Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Konsultasi dan Bayar Pajak Kendaraan dan PBB Kini Bisa Lewat BUMDes

A+
A-
0
A+
A-
0
Konsultasi dan Bayar Pajak Kendaraan dan PBB Kini Bisa Lewat BUMDes

Ilustrasi. (DDTCNews)

BANDUNG, DDTCNews – Bank BJB memperluas saluran pembayaran pajak daerah di wilayah Jawa Barat melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto mengatakan perluasan saluran pembayaran tersebut untuk mengakomodasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2).

"Ini merupakan upaya menjembatani kepentingan bersama demi terwujudnya optimalisasi serapan pendapatan untuk mendukung program-program kesejahteraan pemerintah daerah," katanya dikutip Rabu (6/1/2021).

Baca Juga: Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Widi menyampaikan kerja sama antara Bank BJB Bdan BUMDes merupakan terobosan pelayanan pajak daerah. Nanti, BJB dan pemerintah daerah akan membuka saluran pembayaran pajak melalui Payment Point Online Banking (PPOB) BUMDes.

Dia menyebutkan jumlah kerja sama antara BJB dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat terus bertambah untuk PPOB PBB-P2 melalui BUMDes. Kerja sama terkini yang dijalin Bank BJB adalah dengan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Subang.

Widi menjelaskan proses pembayaran pajak daerah melalui BUMDes dibuat sederhana. Masyarakat yang membayar PKB dan PBB-P2 melalui PPOB BUMDes akan mendapatkan struk bukti bayar atau surat tanda terima setoran (STTS) PBB-P2.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Desember, Program Pemutihan Pajak PBB Digelar

"Bukti struk pembayaran yang dikeluarkan PPOB BUMDes Bank BJB memiliki status legalitas yang sama dengan STTS PBB dan untuk PKB tinggal menukarkan struk yang dikeluarkan PPOB BUMDes ke kantor Samsat," ujar Widi.

Tak hanya itu, Widi menambahkan fungsi PPOB BUMDes tersebut tak hanya sekedar sebagai saluran pembayaran pajak bagi masyarakat pedesaan Jabar saja, tetapi juga berfungsi sebagai pusat layanan untuk konsultasi pajak daerah.

" BUMDes juga akan berfungsi sebagai pusat layanan konsultasi pajak masyarakat dan juga tabungan pajak dengan kerja sama pada jenis usaha di sektor keuangan," tuturnya seperti dilansir eljabar.com. (rig)

Baca Juga: Setoran Pajak Sektor Jasa Hotel, Restoran, dan Hiburan Masih Tertekan

Topik : provinsi jawa barat, bank bjb, saluran pembayaran pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Cegah Pungli, Bayar Pajak dan Retribusi Bakal Nontunai

Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN KLATEN

Jangan Telat Lagi, Pemutihan Denda PBB Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Rabu, 13 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOTA BENGKULU

Cegah Kebocoran Penerimaan, 100 Tapping Box Telah Dipasang

Selasa, 12 Oktober 2021 | 14:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Mekanisme Inventarisasi Pajak

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:55 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak