Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu: Desain PPN Tidak Mungkin Memberatkan Masyarakat Miskin

A+
A-
5
A+
A-
5
Kemenkeu: Desain PPN Tidak Mungkin Memberatkan Masyarakat Miskin

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menjanjikan desain perubahan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) tidak akan memberatkan masyarakat miskin. Janji pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (17/6/2021).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan fokus pemerintah pada saat ini adalah mendukung proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, desain reformasi perpajakan, termasuk perubahan kebijakan PPN, tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“Adanya diskusi reformasi perpajakan saat ini masyarakat jangan sampai salah mengerti. Saat ini warga miskin menjadi fokus pemerintah. Desain PPN itu tidak mungkin memberatkan masyarakat miskin dan rentan," katanya.

Baca Juga: Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Febrio mengatakan pemerintah tengah dihadapkan pada tantangan pemberian dukungan pada proses pemulihan ekonomi dan konsolidasi fiskal. Menurutnya, kedua aspek tersebut perlu dicari dan dijaga titik keseimbangannya. Simak pula ‘Kemenkeu Beberkan Alasan Perlunya Reformasi PPN dan PPh Orang Pribadi’.

Selain mengenai reformasi perpajakan, termasuk rencana perubahan kebijakan PPN, ada pula bahasan mengenai pengesahan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021
  • Munculnya Distorsi

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan salah satu alasan pemerintah berencana mengubah kebijakan PPN adalah untuk mengurangi distorsi. Pasalnya, dalam rezim PPN, semua barang dan jasa dikenakan pajak. Namun, pada implementasinya, ada berbagai pengecualian pengenaan PPN.

Suryo menerangkan berbagai fasilitas PPN membuat kinerja penerimaan belum optimal. Pasalnya, tingkat efektivitas pemungutan PPN baru sebesar 60%. Banyaknya pengecualian PPN juga membuat tergerusnya daya saing produk nasional oleh produk impor. Simak pula ; Kemenkeu Sebut Sembako Bakal Jadi Barang Kena Pajak, tapi …’. (DDTCNews/Kontan)

  • Perbedaan Tarif

Dalam konteks pengurangan pengecualian PPN, termasuk terhadap sembako, pemerintah juga akan mempertimbangkan keseimbangan. Meskipun menjadikan barang sebagai barang kena pajak (BKP), Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah tetap bisa memberikan tarif yang berbeda.

Baca Juga: Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

“Kalau barang dan jasa yang sifatnya umum, ya kita gunakan tarif yang sifatnya umum. Tapi kalau untuk jenis barang dan jasa yang sangat spesifik dibutuhkan masyarakat banyak, ya tarifnya berbeda atau bahkan kita berikan insentif,” katanya. (DDTCNews/Kontan)

  • Tiga Opsi

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan terdapat tiga opsi yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan aturan baru PPN atas barang kebutuhan pokok agar tetap menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Pertama, pemerintah tidak memberikan pengecualian PPN dan mendistribusikan hasil pungutan PPN kepada kelompok yang terdampak negatif melalui saluran belanja sosial. Kedua, menerapkan sistem multitarif PPN atas barang dan jasa tertentu. Ketiga, memberlakukan tarif PPN sebesar 0% untuk beberapa komoditas barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Baca Juga: PMK Baru, Ini Syarat Penyerahan Yacht Usaha Pariwisata Bebas PPnBM

Terkait dengan pengurangan pengecualian pengenaan PPN, Anda juga bisa baca artikel perspektif ‘Memandang Jernih Rencana Pengenaan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok’ dan fokus ‘Menata Ulang Pengecualian dan Fasilitas PPN’ (DDTCNews)

  • Pengesahan P3B Indonesia-Uni Emirat Arab

Dengan diterbitkannya Perpres 34/2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan P3B antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. P3B tersebut sesungguhnya telah ditandatangani sejak 24 Juli 2019 di Bogor. Dengan ratifikasi ini, P3B sebelumnya yang disetujui pada 1995 resmi diperbarui.

Ratifikasi P3B Indonesia- Uni Emirat Arab ini untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam kerja sama ekonomi, sekaligus menyesuaikan P3B dengan perkembangan standar pajak internasional. (DDTCNews)

Baca Juga: 7 KPP Lakukan Sita Serentak Aset Wajib Pajak
  • Wajib Pungut

Dalam upaya untuk memperluas basis pajak, pemerintah menempuh skema penunjukan pihak lain yang memungut pajak penghasilan (PPh), PPN, dan pajak transaksi elektronik (PTE). Penunjukkan pihak lain yang memungut pajak itu menyesuaikan perkembangan transaksi ekonomi. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Asisten Penyuluh Pajak

Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 59/2021. Pemerintah mengatakan telah dibentuk jabatan fungsional asisten penyuluh pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 50/2020.

“Berkenaan dengan pembinaan profesi dan karier jabatan fungsional asisten penyuluh pajak …, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional penyuluh pajak,” demikian salah satu pertimbangan dalam PMK 59/2021. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Sengketa atas Pembuktian Kebenaran Faktur Pajak Ganda

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPN, kebijakan pajak, pengecualian PPN, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 17 Juni 2021 | 15:55 WIB
Dalam hal pemungutan pajak, pemerintah harus memperhatikan aspek keadilan di dalamnya, sehingga dalam hal ini untuk kondisi yang sama diperlakukan sama dengan sama. Dengan demikian, jika terdapat masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik akan membantu masyarakat yang dibawahnya dalam ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:17 WIB
MALAYSIA

Kampus Swasta Diusulkan Bebas Pajak 2 Tahun

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:00 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Tak Sampaikan SPT, Pedagang Ponsel Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:11 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sempat Tidak Bisa Akses Layanan Terkait NPWP? Ternyata DJP Lakukan Ini

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun