Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Maskapai Keluhkan Tarif Pajak Bahan Bakar

0
0

Ilustrasi. 

NEW DELHI, DDTCNews – Perusahaan jasa transportasi udara India merasa keberatan dengan tingginya tarif pajak pada bahan bakar pesawat penerbangan (aviation turbine fuel/ATF). Pasalnya, tarif yang berlaku saat ini lebih tinggi 35% dibanding di wilayah lainnya.

Ketua SpiceJet Ajay Singh mengatakan maskapai penerbangan merupakan bisnis global dan negara manapun tidak dapat mempertahankan ATF – biaya terbesar dalam bisnis ini – yang mencapai 40%. Tarif itu merupakan akumulasi dari tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 30% dan cukai 11%.

“Itu tidak berkelanjutan dan kita harus menemukan solusi untuk itu. Membawa ATF ke dalam aturan GST [pajak atas barang dan jasa] dapat menjadi salah satu solusi. Usulan ini telah beberapa kali dibahas dengan pemerintah dan diterima,” tuturnya seperti dikutip pada Senin (29/4/2019).

Baca Juga: Soal Desakan Penerapan GST Lagi, Ini Pernyataan Menkeu Malaysia

Dalam kebijakan yang berlaku saat ini, bahan bakar diesel, bensin, minyak mentah, gas alam, dan ATF dikategorikan sebagai komoditas yang berada di luar cakupan GST, tapi dikategorikan dalam cakupan PPN. Sementara, komoditas seperti minyak tanah, nafta, dan LPG termasuk dalam cakupan GST.

Atas pengkategorian itu, dia mengusulkan ATF agar dikategorikan ke dalam cakupan GST. Usulan itu juga telah dibahas pada pertemuan GST dan beberapa negara telah menyetujuinya dengan asumsi rezim pajak GST tidak akan menyebabkan kehilangan pendapatan maskapai.

“Diharapkan, Dewan GST akan membahas usulan ini pada pertemuan berikutnya Juli mendatang,” paparnya.

Baca Juga: Pemerintah Malaysia Diminta Terapkan Lagi GST

Jika ATF dimasukkan ke dalam rezim GST, maskapai penerbangan berpotensi mendapat keringanan setidaknya INR3.000 crore (Rp6,1 triliun) hingga INR5.000 crore (Rp10,16 triliun) per tahun dalam kredit pajak masukan.

Sebelumnya, Menteri Penerbangan Sipil India Suresh Prabhu pun sepakat ATF harus dimasukkan ke dalam rezim GST untuk memberi kesetaraan bagi industri penerbangan domestik. Menurut Prabhu, biaya input harus kompetitif untuk setiap sektor.

“Setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda. Karena biaya ATF benar-benar berubah, kami rasa hal itu harus dilakukan. Saya harap Dewan GST menerima usulan itu. Kami akan mengusahakan ATF agar masuk ke dalam rezim GST,” tegas Prabhu.

Baca Juga: Bea Masuk Sawit Olahan Malaysia dan Indonesia ke India Kini Sama 50%

Sejauh ini, harga ATF telah direvisi setiap bulan karena dikaitkan dengan tolok ukur global dan nilai tukar mata uang asing pada bulan sebelumnya. Berdasarkan data Indian Oil Corporation, harga ATF telah meningkat sebanyak 9% terhitung sejak Januari-Maret 2019

Tingginya tarif ATF yang dipicu oleh besarnya pajak kerap dituduh sebagai salah satu alasan kegagalan beberapa maskapai penerbangan, seperti Modiluft, Damania Airways, Air Sahara, East-West Airlines, Kingfisher dan Air Deccan.

Baca Juga: Ini Negara yang Pertama Manfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Pajak

“Itu tidak berkelanjutan dan kita harus menemukan solusi untuk itu. Membawa ATF ke dalam aturan GST [pajak atas barang dan jasa] dapat menjadi salah satu solusi. Usulan ini telah beberapa kali dibahas dengan pemerintah dan diterima,” tuturnya seperti dikutip pada Senin (29/4/2019).

Baca Juga: Soal Desakan Penerapan GST Lagi, Ini Pernyataan Menkeu Malaysia

Dalam kebijakan yang berlaku saat ini, bahan bakar diesel, bensin, minyak mentah, gas alam, dan ATF dikategorikan sebagai komoditas yang berada di luar cakupan GST, tapi dikategorikan dalam cakupan PPN. Sementara, komoditas seperti minyak tanah, nafta, dan LPG termasuk dalam cakupan GST.

Atas pengkategorian itu, dia mengusulkan ATF agar dikategorikan ke dalam cakupan GST. Usulan itu juga telah dibahas pada pertemuan GST dan beberapa negara telah menyetujuinya dengan asumsi rezim pajak GST tidak akan menyebabkan kehilangan pendapatan maskapai.

“Diharapkan, Dewan GST akan membahas usulan ini pada pertemuan berikutnya Juli mendatang,” paparnya.

Baca Juga: Pemerintah Malaysia Diminta Terapkan Lagi GST

Jika ATF dimasukkan ke dalam rezim GST, maskapai penerbangan berpotensi mendapat keringanan setidaknya INR3.000 crore (Rp6,1 triliun) hingga INR5.000 crore (Rp10,16 triliun) per tahun dalam kredit pajak masukan.

Sebelumnya, Menteri Penerbangan Sipil India Suresh Prabhu pun sepakat ATF harus dimasukkan ke dalam rezim GST untuk memberi kesetaraan bagi industri penerbangan domestik. Menurut Prabhu, biaya input harus kompetitif untuk setiap sektor.

“Setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda. Karena biaya ATF benar-benar berubah, kami rasa hal itu harus dilakukan. Saya harap Dewan GST menerima usulan itu. Kami akan mengusahakan ATF agar masuk ke dalam rezim GST,” tegas Prabhu.

Baca Juga: Bea Masuk Sawit Olahan Malaysia dan Indonesia ke India Kini Sama 50%

Sejauh ini, harga ATF telah direvisi setiap bulan karena dikaitkan dengan tolok ukur global dan nilai tukar mata uang asing pada bulan sebelumnya. Berdasarkan data Indian Oil Corporation, harga ATF telah meningkat sebanyak 9% terhitung sejak Januari-Maret 2019

Tingginya tarif ATF yang dipicu oleh besarnya pajak kerap dituduh sebagai salah satu alasan kegagalan beberapa maskapai penerbangan, seperti Modiluft, Damania Airways, Air Sahara, East-West Airlines, Kingfisher dan Air Deccan.

Baca Juga: Ini Negara yang Pertama Manfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Pajak
Topik : GST, India, maskapai, bahan bakar
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA