Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Mendagri Instruksikan Pemda Segera Belanjakan APBD untuk Bansos

A+
A-
1
A+
A-
1
Mendagri Instruksikan Pemda Segera Belanjakan APBD untuk Bansos

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas(kiri) mengunjungi kantor Desa Sukojati, Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (4/6/2021). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur dan bupati/walikota untuk mempercepat belanja APBD, terutama dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Tito melalui Instruksi Mendagri No. 21/2021 menyatakan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, pemda juga dapat menggunakan dana belanja tidak terduga untuk memberikan bansos kepada masyarakat.

"Percepatan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD untuk pemberian bantuan sosial...kepada individu/keluarga penerima manfaat (KPM)/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19," bunyi diktum kesatu beleid tersebut, Senin (19/7/2021).

Baca Juga: Cryptocurrency Makin Populer, Negara Eropa Ini Ingin Kenakan Pajak

Tito mengatakan kelompok yang berhak mendapat bansos di antaranya seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu atau masyarakat lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber dana bansos utamanya berasal dari APBD masing-masing. Namun demikian, jika anggaran tidak tersedia atau tidak mencukupi, pemda dapat menggunakan dana belanja tidak terduga.

Apabila belanja tidak terduga tetap tidak mencukupi, pemda dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan serta memanfaatkan uang kas yang tersedia. Hasil penjadwalan ulang direalokasikan dalam belanja tidak terduga yang dilaksanakan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Baca Juga: Ekonomi Digital Jadi Ancaman Penerimaan Pajak, Begini Catatan Kemenkeu

Selain itu, Tito juga menginstruksikan pemda mengelola penyaluran bansos secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. Pengelolaan bansos tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Permendagri 39/2020.

Dia juga meminta adanya koordinasi penyaluran bansos antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta antara seluruh unsur yang terlibat, seperti Ketua RT, RW, kepala desa, lurah, dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Tito juga menginstruksikan pemda menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah serta meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan pendampingan. Pendampingan itu dapat dilakukan selama penyaluran bansos berlangsung atau melakukan audit setelah kegiatan selesai.

Baca Juga: Pangkas Tarif Cukai BBM, Setoran ke Negara Ini Hilang Rp188 Triliun

"Pemda wajib menyampaikan laporan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal Kemendagri paling lama tanggal 15 dan 30 setiap bulan," bunyi Inmendagri tersebut. (rig)

Topik : mendagri tito karnavian, belanja apbd, pemulihan ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kemenkeu Bakal Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Ini Perinciannya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Indonesia 'Hanya' 3,5%, Sri Mulyani: Tekanannya Lebih Rendah

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara 2023 Capai 11,7 Persen dari PDB

Jum'at, 20 Mei 2022 | 12:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%-5,9%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 15:20 WIB
OPINI PAJAK

Mengintegrasikan Pajak dengan Zakat

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN

Senin, 23 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS