Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

‘Lebih Mengedepankan Pengawasan daripada Penegakan Hukum’

A+
A-
2
A+
A-
2
‘Lebih Mengedepankan Pengawasan daripada Penegakan Hukum’

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Jatnika. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, DDTCNews – Tahun ini, Ditjen Pajak (DJP) melakukan reorganisasi instansi vertikal. Salah satu instansi vertikal yang mengalami perubahan organisasi adalah Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan II.

Reorganisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan serta pengawasan kepada wajib pajak agar lebih efektif. Penggalian potensi penerimaan pajak juga diharapkan lebih optimal karena perubahan tata kerja di level KPP.

DDTCNews berkesempatan mewawancarai Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Jatnika yang baru dilantik Februari tahun ini untuk mengetahui kinerja penerimaan, kepatuhan wajib pajak, serta strategi yang dijalankan pada tahun. Reorganisasi juga sempat ditanyakan. Berikut kutipannya:

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Bagaimana Anda melihat kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan II tahun lalu?
Kinerja penerimaan 2020 Kanwil DJP Jakarta Selatan II terbilang cukup bagus dengan capaian sebesar 103,24% dari target Rp32,19 Triliun. Hal ini tidak terlepas dari berkah dan rahmat Allah SWT serta kerja keras seluruh unit yang ada di Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Sektor apa yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan?
Sektor utama Kanwil DJP Jakarta Selatan II adalah perdagangan, industri pengolahan, jasa profesional, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi.

Seperti apa prospek kinerja penerimaan pajak tahun ini?
Untuk prospek, kami melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2021 menunjukkan adanya tanda bahwa pemulihan ekonomi Indonesia akan segera terwujud di kuartal II/2021.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% sedangkan berbagai lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan sebesar 4%-4,8%. Apabila dikaitkan dengan target penerimaan Kanwil DJP Jakarta Selatan II, tahun ini ditetapkan sebesar Rp38 triliun.

Target tahun sebelumnya sebesar Rp32 triliun dan dapat dicapai 100%. Oleh karena itu, diperlukan banyak kerja keras untuk bisa mengejar kenaikan target penerimaan sebesar 18,82% pada tahun ini.

Bagaimana cara yang ingin Anda lakukan untuk mengamankan target penerimaan pajak?
Kanwil DJP Jakarta Selatan II melaksanakan strategi penerimaan tahun 2021 dari Kantor Pusat DJP. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan tahun 2021, DJP memprioritaskan pengawasan wajib pajak orang pribadi high wealth individual (HWI) atau orang kaya serta wajib pajak group.

Baca Juga: DJP: Data Semua Wajib Pajak Dianalisis, Tanpa Terkecuali

Kemudian, ada pengawasan berbasis sektoral, pengawasan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, dan transfer pricing. Lalu ada sinergi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Apakah ada strategi khusus tahun ini?
Selain melaksanakan strategi dari Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP Jakarta Selatan II melakukan penggalian potensi atas sektor-sektor yang kurang terdampak pandemi covid-19 atau sedang tumbuh. Penggalian potensi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan bayar wajib pajak.

Bagaimana Anda melihat karakteristik wajib pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan II? Apakah literasi dan kepatuhannya tinggi?
Wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan II terdiri atas kawasan bisnis dan kawasan pemukiman. Untuk kawasan bisnis, tingkat literasi dan kepatuhannya lebih baik dikarenakan mereka didukung oleh orang yang mengerti pajak, baik staf maupun konsultan pajak.

Baca Juga: Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Sampai dengan kuartal II, tingkat kepatuhan formal Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah mencapai 115,72%. Ini berkat kerja dari seluruh unit yang benar-benar bekerja sampai level RT/RW untuk mengajak seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunannya.

Pengawasan berbasis kewilayahan kembali dijalankan tahun ini. Bagaimana implementasinya? Bagaimana dengan reorganisasi?
Kanwil DJP Jakarta Selatan II mengikuti kebijakan dan arahan Kantor Pusat DJP terkait dengan pengawasan berbasis kewilayahan. Setiap AR (account representative) akan melakukan pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Dengan demikian, ketika ada sumber baru penerimaan maka langsung dapat dideteksi sedini mungkin. Implementasi reorganisasi di [Kanwil DJP] Jakarta Selatan II juga berjalan sesuai koridor, di mana dibentuk 2 KPP Madya baru yang akan menunjang target.

Baca Juga: Sistem Coretax DJP Bakal Adopsi Berbagai Teknologi Terkini

Adapun perubahan unit vertikal di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II meliputi penghentian operasional KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat.

Selain itu, terdapat penambahan unit kerja baru, yaitu KPP Madya Jakarta Selatan II dan KPP Madya Dua Jakarta Selatan II. Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga melakukan penataan ulang wilayah administrasi KPP.

Perubahan organisasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Selain itu, pengalian potensi pajak diharapkan menjadi lebih maksimal dan target penerimaan 100% dapat dicapai tahun ini.

Baca Juga: DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sebagaimana diatur dalam PMK 184/2020, dalam tahun ini akan mulai dilaksanakan pengawasan wajib pajak berbasis kewilayahan dengan cara yang lebih masif. Berkenaan dengan implementasi hal itu maka Kanwil DJP Jakarta Selatan II melaksanakan berbagai hal.

Apa saja yang dilakukan?
Pertama, perubahan organisasi. Pembagian dan penetapan perincian tugas seksi pengawasan pada KPP diatur dalam KEP-151/PJ/2021. Jumlah dan pembagian tugas AR ditetapkan di seksi pengawasan.

Di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II, untuk KPP Madya, akan terdapat 6 seksi pengawasan wajib pajak strategis. Adapun pada KPP Pratama akan terdapat 1 seksi pengawasan wajib pajak strategis dan 5 seksi pengawasan wajib pajak kewilayahan.

Baca Juga: Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Kedua, pelaksanaan. Kami menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan pada KPP agar dapat segera beroperasi dan memberikan layanan secara optimal.

Kami juga membantu menyiapkan rencana pembagian wilayah pengawasan bagi setiap AR yang menangani wajib pajak berbasis kewilayahan pada tiap seksi pengawasan wajib pajak kewilayahan.

Kami juga memberikan dukungan teknis assignment wajib pajak dan menyediakan hak akses aplikasi/data guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi baru yang diemban.

Baca Juga: Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Ketiga, bimbingan pengawasan. Kami melakukan bimbingan, pengawasan, dan memastikan persiapan, pelaksanaan, dan kesiapan kebutuhan sarana dan prasarana bagi setiap KPP.

Kami juga memberikan bimbingan, pengawasan, dan memastikan kesiapan pembagian wilayah pengawasan bagi setiap AR yang menangani wajib pajak berbasis kewilayahan pada setiap seksi pengawasan wajib pajak kewilayahan.

Kemudian, tugas dan fungsi bimbingan Kanwil DJP bagi pelaksanaan pengawasan wajib pajak kewilayahan dilakukan di bidang PEP, yakni pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian.

Baca Juga: PMK 96/2021, Ini Daftar Barang Mewah yang Kena PPnBM 20% Hingga 75%

Kami melakukan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan pengawasan pembayaran masa atas wajib pajak kewilayahan (seksi bimbingan pendaftaran).

Bimbingan juga dilakukan terkait dengan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan wajib pajak kewilayahan Kemudian, ada bimbungan pengawasan kepatuhan material atas wajib pajak kewilayahan (seksi bimbingan pendataan, penilaian, dan pengenaan.

Apakah di Kanwil DJP Jakarta Selatan II ada potensi peningkatan pemeriksaan karena SPT yang lebih bayar pada 2020?
Ada peningkatan pemeriksaan terhadap SPT LB karena jumlah restitusi yang diajukan wajib pajak meningkat dibandingkan dengan SPT PPh badan tahun pajak 2019.

Baca Juga: Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Naik 75% menjadi kurang lebih Rp6,5 triliun dari sebelumnya Rp3,8 triliun. Terdapat peningkatan permohonan Lebih Bayar sebesar 9,06% dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya penegakan hukum seperti apa yang akan dijalankan tahun ini?
Kanwil DJP Jakarta Selatan II lebih mengedepankan pengawasan daripada penegakan hukum. Apabila melalui pengawasan wajib pajak masih belum patuh maka akan naik menjadi pemeriksaan, bahkan penegakan hukum.

Namun, upaya penegakan hukum yang dilakukan Kanwil antara lain pertama, melakukan pemeriksaan khusus terhadap potensi-potensi berdasarkan data valid, baik dari Kanwil maupun KPP.

Baca Juga: Atpetsi Jawa Timur Diluncurkan, DJP: Tax Center Punya Peran Strategis

Kedua, melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak penunggak pajak yang mempunyai potensi melakukan pelunasan pajak. Ketiga, mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak atau mengisi SPT tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Apakah ada pesan khusus dari dirjen pajak atau menteri keuangan terkait upaya tahun ini?
Dalam pertemuan terakhir yang dilakukan secara virtual, dirjen pajak berpesan agar semua pegawai DJP bekerja dengan baik dan penuh dengan keikhlasan. Kanwil akan memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi. (Kaw/Bsi)

Baca Juga: DJP Awasi WP Pakai Aplikasi Data Analisis, Ini Respons Anggota DPR
Topik : wawancara, Ditjen Pajak, DJP, Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Jatnika

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR

Setoran Pajak Kanwil DJP Ini Tumbuh Lebih Tinggi dari Nasional

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:57 WIB
APLIKASI PAJAK

Ingat, Pengajuan Surat Keberatan Bisa Online Lewat Aplikasi Ini

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:00 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Tak Sampaikan SPT, Pedagang Ponsel Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:11 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sempat Tidak Bisa Akses Layanan Terkait NPWP? Ternyata DJP Lakukan Ini

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP