Berita
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 14:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Literasi
Jum'at, 27 November 2020 | 19:34 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Sabtu, 28 November 2020 | 14:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Manfaatkan Insentif PPh Pasal 21 Tapi Tak Penuhi Syarat NPWP

A+
A-
5
A+
A-
5
Manfaatkan Insentif PPh Pasal 21 Tapi Tak Penuhi Syarat NPWP

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Wawan. Saya adalah karyawan akuntansi di salah satu perusahaan UMKM. Seluruh karyawan dalam perusahaan kami belum mempunyai NPWP. Namun, saat ini, perusahaan kami memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP karena ada beberapa karyawan yang penghasilannya di atas PTKP.

Mohon pencerahannya karena menurut PMK 86/2020, salah satu syarat pemberian insentifnya adalah karyawan harus memiliki NPWP. Apakah dengan demikian, perusahaan kami harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan membayar PPh Pasal 21 atas karyawan karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan NPWP tersebut?

Wawan, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020 (PMK 110/2020), terdapat beberapa persyaratan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh Pasal 21 DTP).

Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 110/2020, yang berbunyi:

“Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
  1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
  3. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PD KB;
  1. memiliki NPWP; dan
  2. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam hal pegawai yang dimaksud belum memiliki NPWP maka pegawai tersebut tidak berhak untuk mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Oleh karena itu, perusahaan harus membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak saat pegawai tersebut belum memiliki NPWP dan menyetorkan pajak yang terutang.

Selanjutnya, pegawai yang dimaksud dapat diarahkan untuk memiliki NPWP dengan mengajukan permohonan kepada DJP. Ketentuan pendaftaran NPWP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PER-04/2020).

Dokumen yang dibutuhkan untuk memiliki NPWP telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a PER-04/2020 sebagai berikut:

“Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. untuk Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berupa:

  1. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP; atau
  2. bagi Warga Negara Asing, yaitu:
  1. fotokopi paspor; dan
  2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);”

Setelah diberikan NPWP, barulah karyawan yang dimaksud dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Insentif mulai berlaku pada masa pajak saat dimilikinya NPWP tersebut bagi karyawan. Dengan kata lain, karyawan yang dapat memperoleh insentif ialah karyawan yang sudah memiliki NPWP dan hal ini tidak dapat berlaku surut.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research ini menayangkan artikel setiap Selasa, terutama untuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke alamat email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 86/2020, PMK 110/2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 25 November 2020 | 10:34 WIB
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Selasa, 24 November 2020 | 17:05 WIB
PMK 147/2020
Selasa, 24 November 2020 | 15:46 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 24 November 2020 | 14:56 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
berita pilihan
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Minggu, 29 November 2020 | 13:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 29 November 2020 | 12:01 WIB
INFORMASI PUBLIK
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 10:00 WIB
PODTAX
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN: