APBD 2023

Masuki Kuartal Akhir, Mendagri Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja

Dian Kurniati | Selasa, 03 Oktober 2023 | 17:30 WIB
Masuki Kuartal Akhir, Mendagri Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bakal terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera merealisasikan belanja daerah.

Tito mengatakan peran belanja daerah sangat penting untuk menstimulasi aktivitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu, lanjutnya, percepatan belanja juga dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Daerah yang belanjanya rendah-rendah, kami akan kejar supaya betul-betul uangnya dibelanjakan dan beredar di masyarakat sehingga memperkuat daya beli masyarakat serta menstimulasi swasta," katanya, Selasa (3/10/2023).

Baca Juga:
Pusat Bayar Gaji Karyawan Cabang, Siapa yang Potong PPh Pasal 21-nya?

Tito menuturkan realisasi belanja daerah di provinsi, kabupaten, dan kota hingga 27 September 2023 sudah Rp675,86 triliun atau 52,3% dari target. Hingga 30 September 2022, realisasi belanja daerah mencapai Rp667,96 triliun atau 54,18% dari target.

Dia menjelaskan Kemendagri terus memberikan pemahaman kepada pemda mengenai pentingnya belanja daerah bagi perekonomian. Terlebih, pada daerah yang aktivitas ekonomi belum ramai atau wilayah pemekaran baru.

Tidak hanya mempercepat realisasi, Tito juga mewanti-wanti pemda untuk dapat memastikan belanja daerahnya berkualitas. Menurutnya, belanja daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:
Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

"Sebagian besar uang pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pegawai juga. Terus ke mana yang untuk rakyatnya?" ujarnya.

Tito menyebut tingginya belanja pegawai masih menjadi persoalan dalam pengelolaan APBD. Saat ini, porsi belanja pegawai masih capai 61,8% dari total belanja APBD.

Meski tergolong sangat tinggi, angka ini sebetulnya sudah mulai turun karena pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 67%.

Dia berharap porsi belanja pegawai dapat diturunkan secara konsisten sejalan dengan penerapan earmarking untuk belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pusat Bayar Gaji Karyawan Cabang, Siapa yang Potong PPh Pasal 21-nya?

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Stabilisasi Nilai Tukar, Cadangan Devisa Turun 4,2 Miliar Dolar AS

Kamis, 09 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Mendagri: Pemda dengan Rasio PAD di Bawah 20% Jangan Mimpi Bisa Maju

BERITA PILIHAN
Kamis, 09 Mei 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN BANYUMAS

Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu Ditetapkan Paling Tinggi 40%

Kamis, 09 Mei 2024 | 15:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Masuk Bursa, Bagaimana Ketentuannya?

Kamis, 09 Mei 2024 | 14:30 WIB BEA CUKAI BOJONEGORO

Bea Cukai Musnahkan Jutaan Rokok dan Ribuan Liter Miras Ilegal

Kamis, 09 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pusat Bayar Gaji Karyawan Cabang, Siapa yang Potong PPh Pasal 21-nya?

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Resign di Tengah Tahun dan Sudah Lapor SPT, Tetap Minta Bukti Potong?

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Stabilisasi Nilai Tukar, Cadangan Devisa Turun 4,2 Miliar Dolar AS