Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 12 Desember 2018 | 10:25 WIB
KURS PAJAK 12-18 DESEMBER 2018
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Kinerja Pajak di Kota Industri Gas Ini Masih Rendah

0

KOTA BONTANG merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dari sejarahnya, Bontang pada awalnya hanya merupakan perkampungan yang terletak di daerah aliran sungai. Seiring dengan ekonomi yang berkembang, akhirnya wilayah ini berubah status menjadi sebuah kota.

Sementara dari potensi pariwisata, Bontang juga memiliki wilayah pesisir dengan pantai yang bersih, landai, dan berpasir putih. Bontang Kuala misalnya, selain menarik wisatawan karena perkampungan nelayan di atas laut, juga tengah dikembangkan sebagai objek wisata dan mendorong perekonomian wilayah ini.

Kondisi Ekonomi  dan Pendapatan Daerah

Baca Juga: Kinerja Pajak Daerah Provinsi Ini Melemah Sejak 2014

Potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kota Bontang cukup besar, baik berupa SDA minyak dan gas (migas) maupun nonmigas. Potensi ini dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi Kota Bontang untuk menjalankan perekonomian daerah.

Hal ini dapat dilihat dari struktur perekonomian Kota Bontang pada 2016 sebesar 84% merupakan sumbangan dari kategori industri pengolahan, baik dari industri pengolahan migas dan maupun non migas. 

Data Badan Pusat Statistik mencatat industri tersebut menyumbang Rp45,3 triliun terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bontang pada 2016 yang mencapai Rp53,9 triliun.

Baca Juga: Lumbung Permata yang Masih Bergantung pada Pemerintah Pusat

Di kota ini berdiri tiga perusahaan besar yang menjadi tumpuan ekonomi, antara lain Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Urea, Amonia liquid dan Pupuk NPK) dan Indominco Mandiri (batubara), serta memiliki kawasan industri petrokimia yang bernama Kaltim Industrial Estate.

Sayangnya, laju pertumbuhan ekonomi di kota ini mencatatkan angka minus. Terjadi perlambatan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.  Pada 2016, ekonomi tumbuh di angka -1,49%.

Dari sisi pendapatan,Kota Bontang sangat bertopang pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pada 2016, dana perimbangan berkontribusi Rp910,45 miliar atau 76% dari total pendapatan Rp1,20 triliun.

Baca Juga: Pajak Hotel dan Restoran Jadi Andalan Penerimaan Daerah

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp170,12 miliar atau 14% dari total pendapatan. Adapun pos pendapatan daerah lainnya yang sah mencapai Rp123,05 miliar atau hanya 10% dari total pendapatan.

Oleh sebab itu, meski industri pengolahan migas dan nonmigas berkontribusi cukup besar  terhadap perekonomian Bontang, kontribusinya terhadap PAD dapat dikatakan masih minim. Singkatnya, pembangunan di daerah ini masih sangat bergantung dana perimbangan.

Baca Juga: Era Kejayaan Minyak Meredup, Industri dan Pertanian Kini Jadi Andalan

Jika diteliti lebih lanjut dalam komposisi PAD 2016, kontributor terbesar berada pada instrumen penerimaan lain-lain PAD yang sah dengan persentase 51% atau sebesar Rp87,63 miliar dari total PAD Rp170,12 miliar. Kemudian disusul oleh pajak daerah Rp71,41 miliar (42%), retribusi daerah Rp6,52 miliar (4%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4,54 miliar (3%).

Kinerja Pajak Daerah

Dari sisi pencapaian target penerimaan pajak daerah, Kota Bontang mencatat kinerja positif sejak tahun 2012 hingga 2016. Realisasi penerimaan pajak lebih tinggi dalam kurun waktu tersebut terhadap target yang ditetapkan dalam APBD.

Baca Juga: Kontribusi Setoran Pajak terhadap PAD Masih Minim

Secara berturut-turut persentase realisasi terhadap target penerimaan pajak tahun selama 2012 hingga 2016 adalah: 131,63% (2012), 138,21% (2013), 190,77% (2014), 111,15% (2015) dan 109,69% (2016). Pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp85,10 miliar dari target Rp44,82 miliar dan menjadi capaian tertinggi sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.

Secara umum, realisasi pajak daerah tertinggi disumbang oleh pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) lebih dari 20% total penerimaan pajak daerah (2013). Realisasi PBB-P2 tahun 2013 Kota Bontang mencapai Rp10 miliar dan disusul oleh penerimaan BPHTB yang mencapai Rp2 miliar.

Baca Juga: Sektor Wisata Jadi Penopang Ekonomi Pulau Dewata

Kontribusi PBB-P2 Kota Bontang cukup berpengaruh dengan realisasi PAD, seperti halnya pada tahun 2015 yang tercapai Rp11,7 miliar dari target Rp11,5 miliar. Sedangkan penerimaan BPHTB pada tahun 2015 tercapai Rp8,07 miliar.

Pencapaian kedua jenis pajak daerah ini selalu lebih tinggi di antara jenis pajak lain, sehingga penerimaan ini sangat berperan dalam penerimaan pajak daerah Kota Bontang.

Jenis dan Tarif Pajak

Baca Juga: Pajak Daerah Hanya Sumbang 50% PAD

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, berikut daftar jenis dan tarif pajak yang berlaku:

Jenis Pajak Kabupaten/Kota Berlaku Tarif Kota Bontang Maksimal Tarif UU PDRDa
Pajak Hotel 10% 10%
Pajak Restoran  10% 10%
Pajak Hiburan 5%-40%b 10%/35%/75%c
Pajak Reklame  25% 25%
Pajak Penerangan Jalan 1,5%/3%/10%d 25%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25% 25%
Parkir 20% 30%
Pajak Air Bawah Tanah 20%  30%
Pajak Sarang Burung Walet 10% 20%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 0,3% 0,30%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% 5%

Keterangan:

  1. Rentang tarif berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tergantung jenis hiburan yang diselenggarakan.
  3. Tarif umum pajak hiburan 35%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional paling tinggi 10%. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa paling tinggi 75%.
  4. Tergantung sumber dan penggunaan listrik.

Tax Ratio

Baca Juga: Sumbangsih Sektor Pariwisata untuk PAD Masih Nol

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan DDTCNews, kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Bontang pada tahun 2016 hanya 0,14%.

Capaian ini masih berada di bawah rata-rata tax ratio kabupaten/kota di Indonesia yang berada pada angka 0,50%. Angka ini juga masih sangat jauh dengan capaian tax ratio kabupaten/kota tertinggi di Indonesia yang berada pada posisi 6,69%.

Baca Juga: Eksplorasi SDA Jadi Sumber Utama Penerimaan Pajak Daerah

Catatan:

  1. Tax ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  2. Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB)tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  3. Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak

Institusi pemungut pajak sekaligus administrasi keuangan daerah di Kota Bontang saat ini bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Sebelumnya, institusi tersebut bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset/DPPKA).

Baca Juga: Denyut Pembangunan DKI Berasal dari Pajak Daerah

Sayangnya, hingga saat ini belum tersedia laman resmi BPKD Kota Bontang. Untuk informasi umum, masyarakat dapat mengakses laman resmi Pemerintah Kota Bontang melalui www.bontangkota.go.id.

Terdapat beberapa perkembangan menarik mengenai administrasi pajak daerah. Saat ini, BPKD Kota Bontang telah menyediakan sistem pembayaran pajak daerah secara online yaitu melalui e-Samsat atas kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), salah satunya seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). 

Selain itu, layanan e-Samsat Kota Bontang diluncurkan pada 20 Desember 2016 sebagai bentuk kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan. Layanan ini juga bisa diterapkan melalui mesin ATM.*

Baca Juga: Membangun Indonesia dari (Pajak) Daerah

Kondisi Ekonomi  dan Pendapatan Daerah

Baca Juga: Kinerja Pajak Daerah Provinsi Ini Melemah Sejak 2014

Potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kota Bontang cukup besar, baik berupa SDA minyak dan gas (migas) maupun nonmigas. Potensi ini dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi Kota Bontang untuk menjalankan perekonomian daerah.

Hal ini dapat dilihat dari struktur perekonomian Kota Bontang pada 2016 sebesar 84% merupakan sumbangan dari kategori industri pengolahan, baik dari industri pengolahan migas dan maupun non migas. 

Data Badan Pusat Statistik mencatat industri tersebut menyumbang Rp45,3 triliun terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bontang pada 2016 yang mencapai Rp53,9 triliun.

Baca Juga: Lumbung Permata yang Masih Bergantung pada Pemerintah Pusat

Di kota ini berdiri tiga perusahaan besar yang menjadi tumpuan ekonomi, antara lain Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Urea, Amonia liquid dan Pupuk NPK) dan Indominco Mandiri (batubara), serta memiliki kawasan industri petrokimia yang bernama Kaltim Industrial Estate.

Sayangnya, laju pertumbuhan ekonomi di kota ini mencatatkan angka minus. Terjadi perlambatan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.  Pada 2016, ekonomi tumbuh di angka -1,49%.

Dari sisi pendapatan,Kota Bontang sangat bertopang pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pada 2016, dana perimbangan berkontribusi Rp910,45 miliar atau 76% dari total pendapatan Rp1,20 triliun.

Baca Juga: Pajak Hotel dan Restoran Jadi Andalan Penerimaan Daerah

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp170,12 miliar atau 14% dari total pendapatan. Adapun pos pendapatan daerah lainnya yang sah mencapai Rp123,05 miliar atau hanya 10% dari total pendapatan.

Oleh sebab itu, meski industri pengolahan migas dan nonmigas berkontribusi cukup besar  terhadap perekonomian Bontang, kontribusinya terhadap PAD dapat dikatakan masih minim. Singkatnya, pembangunan di daerah ini masih sangat bergantung dana perimbangan.

Baca Juga: Era Kejayaan Minyak Meredup, Industri dan Pertanian Kini Jadi Andalan

Jika diteliti lebih lanjut dalam komposisi PAD 2016, kontributor terbesar berada pada instrumen penerimaan lain-lain PAD yang sah dengan persentase 51% atau sebesar Rp87,63 miliar dari total PAD Rp170,12 miliar. Kemudian disusul oleh pajak daerah Rp71,41 miliar (42%), retribusi daerah Rp6,52 miliar (4%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4,54 miliar (3%).

Kinerja Pajak Daerah

Dari sisi pencapaian target penerimaan pajak daerah, Kota Bontang mencatat kinerja positif sejak tahun 2012 hingga 2016. Realisasi penerimaan pajak lebih tinggi dalam kurun waktu tersebut terhadap target yang ditetapkan dalam APBD.

Baca Juga: Kontribusi Setoran Pajak terhadap PAD Masih Minim

Secara berturut-turut persentase realisasi terhadap target penerimaan pajak tahun selama 2012 hingga 2016 adalah: 131,63% (2012), 138,21% (2013), 190,77% (2014), 111,15% (2015) dan 109,69% (2016). Pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp85,10 miliar dari target Rp44,82 miliar dan menjadi capaian tertinggi sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.

Secara umum, realisasi pajak daerah tertinggi disumbang oleh pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) lebih dari 20% total penerimaan pajak daerah (2013). Realisasi PBB-P2 tahun 2013 Kota Bontang mencapai Rp10 miliar dan disusul oleh penerimaan BPHTB yang mencapai Rp2 miliar.

Baca Juga: Sektor Wisata Jadi Penopang Ekonomi Pulau Dewata

Kontribusi PBB-P2 Kota Bontang cukup berpengaruh dengan realisasi PAD, seperti halnya pada tahun 2015 yang tercapai Rp11,7 miliar dari target Rp11,5 miliar. Sedangkan penerimaan BPHTB pada tahun 2015 tercapai Rp8,07 miliar.

Pencapaian kedua jenis pajak daerah ini selalu lebih tinggi di antara jenis pajak lain, sehingga penerimaan ini sangat berperan dalam penerimaan pajak daerah Kota Bontang.

Jenis dan Tarif Pajak

Baca Juga: Pajak Daerah Hanya Sumbang 50% PAD

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, berikut daftar jenis dan tarif pajak yang berlaku:

Jenis Pajak Kabupaten/Kota Berlaku Tarif Kota Bontang Maksimal Tarif UU PDRDa
Pajak Hotel 10% 10%
Pajak Restoran  10% 10%
Pajak Hiburan 5%-40%b 10%/35%/75%c
Pajak Reklame  25% 25%
Pajak Penerangan Jalan 1,5%/3%/10%d 25%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25% 25%
Parkir 20% 30%
Pajak Air Bawah Tanah 20%  30%
Pajak Sarang Burung Walet 10% 20%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 0,3% 0,30%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% 5%

Keterangan:

  1. Rentang tarif berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tergantung jenis hiburan yang diselenggarakan.
  3. Tarif umum pajak hiburan 35%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional paling tinggi 10%. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa paling tinggi 75%.
  4. Tergantung sumber dan penggunaan listrik.

Tax Ratio

Baca Juga: Sumbangsih Sektor Pariwisata untuk PAD Masih Nol

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan DDTCNews, kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Bontang pada tahun 2016 hanya 0,14%.

Capaian ini masih berada di bawah rata-rata tax ratio kabupaten/kota di Indonesia yang berada pada angka 0,50%. Angka ini juga masih sangat jauh dengan capaian tax ratio kabupaten/kota tertinggi di Indonesia yang berada pada posisi 6,69%.

Baca Juga: Eksplorasi SDA Jadi Sumber Utama Penerimaan Pajak Daerah

Catatan:

  1. Tax ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  2. Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB)tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  3. Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak

Institusi pemungut pajak sekaligus administrasi keuangan daerah di Kota Bontang saat ini bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Sebelumnya, institusi tersebut bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset/DPPKA).

Baca Juga: Denyut Pembangunan DKI Berasal dari Pajak Daerah

Sayangnya, hingga saat ini belum tersedia laman resmi BPKD Kota Bontang. Untuk informasi umum, masyarakat dapat mengakses laman resmi Pemerintah Kota Bontang melalui www.bontangkota.go.id.

Terdapat beberapa perkembangan menarik mengenai administrasi pajak daerah. Saat ini, BPKD Kota Bontang telah menyediakan sistem pembayaran pajak daerah secara online yaitu melalui e-Samsat atas kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), salah satunya seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). 

Selain itu, layanan e-Samsat Kota Bontang diluncurkan pada 20 Desember 2016 sebagai bentuk kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan. Layanan ini juga bisa diterapkan melalui mesin ATM.*

Baca Juga: Membangun Indonesia dari (Pajak) Daerah
Topik : profil pajak daerah, tax ratio daerah, kota bontang
artikel terkait
Kamis, 17 Mei 2018 | 15:06 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN ACEH BESAR
Senin, 21 Mei 2018 | 08:56 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI JAWA BARAT
Jum'at, 18 Mei 2018 | 14:19 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI BALI
Selasa, 05 Juni 2018 | 10:34 WIB
PROFIL PAJAK KOTA MAKASSAR
berita pilihan
Jum'at, 31 Agustus 2018 | 18:04 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI JAWA TENGAH
Jum'at, 13 Juli 2018 | 11:05 WIB
PROFIL DAERAH KABUPATEN BANJAR
Selasa, 05 Juni 2018 | 10:34 WIB
PROFIL PAJAK KOTA MAKASSAR
Kamis, 31 Mei 2018 | 13:50 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI RIAU
Senin, 21 Mei 2018 | 08:56 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI JAWA BARAT
Jum'at, 18 Mei 2018 | 14:19 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI BALI
Kamis, 17 Mei 2018 | 18:55 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN PASURUAN
Kamis, 17 Mei 2018 | 15:06 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN ACEH BESAR
Kamis, 17 Mei 2018 | 14:54 WIB
PROFIL PAJAK DKI JAKARTA
0