Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menakar Manfaat BRICS

A+
A-
0
A+
A-
0

BUKU berjudul ‘BRICS and the Emergence of International Tax Coordination’ ini menguraikan diskusi dalam kerangka perpajakan internasional seiring dengan menguatnya posisi dan peran negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dalam politik ekonomi internasional.

Buku yang berisi kumpulan tulisan para praktisi dan pakar perpajakan internasional ini mencoba menangkap perkembangan tersebut. Editor buku ini, Pasquale Pistone dan Yariv Brauner, memilah konten buku yang diterbitkan IBFD Publishing tahun 2015 ini ke dalam tiga bagian.

Tsilly Dagan mengawali bagian pertama diskusi dalam buku ini dengan mengadvokasi kerangka kebijakan perpajakan internasional, yaitu kerja sama perpajakan secara multilateral (multilateral cooperation) dan kompetisi pajak (tax competition).

Baca Juga: Perkaya Literasi Perpajakan, Delegasi DDTC Borong Buku di India

Dengan menggunakan game theory, Dagan berpendapat manfaat dari kerja sama multilateral itu sebenarnya tak lebih dari retorika yang berlebihan, karena kerja sama tersebut dapat membentuk kartel pajak yang berdampak pada prisoner’s dilemma bagi negara yang tidak ikut di dalamnya.

Berbeda dengan analisis beberapa ahli seperti Reuven Avi-Yonah dan Yariv Brauner, Dagan menyimpulkan kerja sama multilateral sebaiknya dimaknai hati-hati karena dapat mengakibatkan inefisiensi dan konsekuensi yang tak berimbang di antara negara yang melakukan kerja sama.

Menurut Dagan, kerangka kebijakan perpajakan internasional ini relevan bagi negara BRICS untuk menegoisasikan posisi mereka pada institusi kerja sama multilateral yang sudah ada atau membentuk suatu kerja sama multilateral baru dalam rangka menjamin kepentingan negara BRICS.

Baca Juga: Lagi, Profesional DDTC Berkontribusi dalam Buku Terbitan Internasional

Sebagai respons atas pendapat Dagan, pada bab selanjutnya, Reuven Avi-Yonah mempertahankan pendapatnya tentang rezim perpajakan internasional dan kebijakan dalam rezim tersebut yang konsisten dalam mengkonvergensi aturan perpajakan dan mendorong kerja sama multilateral.

Dalam analisisnya, lebih lanjut Avi-Yonah menyarankan agar struktur Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang ada saat ini diperbaiki dan disesuaikan dengan pilihan kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara BRICS.

Kemudian disajikan perbandingan kebijakan pajak internasional negara BRICS dan negara berkembang seperti Turki serta beberapa negara Afrika. Pada bagian terakhir, buku ini menghadirkan analisis institusional dari hasil eksaminasi atas perbandingan kebijakan pajak internasional di negara BRICS.

Baca Juga: Lagi, DDTC Kirim 11 Delegasi Ikuti Konferensi Pajak di India

Analisis Institusional

JEFFREY Owens membuka bagian ini dengan menerangkan aspek politik ekonomi dalam evolusi sistem perpajakan internasional yang diakibatkan BRICS. Richard Vann lalu membahas dampak dan kontribusi BRICS dalam pembagian hak pemajakan antara negara residen dan negara sumber dalam P3B.

Pada tataran berikutnya, Alfredo Garcia Prats dan Jan de Goede menguraikan dampak dan peran negara-negara BRICS dalam mendukung kerja sama perpajakan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Baca Juga: UPN Veteran Jakarta Gelar Seminar Pemajakan di Era 4.0

Kim Brooks melanjutkannya dengan mengurai perlunya negara BRICS berkoordinasi menyusun agenda perpajakan internasional di masa depan. Setelah itu, Diane Ring mengeksplorasi kemungkinan dan pengaruh kerja sama di antara negara BRICS dalam membentuk institusi perpajakan di antara mereka.

Pistone dan Brauner menutup buku ini dengan menguji pilihan kebijakan yang dapat diambil negara BRICS, seperti membentuk institusi kerja sama perpajakan internasional yang eksklusif, bergabung dengan OECD, bekerja sama secara terpisah dengan OECD, atau bahkan tidak melakukan apa-apa.

Namun, terlepas dari pilihan ending yang menggantung itu, buku ini layak dibaca terutama oleh para praktisi dan akademisi pajak internasional, sekaligus menjadi referensi yang berguna bagi para pengambil kebijakan perpajakan. Buku ini tersedia di DDTC Library. *

Baca Juga: Rapat IMFC di Washington Singgung Masalah Sistem Pajak

Tsilly Dagan mengawali bagian pertama diskusi dalam buku ini dengan mengadvokasi kerangka kebijakan perpajakan internasional, yaitu kerja sama perpajakan secara multilateral (multilateral cooperation) dan kompetisi pajak (tax competition).

