INDIA

Konsensus Tercapai, Pajak Digital akan Dicabut

Muhamad Wildan | Kamis, 28 Oktober 2021 | 17:09 WIB
Konsensus Tercapai, Pajak Digital akan Dicabut

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews - Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan negaranya akan mencabut pajak digital atau equalization levy bila Pilar 1: Unified Approach resmi diimplementasikan.

Sitharaman mengatakan equalization levy yang dikenakan oleh India atas korporasi sektor digital adalah solusi yang perlu diimplementasikan ketika persetujuan atas Pilar 1 belum tercapai.

"Bila kita semua telah mencapai konsensus, maka equalization levy akan dicabut," ujar Sitharaman, dikutip Kamis (28/10/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Seperti diketahui, 136 dari 140 yurisdiksi anggota Inclusive Framework telah menyepakati Pilar 1 yang merealokasikan hak pemajakan atas residual profit ke yurisdiksi pasar dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang memberlakukan tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15%.

Setiap yurisdiksi yang menyetujui Pilar 1 pada awal Oktober 2021 telah bersepakat untuk tidak mengenakan pajak digital secara unilateral bila Pilar 1 resmi diimplementasikan.

Melalui Pilar 1, yurisdiksi pasar akan mendapatkan hak pemajakan sebesar 25% dari residual profit yang diterima oleh korporasi multinasional terbesar di dunia. OECD memperkirakan total residual profit yang nantinya direalokasikan kepada yurisdiksi pasar akan mencapai lebih dari US$125 miliar.

Baca Juga:
Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Pada Pilar 2, 136 anggota Inclusive Framework sepakat untuk memberlakukan tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15% yang berlaku atas korporasi global dengan annual revenue di atas EUR750 juta.

Rezim pajak korporasi minimum global dengan tarif 15% ini diekspektasikan akan memberikan tambahan penerimaan sebesar US$150 miliar kepada negara domisili. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya