Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mencermati Arah Riset Pajak Global

0
0

PADA 30 Juni hingga 2 Juli 2016, Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business kembali mengadakan rangkaian seminar bertajuk ‘Rust Conference’. Dari Indonesia, DDTC yang diwakili B. Bawono Kristiaji mengikuti rangkaian acara tersebut. Berikut laporannya:

Sesuai dengan namanya, acara ini diselenggarakan di Kota Rust, kota peristirahatan kecil di selatan Vienna, Austria. Tema Rust Conference kali ini adalah “Improving Tax Compliance in a Globalized World”.

Tema ini diangkat karena tugas meningkatkan kepatuhan pajak adalah tantangan berat di banyak negara, terutama dengan hadirnya globalisasi.

Baca Juga: Rapat IMFC di Washington Singgung Masalah Sistem Pajak

Pada hari pertama, rangkaian acara dibuka dengan workshop mengenai riset pajak yang dilakukan oleh kandidat doktor dari berbagai universitas bergengsi. Sebagian besar peserta workshop merupakan akademisi dari berbagai negara di benua Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa.

Kepatuhan Kooperatif

ISU kepatuhan menjadi tema sentral riset, terutama kepatuhan kooperatif (cooperative compliance) yaitu kepatuhan yang dibangun dari kepastian dan hubungan yang saling percaya, saling terbuka dan sederajat antara otoritas dengan wajib pajak.

Baca Juga: Tahu Taman Nasional Bunaken? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

Cooperative compliance bisa dibilang sebagai ‘jalan baru’ terutama dengan adanya perspektif bahwa kepatuhan tidak semata-mata dibangun dengan cara penegakan hukum yang keras, namun juga bisa dengan menciptakan kepatuhan sukarela. Terlebih dengan diadopsinya prinsip-prinsip demokrasi, good governance, dan pengakuan atas hak-hak wajib pajak dalam sistem pajak.

Kurang lebih telah 30 negara sudah menerapkan hal ini, seperti Belanda (horizontal monitoring), Jerman (zeitnahe betriebsprüfung), Swedia (deeper cooperation), Spanyol (large business forum), dan sebagainya.

Tidak mengherankan jika Kristof Wauters dari Universiteit Hasselt melakukan studi komparasi mengenai kendala dan cara yang diambil pemerintah di berbagai negara dalam membangun cooperative compliance. Hasil analisisnya akan digunakan untuk merumuskan program yang tepat bagi Belgia.

Baca Juga: Sektor Pertambangan Terus Berjaya di Bumi Sriwijaya

Akan tetapi, cooperative compliance pada dasarnya bukanlah sesuatu kondisi yang hanya dipengaruhi oleh suatu program pemerintah. Lebih luas dari itu, kepatuhan adalah konsep yang kompleks di mana faktor-faktor lainnya seperti: nilai sosial, sistem pajak secara umum, tata kelola pemerintah, maupun politik memiliki peran yang tidak kecil.

Diego Quinones Cruz dari University of Oxford mencoba membedah seluruh faktor tersebut dengan komparasi antara Inggris dan Kolombia. Kedua negara tersebut dipilih karena memiliki perbedaan yang kontras.

Konsep cooperative compliance juga pada hakikatnya terkait dengan slippery slope model (SSM). Model ini dikembangkan oleh psikolog sekaligus ekonom dari Austria yaitu Erich Kirchler.

Baca Juga: Daerah Wisata Bahari ini Masih Andalkan Dana Perimbangan

SSM menjelaskan, dalam memutuskan untuk patuh terhadap hukum pajak, individu dipengaruhi oleh cara pemerintah: dengan menggunakan kekuatan (power) atau menciptakan kepercayaan.

Stefano Tsikas dari Leibniz University of Hannover mencoba mengembangkan SSM dari perspektif mikro ke pendekatan makro (agregat).

Iklim Riset

Baca Juga: Agenda Pajak Internasional Alami Kemajuan Signifikan, Lalu Apa?

DI luar topik mengenai aspek administrasi dan perilaku kepatuhan wajib pajak, sebenarnya masih banyak isu lain yang diangkat. Sebagai contoh, analisis tentang peran Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam mencegah pemajakan berganda maupun penghindaran pajak di Nigeria.

Satu hal yang pasti, acara workshop dikemas untuk memastikan bahwa para kandidat doktor tersebut mendapatkan input yang berguna bagi disertasinya.

Untuk itu, workshop dipandu oleh panel yang diisi oleh Prof. Michael Lang dan Prof. Alexander Rust dari Vienna University of Economics and Business.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Kota Penghasil Pempek

Selain itu, terdapat tim penyanggah dari sesama kandidat doktor serta para peserta yang diberi kesempatan untuk mengkritik ataupun memberi masukan konstruktif. (Bersambung ke bagian ke-2)

Tema ini diangkat karena tugas meningkatkan kepatuhan pajak adalah tantangan berat di banyak negara, terutama dengan hadirnya globalisasi.