Baca Juga: Perkaya Literasi Perpajakan, Delegasi DDTC Borong Buku di India

Dengan menggunakan game theory, Dagan berpendapat manfaat dari kerja sama multilateral itu sebenarnya tak lebih dari retorika yang berlebihan, karena kerja sama tersebut dapat membentuk kartel pajak yang berdampak pada prisoner’s dilemma bagi negara yang tidak ikut di dalamnya.

Berbeda dengan analisis beberapa ahli seperti Reuven Avi-Yonah dan Yariv Brauner, Dagan menyimpulkan kerja sama multilateral sebaiknya dimaknai hati-hati karena dapat mengakibatkan inefisiensi dan konsekuensi yang tak berimbang di antara negara yang melakukan kerja sama.

Menurut Dagan, kerangka kebijakan perpajakan internasional ini relevan bagi negara BRICS untuk menegoisasikan posisi mereka pada institusi kerja sama multilateral yang sudah ada atau membentuk suatu kerja sama multilateral baru dalam rangka menjamin kepentingan negara BRICS.

Baca Juga: Lagi, Profesional DDTC Berkontribusi dalam Buku Terbitan Internasional

Sebagai respons atas pendapat Dagan, pada bab selanjutnya, Reuven Avi-Yonah mempertahankan pendapatnya tentang rezim perpajakan internasional dan kebijakan dalam rezim tersebut yang konsisten dalam mengkonvergensi aturan perpajakan dan mendorong kerja sama multilateral.

Dalam analisisnya, lebih lanjut Avi-Yonah menyarankan agar struktur Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang ada saat ini diperbaiki dan disesuaikan dengan pilihan kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara BRICS.

Kemudian disajikan perbandingan kebijakan pajak internasional negara BRICS dan negara berkembang seperti Turki serta beberapa negara Afrika. Pada bagian terakhir, buku ini menghadirkan analisis institusional dari hasil eksaminasi atas perbandingan kebijakan pajak internasional di negara BRICS.

Baca Juga: Lagi, DDTC Kirim 11 Delegasi Ikuti Konferensi Pajak di India

Analisis Institusional

JEFFREY Owens membuka bagian ini dengan menerangkan aspek politik ekonomi dalam evolusi sistem perpajakan internasional yang diakibatkan BRICS. Richard Vann lalu membahas dampak dan kontribusi BRICS dalam pembagian hak pemajakan antara negara residen dan negara sumber dalam P3B.

Pada tataran berikutnya, Alfredo Garcia Prats dan Jan de Goede menguraikan dampak dan peran negara-negara BRICS dalam mendukung kerja sama perpajakan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Baca Juga: UPN Veteran Jakarta Gelar Seminar Pemajakan di Era 4.0

Kim Brooks melanjutkannya dengan mengurai perlunya negara BRICS berkoordinasi menyusun agenda perpajakan internasional di masa depan. Setelah itu, Diane Ring mengeksplorasi kemungkinan dan pengaruh kerja sama di antara negara BRICS dalam membentuk institusi perpajakan di antara mereka.

Pistone dan Brauner menutup buku ini dengan menguji pilihan kebijakan yang dapat diambil negara BRICS, seperti membentuk institusi kerja sama perpajakan internasional yang eksklusif, bergabung dengan OECD, bekerja sama secara terpisah dengan OECD, atau bahkan tidak melakukan apa-apa.

Namun, terlepas dari pilihan ending yang menggantung itu, buku ini layak dibaca terutama oleh para praktisi dan akademisi pajak internasional, sekaligus menjadi referensi yang berguna bagi para pengambil kebijakan perpajakan. Buku ini tersedia di DDTC Library. *

Baca Juga: Rapat IMFC di Washington Singgung Masalah Sistem Pajak
Topik : buku pajak, pajak internasional, BRICS
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 05 Desember 2019 | 10:00 WIB
LITERASI PAJAK
Selasa, 01 Oktober 2019 | 14:09 WIB
REFORMASI PAJAK
Jum'at, 09 Agustus 2019 | 17:49 WIB
PERUNDANG-UNDANGAN
Selasa, 30 Juli 2019 | 19:10 WIB
TRANSFER PRICING
berita pilihan
Jum'at, 19 Juli 2019 | 20:33 WIB
SENGKETA PAJAK
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:51 WIB
INOVASI ORGANISASI
Jum'at, 12 Juli 2019 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Februari 2019 | 21:12 WIB
PAJAK GLOBAL
Selasa, 27 Februari 2018 | 13:21 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 28 Januari 2019 | 11:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 20 Juli 2018 | 15:35 WIB
KETIMPANGAN PAJAK
Selasa, 02 Juli 2019 | 17:37 WIB
KOORDINASI FISKAL DAN MONETER
Jum'at, 09 Agustus 2019 | 17:49 WIB
PERUNDANG-UNDANGAN
Jum'at, 17 Maret 2017 | 19:41 WIB
LAPORAN DARI AMSTERDAM