Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Mempertanyakan Esensi Pemajakan Ekonomi Digital

A+
A-
3
A+
A-
3
Mempertanyakan Esensi Pemajakan Ekonomi Digital

FENOMENA digitalisasi kerap dianggap sebagai bentuk perkembangan terpenting di era revolusi industri yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan dan inovasi ekonomi. Di sisi lain, disrupsi ekonomi ini diasosiasikan sebagai ‘tantangan utama’ dalam sistem perpajakan internasional.

Ketika ada banyak pihak yang sangat menantikan adanya konsensus pajak digital untuk mereformasi sistem perpajakan internasional sebagaimana Rencana Aksi 1 BEPS, ada pula pihak yang mempertanyakan konsep yang diinisiasi oleh OECD/G20 Inclusive Framework tersebut. Marcel Olbert salah satunya.

Bersama dengan Christoph Spengel, Marcel Olbert mempertanyakan esensi dari konsep penciptaan nilai (value creation) dalam konsensus pemajakan ekonomi digital. Hal ini mereka bahas dalam makalah ilmiah yang bertajuk ‘Taxation in the Digital Economy: Recent Policy Developments and the Question of Value Creation’.

Baca Juga: Think Tank AS: Pajak Transaksi Elektronik Indonesia Diskriminatif

Pada bagian awal, mereka mempertanyakan konsistensi argumen OECD dalam laporan yang diterbitkan pada 2015. Hal ini utamanya terkait dengan pernyataan OECD bahwa untuk tujuan perpajakan, ekonomi digital tidak boleh dibatasi dengan ekonomi yang bersifat tradisional karena semua model bisnis sesungguhnya telah dan akan terdigitalisasi dalam derajat tertentu.

Padahal, sebagaimana diketahui, dokumen terbitan OECD akhir-akhir ini mulai membatasi cakupan jenis perusahaan yang akan dikenakan pajak digital sebagaimana konsensus bersangkutan.

Lebih lanjut, kedua akademisi berkebangsaan Jerman tersebut juga mengkritisi beberapa kebijakan unilateral yang diklaim berbasis penciptaan nilai di yurisdiksi pasar dan selaras dengan konsep yang diusung konsensus pajak digital, yakni Digital Services Tax (DST).

Baca Juga: AS Investigasi 9 Negara Soal Pajak Digital, Ini Komentar IBM

Di satu sisi, pihak yang mendukung DST berargumen bahwa jenis pajak ini mampu menutup munculnya kesenjangan antara nilai yang tercipta dari adanya partisipasi dan kontribusi pengguna layanan digital dengan kemampuan negara tersebut untuk memajaki entitas bisnis digital. Jarak tersebut muncul dikarenakan tidak adanya BUT berbasis kehadiran fisik.

Di sisi lain, Olbert dan Spengel justru beranggapan pajak ini justru memperjelas batasan untuk memajaki produk dari model bisnis digital tertentu. Dengan kata lain, mereka menyatakan bahwa perlakuan perpajakan untuk sesama ekosistem bisnis digital pun pada akhirnya menjadi semakin tidak setara di tengah berbagai model bisnis yang semakin terdigitalisasi.

Mereka juga kembali mempertanyakan argumen OECD untuk menghapus adanya ’ring-fencing’ antara ekonomi digital dan ekonomi tradisional sebagai sesuatu yang digaungkan dalam konsensus bersangkutan. Ini terjadi saat OECD justru menciptakan adanya ‘ring-fencing’ dalam lingkup internal ekosistem ekonomi digital itu sendiri.

Baca Juga: OECD Rilis Laporan Progres Pekerjaan Pajak dengan Negara Berkembang

Pada akhirnya, keduanya kembali menekankan pentingnya pemahaman berbagai pihak atas penciptaan nilai dari suatu perusahaan multinasional. Pengetahuan tentang bagaimana nilai dibuat seharusnya menjadi landasan substansial untuk memajaki laba yang dihasilkan oleh model bisnis digital dari suatu perusahaan.

Secara sederhana, hal ini mereka ilustrasikan pula dalam suatu kurva dua dimensi. Ilustrasi tersebut berupa pengelompokkan yang menunjukkan berbagai jenis cara penggunaan data oleh perusahaan serta menunjukkan klasifikasi jumlah nilai tertentu yang akan menghasilkan pendapatan perusahaan (monetize).

Literatur ini dapat memberikan pandangan yang cukup segar terkait perdebatan di tengah koordinasi multilateral untuk mencapai konsensus pajak digital. Namun demikian, literatur ini tampaknya masih mengesampingkan konsep arm’s length principle yang menjadi semakin tidak relevan.

Baca Juga: OECD Catat 49 Negara Sudah Memiliki CFC Rules, Termasuk Indonesia

Terlebih, solusi yang mereka tawarkan untuk memperbaiki pemajakan dalam ekosistem bisnis digital hanyalah berupa perubahan di tingkat transfer pricing guidelines di saat restrukturisasi sistem pajak internasional yang tentunya membutuhkan lebih dari itu.*

Topik : buku, jurnal, ekonomi digital, pajak digital, DST, konsensus global, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 06 Juli 2020 | 11:48 WIB
BELGIA
Minggu, 05 Juli 2020 | 13:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 09:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 11 Juli 2020 | 06:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK