Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Keuntungan Konsensus Pajak Global untuk Negara Berkembang Tidak Banyak

A+
A-
1
A+
A-
1
Keuntungan Konsensus Pajak Global untuk Negara Berkembang Tidak Banyak

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyebut proposal konsensus global pajak internasional tidak membuat negara berkembang mendapatkan banyak keuntungan.

Analis Kebijakan Ahli Muda BKF Melani Dewi Astuti mengatakan konsensus global dengan Pilar 1 dan Pilar 2 merupakan bentuk kompromi dalam skala internasional. Namun, negara berkembang tidak mendapatkan semua keuntungan dari adanya konsensus global.

"Jadi untuk Pilar 1 itu negara maju yang membagi penghasilan ke negara pasar yang sebagian besar merupakan negara berkembang. Sementara Pilar 2 justru kebalikannya, negara maju yang lebih banyak mendapatkan keuntungan," katanya, dikutip pada Minggu (28/11/2021).

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP, Dirjen Pajak Sebut 4 PP Baru Segera Dirilis

Melani menjelaskan Pilar 1 dalam konsensus pajak global mengatur hak pemajakan bagi negara pasar meskipun perusahaan multinasional tidak memiliki kehadiran fisik.

Perubahan tersebut membuka ruang hak pemajakan negara pasar seperti Indonesia terhadap aktivitas bisnis perusahaan multinasional digital yang tidak memiliki kantor cabang atau bentuk usaha tetap (BUT), tetapi memperoleh penghasilan dari pasar domestik.

Meski demikian, terdapat sejumlah syarat yang berpotensi mereduksi jumlah penerimaan pajak negara pasar dari Pilar 1 antara lain ambang batas omzet konsolidasi naik dari €750 juta menjadi €20 miliar. Perubahan tersebut mengurangi basis pemajakan perusahaan multinasional yang bisa dikenakan PPh badan, meskipun tidak memiliki kehadiran fisik.

Baca Juga: Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Kemudian, basis pemajakan bukan berdasarkan laba total tapi mengacu pada laba residual yang dibagi ke negara pasar sebesar 25%. Lalu, hak pemajakan berlaku untuk nilai penjualan minimum di negara pasar senilai €1 juta.

"Jadi kalau kurang dari itu [€1 juta penjualan domestik], kita tidak bisa pajaki, meskipun ada hak pemajakan baru, tetapi ada kriteria tertentu yang membuat tidak bisa dipajaki," ujarnya.

Selanjutnya, Pilar 2 mengatur pajak minimum bagi perusahaan multinasional sebesar 15%. Pada Pilar 2 ini, manfaat terbesar berlaku pada negara maju. Sebab, hak mendapatkan top up tax atau selisih dari tarif pajak minimum 15% berlaku bagi negara tempat ultimate parent entity (UPE) berdomisili.

Baca Juga: APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

"Perlu diingat Pilar 2 ini lebih ke arah ultimate parent entity negara domisili yang bisa narik. Jadi di mana induk perusahaan berada. Padahal, kalau dilihat induk perusahaan multinasional itu banyak di negara maju, bukan di negara berkembang," jelas Melani. (rig)

Topik : BKF, kemenkeu, konsensus pajak global, oecd, pajak internasional, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 23 Mei 2022 | 10:00 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Rayakan HUT ke-276, Pemutihan Denda PBB Kembali Diberikan

Senin, 23 Mei 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Anti Pusing! Akses Kanal Rekap Aturan Perpajakan ID di Sini

Senin, 23 Mei 2022 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Integrasi NPWP dan NIK, DJP: Perkuat Penegakan Kepatuhan Perpajakan

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir