PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kenaikan Konsumsi BBM Dongkrak Penerimaan Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 01 Maret 2018 | 10:09 WIB
Kenaikan Konsumsi BBM Dongkrak Penerimaan Pajak

MAKASSAR, DDTCNews – Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di wilayah Pulau Sulawesi yang meningkat di tahun 2017 turut mengerek penerimaan daerah dari sektor pajak. Tercatat sepanjang 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) PT Pertamina (Persero) naik signifikan mencapai Rp143,9 miliar.

Kasubid Pendapatan Asli Daerah (PAD) II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Fitri Ari Utami mengungkapkan PBBKB merupakan salah satu sumber PAD terbesar di masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi.

"Untuk Provinsi Sulsel, PBBKB merupakan PAD penyumbang terbesar ketiga, setelah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB)," ujarnya, Rabu (28/2)

Baca Juga:
Pajak Alat Berat Belum Optimal Sumbang Pendapatan Daerah

Bapenda Provinsi Sulsel kemudian memberikan apresiasinya kepada PT. Pertamina (Persero) yang telah transparan dan akuntabel dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada pemerintah daerah. Kontribusi perusahaan pelat merah ini merupakan yang terbesar di wilayah Sulsel.

"Kami berterima kasih atas kerja sama Pertamina yang telah patuh menyampaikan laporan secara berkala dan transparan. Dari target PBBKB Sulsel tahun 2017 sebesar Rp 546 Miliar, hingga triwulan III 2017 Pertamina menjadi kontributor pajak terbesar dibandingkan perusahaan lainnya yakni 26% dari target PBBKB kami," kata Fitri.

Seperti yang diketahui konsumsi bahan bakar non-subsidi seperti Pertamax series dan Pertalite di Pulau Sulawesi meningkat tajam sepanjang 2017. Kenaikannya mencapai 195% atau 87,4 ribu kilo liter (KL) dibandingkan angka tahun 2016 yang hanya 33,7 ribu KL.

Baca Juga:
Pajak Kendaraan di Provinsi NTT Punya 6 Tarif, Begini Perinciannya

Peningkatan konsumsi BBK didorong oleh sebagian konsumen yang beralih dari Premium ke Pertalite dan Pertamax. Pada 2017 konsumsi Premium turun 23% sementara konsumsi Pertalite melonjak naik 190% atau sebesar 78 ribu KL dan Pertamax naik 25% sebesar 85,3 ribu KL, dibandingkan tahun 2016.

Peningkatan konsumsi BBM non-subsidi ini mendongkrak PAD di Sulawesi. Melalui pembayaran PBBKB, PT Pertamina (Persero) kepada pemerintah daerah di enam provinsi wilayah Sulawesi. Pada Triwulan III tahun 2017 total kontribusi PBBKB Pertamina sebesar Rp308 miliar. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:25 WIB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pajak Alat Berat Belum Optimal Sumbang Pendapatan Daerah

Jumat, 31 Mei 2024 | 16:30 WIB PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pajak Kendaraan di Provinsi NTT Punya 6 Tarif, Begini Perinciannya

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:33 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kerap Jadi Alasan Barang Impor Tidak Bisa Keluar, Apa Itu Lartas?

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:29 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

BRIN: Fasilitas Supertax Deduction Bakal Kerek Daya Saing Industri

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:25 WIB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pajak Alat Berat Belum Optimal Sumbang Pendapatan Daerah

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:15 WIB ADMINISTRASI KEPABEANAN

Pengusaha Lakukan Ekspor Impor dalam Jumlah Sedikit, Tetap Perlu NIB?

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong PPh 21/26 Dihapus dari e-Bupot, Masih Bisa Dilihat Lagi?

Sabtu, 01 Juni 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bantuan Pembelian Motor Listrik Sudah Tersalur ke 30 Ribu Pengguna

Sabtu, 01 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Kaji Lagi Aturan Impor Barang Pindahan dan Bawaan Penumpang

Sabtu, 01 Juni 2024 | 12:45 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Dinsos DKI Coret 25.185 Orang dari Daftar Penerima Bansos

Sabtu, 01 Juni 2024 | 12:30 WIB REFORMASI PAJAK

Sri Mulyani: Digitalisasi Perpajakan akan Tutup Celah Korupsi

Sabtu, 01 Juni 2024 | 11:15 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Tujuh Karakteristik Penipuan yang Mencatut Petugas Bea Cukai