Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Reportase
Perpajakan.id

Masuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPN

A+
A-
3
A+
A-
3
Masuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hasil pertambangan batu bara sebagai barang kena pajak pertambahan nilai (PPN).

Ketentuan ini menjadi salah satu bagian dari perubahan UU PPN yang masuk dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja. Dalam UU tersebut, hasil pertambangan batu bara tidak lagi masuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN.

"Di dalam UU Cipta Kerja juga ditegaskan mengenai batu bara sebagai barang kena pajak. Oleh karena itu, dia menjadi terutang PPN,” katanya melalui konferensi video, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi

Pasal 112 RUU Cipta Kerja menghapus dan mengubah sejumlah ketentuan dari UU PPN, salah satunya adalah Pasal 4A ayat (2) mengenai pengelompokan jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dalam ayat itu disebutkan ada 4 jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Dukung Tugas Bank Tanah Diberikan, Apa Saja?

Sementara itu, dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN, jasa yang tidak dikenai PPN masih tetap 17 kelompok. Jasa tersebut meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial. jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, serta jasa pendidikan.

Selanjutnya, ada jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, serta jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

Kemudian, ada jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, serta jasa boga atau katering. (kaw)

Baca Juga: Resmi Terbit, PP Baru Pembentukan Bank Tanah

Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law, Omnibus Law Perpajakan, UU PPN, batu bara
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 14 Maret 2021 | 07:01 WIB
UJI MATERIEL
Sabtu, 13 Maret 2021 | 12:30 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Rabu, 10 Maret 2021 | 12:08 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 09 Maret 2021 | 09:24 WIB
AGENDA PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 14 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 13:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 14 Mei 2021 | 13:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Mei 2021 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 14 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 09:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Jum'at, 14 Mei 2021 | 08:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 07:00 WIB
PP 64/2021
Jum'at, 14 Mei 2021 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK