BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Gubernur BI Perry Warjiyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Rapat tersebut membahas pengambilan keputusan asumsi dasar dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz
JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI DPR akhirnya menyetujui asumsi dasar makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022.
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan persetujuan tersebut dicapai setelah Panitia Kerja (Panja) Komisi XI dan pemerintah menyampaikan laporannya. Nanti, asumsi dasar makro tersebut akan menjadi dasar pembahasan dan perumusan RAPBN 2022.
"Rapat kerja Komisi XI bersama pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati besaran dasar asumsi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022," katanya, Selasa (8/6/2021).
Dito menuturkan Komisi XI menyetujui semua target asumsi dasar dan sejumlah target pembangunan yang diusulkan pemerintah. Untuk target pertumbuhan ekonomi 2022, disetujui berada pada kisaran 5,2—5,8%.
Sementara itu, inflasi disetujui berada pada kisaran 2,0—4,0%. Kemudian, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,32%-7,27% dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp13.900 hingga Rp15.000 per dolar AS.
Komisi XI juga menyetujui tingkat pengangguran ditargetkan dalam rentang 5,5—6,3%, tingkat kemiskinan 8,5—9,0%, gini rasio 0,376—0,378, serta indeks pembangunan manusia (IPM) 73,41-73,46.
Namun demikian, Komisi XI meminta pemerintah untuk menaikkan target nilai tukar petani (NTP) dari 102—104 menjadi 103-105 dan target nilai tukar nelayan (NTN) naik dari 102—105 menjadi 104—106.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan perancangan UU APBN dengan memperhatikan berbagai dinamika yang terjadi, baik dari dalam maupun luar negeri.
"Kami akan coba untuk terus menavigasi dari pilihan-pilihan kebijakan dan tentu pada akhirnya dalam bentuk RUU APBN 2022, yang akan disampaikan Bapak Presiden pada Agustus 2021," ujarnya. (rig)
