Berita
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:18 WIB
FILIPINA
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:40 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:39 WIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:36 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Selasa, 14 Juli 2020 | 09:00 WIB
HASIL DEBAT 30 JUNI-13 JULI 2020
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Reportase

Memahami Definisi, Fungsi, dan Jenis Pajak Daerah

A+
A-
8
A+
A-
8
Memahami Definisi, Fungsi, dan Jenis Pajak Daerah

PAJAK daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD). Kewenangan pemungutan pajak daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Sesuai amanat UU PDRD, kewenangan dan ketentuan pemungutan pajak daerah diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Dalam hal ini, setiap daerah wajib untuk mengaturnya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki ke dalam peraturan di tingkat daerah dengan tetap mengacu pada UU PDRD. Dalam UU PDRD sendiri dijelaskan bahwa setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur serta mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya.

Dengan kata lain, pemungutan pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Baca Juga: Setoran PAD Meleset, Pemkab Ini Diminta Kejar Penunggak Pajak

Adapun merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU PDRD, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Simak ‘Apa Itu Pajak, Pajak Pusat, & Pajak Daerah?

Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam melaksanaan beberapa fungsi, yakni fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Sebagai fungsi budgetair, pemungutan pajak daerah berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi tersebut tercermin dari kehendak memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar dengan biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya.

Adapun fungsi regulerend sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, penerapan pajak daerah bisa membantu untuk mempengaruhi tingkat konsumsi atas barang atau jasa tertentu.

Baca Juga: Gandeng Posindo, Bayar Pajak PBB Kini Bisa Lewat Kantor Pos

Terdapat beberapa kriteria agar dapat disebut sebagai pajak daerah (Anggoro, 2017). Pertama, bersifat pajak dan bukan retribusi. Kedua, objek terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan hanya melayani di wilayah tersebut. Ketiga, objek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Keempat, potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya. Kelima, bukan objek pajak pusat. Keenam, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak menghalangi kegiatan perekonomian antardaerah.

Ketujuh, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Penentuan objek dan subjek harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya. Kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan, artinya penerapan pajak daerah tidak akan memberi peluang pada berbagai pihak untuk merusak lingkungan.

Baca Juga: Penyelesaian Keberatan: Penerbitan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Lebih lanjut, pemungutan pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum agar pemungutan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud ialah prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kemudahan, dan prinsip efisiensi.

Berdasarkan Pasal 2 UU PDRD, pajak daerah dikategorikan menjadi atas dua jenis berdasarkan kewenangan pemungutnya, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Adapun jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Baca Juga: Wah, Ada Diskon 50% PBB

Pemungutan pajak daerah berdasarkan UU PDRD saat ini menganut sistem closed list. Artinya, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah disebutkan dan ditentuan dalam UU PDRD. Jenis-jenis pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan dan potensi di setiap daerah.*

Topik : kelas pajak, pajak daerah, definisi pajak daerah, jenis pajak daerah, fungsi pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 06 Juli 2020 | 11:04 WIB
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Senin, 06 Juli 2020 | 10:40 WIB
DKI JAKARTA
Minggu, 05 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN MIMIKA
berita pilihan
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:18 WIB
FILIPINA
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:40 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:39 WIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:36 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:19 WIB
KABUPATEN BULELENG
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 10:36 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 10:35 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 10:10 WIB
BANTUAN SOSIAL