Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Lakukan Reformasi, Dirjen Pajak Singgung Soal Jenjang Karier Pegawai

A+
A-
2
A+
A-
2
Lakukan Reformasi, Dirjen Pajak Singgung Soal Jenjang Karier Pegawai

Dirjen Pajak Suryo Utomo. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak (DJP) berupaya untuk mengembangkan kualitas pegawai di lingkungan otoritas pajak guna memenuhi kebutuhan petugas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya baru.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan peningkatan kualitas SDM dibutuhkan untuk menjalankan amanat pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 184/2020 yang mengatur organisasi dan tata kerja instansi vertikal Ditjen Pajak.

"Apakah bila wajib pajak pindah ke KPP Madya maka pengawasnya ikut pindah? Belum tentu, pengawas ini akan secara gradual akan kami tingkatkan kapasitasnya," kata Suryo dalam wawancara khusus bersama DDTCNews, dikutip Selasa (29/12/2020).

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Seperti diketahui, penambahan jumlah KPP Madya dari 20 menjadi 38 kantor merupakan rencana otoritas yang sudah diumumkan sejak awal 2020. Penambahan jumlah KPP Madya dilakukan dengan mempertimbangkan besaran kegiatan ekonomi suatu wilayah.

Wajib pajak yang memiliki kontribusi besar pada KPP Pratama akan dipindahkan pelayanannya ke KPP Madya. Alhasil, DJP akan lebih mudah mengawasi wajib pajak strategis. Wajib pajak yang dipindahkan pelayanannya ke KPP Madya juga mendapatkan pelayanan yang makin baik.

Meski demikian, lanjut Suryo, program peningkatan kualitas SDM tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan lantaran jumlah pegawai pajak di DJP tidak sedikit. Alhasil, petugas pajak yang memiliki performa baguslah memiliki kesempatan untuk naik kelas menjadi pegawai KPP Madya.

Baca Juga: DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

"Contoh kalau ada AR di KPP Pratama yang perform bagus dan senioritasnya memenuhi, kami dorong ke KPP Madya. Kalau perform bagus lagi akan kami dorong ke KPP LTO atau KPP Khusus," tuturnya.

Suryo menjelaskan penambahan KPP Madya baru ini merupakan bagian dari upaya otoritas pajak dalam membangun jenjang karier pegawai yang diikuti dengan pengembangan kualitas dari pegawai pajak.

"Jadi di sini ada staging pendewasaan SDM. Ini sedang kami coba bangun. Ini bagian besar dari reformasi pajak kita. Kami tidak hanya mengubah UU tapi juga membetulkan organisasinya," ujarnya.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Merujuk pada Laporan Tahunan DJP 2019, jumlah pegawai DJP dengan jabatan struktural noneselon mencapai 34.318 pegawai. Dari total jumlah tersebut, 10.918 pegawai di antaranya menjabat sebagai Account Representative (AR).

Sementara itu, jumlah pegawai fungsional di lingkungan DJP tercatat sebanyak 7.076 pegawai. Lalu, mayoritas pegawai fungsional di DJP menjabat sebagai pemeriksa pajak dengan jumlah mencapai 6.516 pegawai. (rig)

Baca Juga: Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda
Topik : pegawai pajak, jenjang karir, kpp madya, dirjen pajak suryo utomo, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Endus Pengelakan Pajak, Otoritas Bakal Periksa Artis Secara Acak

Senin, 20 September 2021 | 16:21 WIB
INGGRIS

Berburu Tarif Pajak Rendah, Warga Inggris Rela Lakukan Ini

Senin, 20 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

Senin, 20 September 2021 | 15:00 WIB
RUU HKPD

DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Gandeng Bea Cukai, Kemenperin Optimalkan Serapan Tembakau Lokal

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda