Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Mau Pajaki Bank dan Asuransi, Perdana Menteri Ini Hadapi Dilema

0
0

Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis.

PRAHA, DDTCNews – Pemerintah menilai penerapan pajak pada lembaga keuangan, asuransi maupun operator seluler akan memberatkan konsumen. Meski begitu, pemerintah butuh tambahan dana untuk menambal defisit anggaran.

Perdana Menteri Ceko Andrej Babis mengatakan pemajakan pada lembaga keuangan tersebut akan merugikan konsumen. Menurutnya Kabinet akan memperdebatkan persoalan pungutan pajak ini pada sektor-sektor tersebut.

“Pemajakan pada lembaga keuangan akan membuat biaya yang lebih tinggi terhadap nasabah atau penggunanya,” katanya seperti dikutip  news.trust.org, Selasa (30/4).

Baca Juga: Dua Delegasi DDTC Ikuti Konferensi Kebijakan Pajak Global di Dublin

Namun, Perdana Menteri Andrej Babis mengaku tetap menentang untuk memperkenalkan pajak pada bank atau operator telekomunikasi. Meski, tak urung pembahasan pemajakan tersebut telah menurunkan harga saham-saham perbankan di Praha.

Di parlemen, mitra koalisi junior, Partai Sosial Demokrat (CSSD), telah mendorong penerapan pajak pada sektor perbankan, meskipun partai lainnya yakn Partai ANO telah lama menentang langkah seperti itu karena dianggap berpotensi menambah biaya bagi konsumen.

Bank-bank Ceko memperoleh laba bersih gabungan sebesar USD3,57 miliar (Rp50,74 triliun) pada 2018 atau naik 9% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar kepemilikan perbankan adalah milik asing dan memiliki pendorong laba yang kuat untuk perusahaan induknya.

Baca Juga: Kembangkan Mobil Listrik, Deretan Insentif Fiskal Siap Digelontorkan

Di samping itu, Pemerintah Ceko juga mempertimbangkan pajak tambahan untuk perusahaan asuransi dan operator seluler. Sejauh ini, pemerintah telah membidik operator seluler terutama pada harga data seluler yang termasuk salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

Hal ini telah mendorong lelang frekuensi 5G generasi baru pada akhir tahun 2019, sekaligus berusaha membawa operator keempat ke negara itu untuk meningkatkan persaingan melawan pemimpin pasar di Republik Ceko O2, T-Mobile dan Vodafone. (Bsi)

Baca Juga: Tak Tunggu Solusi OECD, Negara Ini Susun Aturan Pajak Digital Sendiri

“Pemajakan pada lembaga keuangan akan membuat biaya yang lebih tinggi terhadap nasabah atau penggunanya,” katanya seperti dikutip  news.trust.org, Selasa (30/4).

Baca Juga: Dua Delegasi DDTC Ikuti Konferensi Kebijakan Pajak Global di Dublin

Namun, Perdana Menteri Andrej Babis mengaku tetap menentang untuk memperkenalkan pajak pada bank atau operator telekomunikasi. Meski, tak urung pembahasan pemajakan tersebut telah menurunkan harga saham-saham perbankan di Praha.

Di parlemen, mitra koalisi junior, Partai Sosial Demokrat (CSSD), telah mendorong penerapan pajak pada sektor perbankan, meskipun partai lainnya yakn Partai ANO telah lama menentang langkah seperti itu karena dianggap berpotensi menambah biaya bagi konsumen.

Bank-bank Ceko memperoleh laba bersih gabungan sebesar USD3,57 miliar (Rp50,74 triliun) pada 2018 atau naik 9% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar kepemilikan perbankan adalah milik asing dan memiliki pendorong laba yang kuat untuk perusahaan induknya.

Baca Juga: Kembangkan Mobil Listrik, Deretan Insentif Fiskal Siap Digelontorkan

Di samping itu, Pemerintah Ceko juga mempertimbangkan pajak tambahan untuk perusahaan asuransi dan operator seluler. Sejauh ini, pemerintah telah membidik operator seluler terutama pada harga data seluler yang termasuk salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

Hal ini telah mendorong lelang frekuensi 5G generasi baru pada akhir tahun 2019, sekaligus berusaha membawa operator keempat ke negara itu untuk meningkatkan persaingan melawan pemimpin pasar di Republik Ceko O2, T-Mobile dan Vodafone. (Bsi)

Baca Juga: Tak Tunggu Solusi OECD, Negara Ini Susun Aturan Pajak Digital Sendiri
Topik : Ceko, pajak bank, pajak asuransi, kebijakan pajak, pajak operator seluler, Andrej Babis
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA