Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Konsensus Belum Dicapai, Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Tetap Harus Ada

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal memastikan akan tetap memungut pajak terhadap pelaku ekonomi digital meskipun konsensus global belum tercapai. Meskipun tidak meluncurkan jenis pajak baru, pemerintah akan memaksimalkan regulasi domestik yang sudah berlaku.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia tidak hanya akan menunggu konsensus global untuk bisa memajaki ekonomi digital. Perangkat aturan domestik yang sudah ada akan digunakan untuk menjangkau pajak perusahaan seperti Google, Facebook, Netflix, dan Amazon.

“Enggak dong [hanya menunggu konsensus]. Kalau konsensus belum ada, penerimaan pajak kita kan harus tetap ada,” katanya di Kantor BPK, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Menurutnya, setiap negara mempunyai hak untuk memajaki pemain di ranah digital. Namun demikian, pemungutan pajak harus didasarkan pada data yang valid. Dengan demikian, pungutan pajak tidak hanya untuk kepentingan penerimaan tapi juga mereprenstasikan aspek keadilan dalam kebijakan pajak.

“Tiap negara berhak membuat pendekatan yang mereka anggap sebagai suatu pendekatan yang fair. Tentu teman pajak [Ditjen Pajak] tidak boleh mengambil angka dari langit. Basisnya apa? Mereka punya informasi yang men-support itu, baik sales,advertisement, maupun record lain,” jelasnya.

Sebelumnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pembicaraan mengenai pengenaan dari sisi pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan masih relatif alot di tingkat G20. Sementara, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) relatif lebih mudah disepakati.

Baca Juga: Perangi Kejahatan Pajak di Asia Pasifik, OECD Rilis Laporan Baru

Menurutnya, pajak tidak langsung (indirect tax), seperti PPN, menjadi instrumen paling mungkin dikenakan terlebih dahulu secara global terhadap raksasa digital. Pengenaan PPN juga tidak memerlukan regulasi baru dan bisa segera dieksekusi oleh otoritas fiskal masing-masing negara.

Seperti diketahui, OECD telah menerbitkan program kerja (programme of work) yang akan diadopsi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tantangan pajak yang muncul dari digitalisasi ekonomi. Program kerja mengeksplorasi masalah teknis yang harus diselesaikan melalui dua pilar utama.

Konsensus diharapkan tercapai pada 2020. Pembahasan mengenai kedua pilar ini juga bisa Anda simak dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities yang dirilis oleh DDTC Fiscal Research. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

“Enggak dong [hanya menunggu konsensus]. Kalau konsensus belum ada, penerimaan pajak kita kan harus tetap ada,” katanya di Kantor BPK, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Menurutnya, setiap negara mempunyai hak untuk memajaki pemain di ranah digital. Namun demikian, pemungutan pajak harus didasarkan pada data yang valid. Dengan demikian, pungutan pajak tidak hanya untuk kepentingan penerimaan tapi juga mereprenstasikan aspek keadilan dalam kebijakan pajak.

“Tiap negara berhak membuat pendekatan yang mereka anggap sebagai suatu pendekatan yang fair. Tentu teman pajak [Ditjen Pajak] tidak boleh mengambil angka dari langit. Basisnya apa? Mereka punya informasi yang men-support itu, baik sales,advertisement, maupun record lain,” jelasnya.

Sebelumnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pembicaraan mengenai pengenaan dari sisi pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan masih relatif alot di tingkat G20. Sementara, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) relatif lebih mudah disepakati.

Baca Juga: Perangi Kejahatan Pajak di Asia Pasifik, OECD Rilis Laporan Baru

Menurutnya, pajak tidak langsung (indirect tax), seperti PPN, menjadi instrumen paling mungkin dikenakan terlebih dahulu secara global terhadap raksasa digital. Pengenaan PPN juga tidak memerlukan regulasi baru dan bisa segera dieksekusi oleh otoritas fiskal masing-masing negara.

Seperti diketahui, OECD telah menerbitkan program kerja (programme of work) yang akan diadopsi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tantangan pajak yang muncul dari digitalisasi ekonomi. Program kerja mengeksplorasi masalah teknis yang harus diselesaikan melalui dua pilar utama.

Konsensus diharapkan tercapai pada 2020. Pembahasan mengenai kedua pilar ini juga bisa Anda simak dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities yang dirilis oleh DDTC Fiscal Research. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?
Topik : ekonomi digital, OECD, G20, PPN, PPh, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL