Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Lawan Penghindaran Pajak, Aturan Pajak Baru Diusulkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Lawan Penghindaran Pajak, Aturan Pajak Baru Diusulkan

LA PAZ, DDTCNews – Anggota Parlemen Bolivia mengusulkan undang-undang baru yang ditujukan untuk membantu memerangi penghindaran pajak. Aturan tersebut bernama Bill to Combat the Use of Tax Havens yang dimaksudkan untuk menghentikan praktik penghindaran pajak di negara tax havens, khususnya yang terkuak dari paparan kasus Panama Papers tahun lalu.

Presiden Komite Legislatif Majelis Plurinasional Manuel Canelas mengatakan RUU tersebut akan dikirim ke badan legislatif Bolivia, Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) untuk mendapat persetujuan. Jika disahkan, undang-undang tersebut akan mendorong entitas untuk melakukan investigasi terkait dengan kejahatan tax havens.

“Setelah RUU tersebut akhirnya disetujui, Pemerintah Bolivia akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan undang-undang tersebut diterapkan secara maksimal,” tuturnya, Senin (2/10).

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Usulan undang-undang tersebut muncul menyusul adanya laporan kasus Panama Papers di Bolivia pada April 2016 lalu. Panama Papers menguak lebih dari 11 juta dokumen yang bocor yang melibatkan beberapa individu dan perusahaan di seluruh dunia yang menggunakan cara ilegal untuk menghindari pajak dengan menciptakan shell company dan metode lainnya.

Komisi gabungan yang menyelidiki kasus tersebut melihat masalah penyimpangan keuangan di kota-kota yang dikenal sebagai tempat hunian terkenal surga pajak (tax havens) seperti Bahama, Kepulauan Virgin dan Panama.

“Pada Desember lalu, presiden dari negara Amerika Latin, Ekuador dan Bolivia telah bekerja sama untuk menekan kasus penghindaran pajak,” tambahnya dikutip dari malaysiandigest.com.

Baca Juga: Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Berdasarkan hasil kerja sama tersebut, Canelas mengatakan uang dari penghindran pajak yang selama ini dilakukan dapat digunakan untuk membantu mengankat 32 juta orang keluar dari kemiskinan di Amerika Latin, atau setara dengan jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan di Ekuador, Bolivia, Kolombia, El Salvador dan Peru.

Topik : berita pajak internasional, penghindaran pajak, bolivia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK: Pengelakan Pajak Masih Jadi Isu Menantang di Masa Depan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya