentu Kepatuhan

Di akhir pemaparan, Bawono menegaskan siapa pun pemimpin nasional yang akan terpilih dalam Pilpres 17 April nanti, pemimpin baru tersebut harus mendesain sistem pajak dengan pilar menciptakan daya saing.

“Walau demikian, tentunya tidak semua kebijakan bisa efektif. Kadang, pemerintah membutuhkan strategi kebijakan lain (misalnya penurunan tarif harus dengan perluasan basis pajak) dan trade off dengan apa yang menjadi goal pemerintah lainnya. Jadi, harus hati-hati dan tidak gegabah,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Kanwil DJP Kalbar Apresiasi Kinerja Relawan Pajak Kampus

“Penting bagi suatu negara untuk memetakan terlebih dahulu daya saing dalam hal apa yang diinginkan. Baru kemudian mendesain kebijakan pajak yang efektif,” ujarnya dalam kuliah umum bertema ‘Mendorong Daya Saing Indonesia Melalui Sistem Pajak’ di Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (11/4/2019).

Baca Juga: Pengembangan KEK Singasari akan Libatkan UB dan Unisma

Dalam pemaparannya, Bawono menyampaikan beberapa tren kebijakan pajak yang diterapkan untuk meningkatkan daya saing. Pertama, ada tren penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Kedua, pemberian insentif pajak. Selain itu, ketiga, ada pula tren perubahan sistem pajak yang mengarah ke territorial tax system, khususnya di negara-negara OECD.

Adapun yang keempat adalah penerapan exit tax, yaitu pengenaan pajak tambahan ketika seseorang memutuskan untuk menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) negara lain atau beremigrasi (meninggalkan yurisdiksi asal).

Dalam konteks individu, exit tax merupakan bagian dari rezim pemajakan ekspatriat (expatriate tax regime). Rezim ekspatriat umumnya merupakan rezim khusus di antara perlakuan pajak atas SPDN dan subjek pajak luar negeri (SPLN). Tujuannya adalah untuk mencegah penurunan penerimaan pajak dengan menghambat mobilitas individu kaya, berpenghasilan besar, dan berkemampuan tinggi (high-skill).

Baca Juga: 11 Mahasiswa UI & UB Ikuti 'DDTC Internship Batch 2'

Amerika Serikat (AS) bisa menjadi contoh negara yang melakukan reformasi pajak besar-besaran untuk meningkatkan daya saingnya. Salah satunya, AS telah mengubah sistem pajaknya dari worldwide ke territorial. Sistem pajak AS yang menganut worldwide dianggap sudah tidak kompetitif dan cenderung menempatkan AS pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kompetisi global.

“Selain itu, AS juga menurunkan tarif PPh badan dari 35% ke 21%, memberikan pengurangan tarif untuk harta/laba yang belum direpatriasi (transition tax), menerapkan territorial tax system dengan foreign dividend exemption dan memperkenalkan pajak minimum (BEAT dan GILTI),” papar Bawono.

Di luar tren kebijakan pajak di atas, untuk mendorong pengembangan industri jasa dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beleid yang memperluas pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk sektor ekspor jasa. Sebelumnya pengenaan PPN 0% hanya untuk tiga sektor saja, sekarang menjadi 10 sektor.

Baca Juga: FEB Unair Adakan Konferensi Internasional Perekonomian Berkelanjutan

“Perluasan PPN 0% mengembalikan pengertian PPN yang memiliki destination principle. Artinya, PPN hanya dikenakan atas konsumsi dalam negeri sehingga barang dan jasa yang tidak dikonsumsi dalam negeri bukan menjadi objek PPN,” katanya.

Selain itu, menurut Bawono, pengenaan pajak dividen di Indonesia yang masih menganut classical system mendorong perusahaan untuk tidak membagikan dividen dan menjadikannya sebagai retained earning hingga tidak dikenai pajak.

“Padahal, dalam praktiknya untuk menghindari pajak, perusahaan seringkali membagikan dividen secara terselubung, misalnya berbentuk tambahan saham, pemberian harta, perusahaan conduit dan lain-lain,” ujarnya.

Baca Juga: Persepsi Terhadap Pajak Jadi Penentu Kepatuhan

Di akhir pemaparan, Bawono menegaskan siapa pun pemimpin nasional yang akan terpilih dalam Pilpres 17 April nanti, pemimpin baru tersebut harus mendesain sistem pajak dengan pilar menciptakan daya saing.

“Walau demikian, tentunya tidak semua kebijakan bisa efektif. Kadang, pemerintah membutuhkan strategi kebijakan lain (misalnya penurunan tarif harus dengan perluasan basis pajak) dan trade off dengan apa yang menjadi goal pemerintah lainnya. Jadi, harus hati-hati dan tidak gegabah,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Kanwil DJP Kalbar Apresiasi Kinerja Relawan Pajak Kampus
Topik : kampus, kuliah umum pajak, universitas brawijaya
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 20 Mei 2019 | 10:21 WIB
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Selasa, 12 September 2017 | 13:52 WIB
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:08 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
berita pilihan
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:50 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN
Selasa, 06 November 2018 | 17:04 WIB
UPN VETERAN JAKARTA
Selasa, 26 Februari 2019 | 17:45 WIB
UPN VETERAN JAKARTA
Senin, 16 Oktober 2017 | 09:08 WIB
UNIVERSITAS WIRARAJA
Selasa, 07 Mei 2019 | 11:03 WIB
UNIVERSITAS WIRARAJA
Rabu, 02 Agustus 2017 | 09:50 WIB
UNIVERSITAS UNIVERSAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 17:02 WIB
UNIVERSITAS UDAYANA
Jum'at, 20 Januari 2017 | 18:02 WIB
UNIVERSITAS UDAYANA
Senin, 27 Mei 2019 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS TERBUKA BATAM