Baca Juga: Rapat IMFC di Washington Singgung Masalah Sistem Pajak

Pada hari pertama, rangkaian acara dibuka dengan workshop mengenai riset pajak yang dilakukan oleh kandidat doktor dari berbagai universitas bergengsi. Sebagian besar peserta workshop merupakan akademisi dari berbagai negara di benua Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa.

Kepatuhan Kooperatif

ISU kepatuhan menjadi tema sentral riset, terutama kepatuhan kooperatif (cooperative compliance) yaitu kepatuhan yang dibangun dari kepastian dan hubungan yang saling percaya, saling terbuka dan sederajat antara otoritas dengan wajib pajak.

Baca Juga: Tahu Taman Nasional Bunaken? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

Cooperative compliance bisa dibilang sebagai ‘jalan baru’ terutama dengan adanya perspektif bahwa kepatuhan tidak semata-mata dibangun dengan cara penegakan hukum yang keras, namun juga bisa dengan menciptakan kepatuhan sukarela. Terlebih dengan diadopsinya prinsip-prinsip demokrasi, good governance, dan pengakuan atas hak-hak wajib pajak dalam sistem pajak.

Kurang lebih telah 30 negara sudah menerapkan hal ini, seperti Belanda (horizontal monitoring), Jerman (zeitnahe betriebsprüfung), Swedia (deeper cooperation), Spanyol (large business forum), dan sebagainya.

Tidak mengherankan jika Kristof Wauters dari Universiteit Hasselt melakukan studi komparasi mengenai kendala dan cara yang diambil pemerintah di berbagai negara dalam membangun cooperative compliance. Hasil analisisnya akan digunakan untuk merumuskan program yang tepat bagi Belgia.

Baca Juga: Sektor Pertambangan Terus Berjaya di Bumi Sriwijaya

Akan tetapi, cooperative compliance pada dasarnya bukanlah sesuatu kondisi yang hanya dipengaruhi oleh suatu program pemerintah. Lebih luas dari itu, kepatuhan adalah konsep yang kompleks di mana faktor-faktor lainnya seperti: nilai sosial, sistem pajak secara umum, tata kelola pemerintah, maupun politik memiliki peran yang tidak kecil.

Diego Quinones Cruz dari University of Oxford mencoba membedah seluruh faktor tersebut dengan komparasi antara Inggris dan Kolombia. Kedua negara tersebut dipilih karena memiliki perbedaan yang kontras.

Konsep cooperative compliance juga pada hakikatnya terkait dengan slippery slope model (SSM). Model ini dikembangkan oleh psikolog sekaligus ekonom dari Austria yaitu Erich Kirchler.

Baca Juga: Daerah Wisata Bahari ini Masih Andalkan Dana Perimbangan

SSM menjelaskan, dalam memutuskan untuk patuh terhadap hukum pajak, individu dipengaruhi oleh cara pemerintah: dengan menggunakan kekuatan (power) atau menciptakan kepercayaan.

Stefano Tsikas dari Leibniz University of Hannover mencoba mengembangkan SSM dari perspektif mikro ke pendekatan makro (agregat).

Iklim Riset

Baca Juga: Agenda Pajak Internasional Alami Kemajuan Signifikan, Lalu Apa?

DI luar topik mengenai aspek administrasi dan perilaku kepatuhan wajib pajak, sebenarnya masih banyak isu lain yang diangkat. Sebagai contoh, analisis tentang peran Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam mencegah pemajakan berganda maupun penghindaran pajak di Nigeria.

Satu hal yang pasti, acara workshop dikemas untuk memastikan bahwa para kandidat doktor tersebut mendapatkan input yang berguna bagi disertasinya.

Untuk itu, workshop dipandu oleh panel yang diisi oleh Prof. Michael Lang dan Prof. Alexander Rust dari Vienna University of Economics and Business.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Kota Penghasil Pempek

Selain itu, terdapat tim penyanggah dari sesama kandidat doktor serta para peserta yang diberi kesempatan untuk mengkritik ataupun memberi masukan konstruktif. (Bersambung ke bagian ke-2)

Topik : rust conference, pajak internasional, tax ratio
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 05 Juli 2019 | 18:25 WIB
LAPORAN DDTC DARI AUSTRIA
Minggu, 22 April 2018 | 06:34 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Jum'at, 22 Maret 2019 | 10:12 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 08 Maret 2017 | 18:54 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (2)
berita pilihan
Jum'at, 05 Juli 2019 | 18:25 WIB
LAPORAN DDTC DARI AUSTRIA
Minggu, 22 April 2018 | 06:34 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Jum'at, 22 Maret 2019 | 10:12 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 08 Maret 2017 | 18:54 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (2)
Selasa, 08 Oktober 2019 | 15:35 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 16:12 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Kamis, 10 Oktober 2019 | 19:04 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Senin, 05 Agustus 2019 | 10:51 WIB
LAPORAN DDTC DARI SEOUL
Minggu, 19 Maret 2017 | 11:30 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Senin, 02 Juli 2018 | 08:39 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA