Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Memanfaatkan AI, Big Data, dan Blockchain pada Administrasi Perpajakan

A+
A-
459
A+
A-
459
Memanfaatkan AI, Big Data, dan Blockchain pada Administrasi Perpajakan

RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penutup dari rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024, sehingga menjadi aspek yang sangat penting.

Sasaran dalam RPJMN 2020-2024 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan pada berbagai bidang. Percepatan itu menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan dukungan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pada periode ini, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan memasuki kelompok negara menengah atas (upper-middle income countries) dengan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Untuk mencapai agenda tersebut, dibutuhkan pendanaan cukup besar, yaitu sekitar Rp35.000 triliun. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan sumber pendanaan yang mencukupi.

Sampai dengan saat ini, dana rupiah murni terbesar yang tersedia dan dimanfaatkan bersumber dari penerimaan perpajakan. Namun, penerimaan perpajakan yang diperoleh belum optimal. Kebutuhan juga makin besar untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Dengan demikian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah perlu melakukan optimalisasi sumber penerimaan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi.

Bagaimanapun, pada masa pandemi, hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakan berubah menjadi tatanan baru. Masyarakat tidak diperkenankan untuk saling bertatap muka langsung (efek dari lockdown), sedangkan aktivitas masyarakat harus tetap terus berlangsung.

Teknologi menjadi sebuah kebutuhan baru yang mendesak sekaligus kunci keberlangsungan kegiatan/aktivitas masyarakat. Pemerintah perlu mendorong pemanfaatan dan perkembangan terknologi semaksimal mungkin, terutama untuk memfasilitasi peningkatan penerimaan pajak.

Dari 46,3 juta wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 42 juta atau mendominasi dengan porsi hingga 91,2%. Oleh karena itu, kunci keberhasilan penerimaan seharusnya ada pada wajib pajak orang pribadi.

Untuk dapat menjangkau seluruh wajib pajak orang pribadi, otoritas dalam memanfaatkan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan beberapa aspek.

Pertama, pendataan wajib pajak lebih akurat. Kedua, penerapan tarif lebih tepat. Ketiga, pola komunkasi dengan wajib pajak efektif dan efisien. Keempat, jangkauan dan kualitas pelayanan perpajakan meningkat.

Kelima, fungsi tax law enforcement menguat. Keenam, good governance meningkat melalui transparansi data. Aspek-aspek tersebut memungkinkan pemerintah mewujudkan keadilan di dalam sistem perpajakan di Indonesia.

AI dan Big Data

BEBERAPA pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi Perpajakan yang dapat dilakukan adalah penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) serta pemanfaatan big data. Contoh, sistem perpajakan Britania Raya (United Kingdom).

Pelayanan perpajakan di Britania Raya sudah dilakukan secara daring jauh sebelum pandemi. Selain itu, sistem administrasi perpajakan sudah transparan dan akuntabel. Wajib pajak tidak perlu mendaftar ke kantor pajak karena secara otomatis terdaftar berdasarkan pada data kependudukan yang telah terintegrasi dengan data lainnya, seperti data perbankan.

Informasi mengenai wajib pajak, masih di Britania Raya, langsung dikirimkan melalui email masing-masing individu. Pelaporan dan pembayaran perpajakan dilakukan oleh sistem, sehingga wajib pajak tidak perlu menghitung kewajiban perpajakannya.

Kemudian, pajak otomatis terbayar melalui sistem pembayaran yang telah terintegrasi dengan perbankan. Untuk urusan pelaporan tahunan, pemerintah Britania Raya yang menyediakannya untuk wajib pajak serta mengembalikan pajak jika ada kelebihan perhitungan pembayaran.

Selain itu pemanfaatan teknologi yang lebih terkini sedang dikembangkan melalui blockchain. Di dalam sistem tersebut, terdapat terdapat keseluruhan data transaksi untuk satu individu. Untuk itu, sebutan open trust ledger untuk sistem blockchain sangat tepat mewakili adanya transparansi data yang akuntabel.

Blockchain dapat mencatat seluruh transaksi secara akurat dan otomatis mengubahnya menjadi sebuah ledger (buku besar transaksi). Melalui pemanfaatan teknologi ini, akan potensi peningkatan transparansi data masing-masing individu.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah melalui Ditjen Pajak (DJP) perlu segera meningkatkan pemanfaatan layanan perpajakan secara masif. Sebagai langkah awal, DJP dapat segera merealisasikan beberapa aspek.

Pertama, One Data DJP untuk penggunaan satu data akurat yang terpusat. Kedua, peningkatan kapasitas pusat data (server) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang nyaman.

Ketiga, pengintegrasian data wajib pajak (NPWP) dengan data kependudukan. Keempat, penyelesaian digitalisasi data perpajakan. Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi dengan standar kebutuhan serta kemajuan teknologi.

Setelah dapat menyelesaikan beberapa langkah tersebut, DJP dapat berfokus pada penggunaan big data dan penerapan pelayanan AI secara efektif. Hal ini dikarenakan pondasi dari pemanfaatan kedua teknologi tersebut adalah kualitas data akurat dan menyeluruh.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2022. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-15 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2022, AI, teknologi informasi, pajak, big data, blockchain

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Oktober 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Tiba-Tiba Dapat NPWP Meski Tak Daftar? NPWP Bisa Terbit Secara Jabatan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 10:16 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mau Daftar NPWP Perseroan Perorangan? Begini Penjelasan Ditjen Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Sebut Industri Kreatif Bakal Jadi Tulang Punggung Ekonomi

Kamis, 06 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Dorong Warga Pakai Kendaraan Listrik, Pemprov Beri Diskon Pajak 90%

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya