Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Beli Data Wajib Pajak yang Punya Aset di Dubai

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemenkeu Beli Data Wajib Pajak yang Punya Aset di Dubai

Ilustrasi. 

BERLIN, DDTCNews – Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz memberikan perintah kepada otoritas pajak untuk membeli data yang berisi informasi tentang kepemilikan aset milik warga negara Jerman yang diparkir di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Scholz mengatakan perintah pembelian data tersebut bagian dari upaya pemerintah memerangi praktik penghindaran pajak. Dia menyatakan data tersebut disimpan dalam compact disc (CD) yang telah dikirim kepada otoritas pada pekan ini.

"Kami menggunakan segala cara untuk mengungkapkan pelanggaran pajak. Dengan kumpulan data baru kami menerangi sudut-sudut gelap di mana pelanggar pajak bersembunyi," katanya dikutip pada Kamis (17/6/2021).

Baca Juga: Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

Scholz menuturkan data yang diperoleh segera diperiksa oleh petugas pajak. Hasil pemeriksaan data tersebut akan menentukan proses lanjutan terkait dengan nama wajib pajak yang tercantum memiliki aset properti di Dubai.

Laporan media Jerman Der Spiegel mengungkapkan upaya Kemenkeu membeli data wajib pajak berasal dari tawaran sumber anonim di Dubai, UEA. Dia menawarkan data wajib pajak dalam negeri Jerman yang memiliki aset properti seperti tanah dan real estate di Dubai, UEA.

Kantor pajak federal disebut harus menebus data tersebut sekitar €2 juta atau setara dengan Rp34,4 miliar. Data tersebut tidak hanya digunakan oleh pemerintah federal tapi juga disebar kepada otoritas pajak di 16 negara bagian.

Baca Juga: Otoritas Pajak Investigasi Pemain dan Klub Sepak Bola, Ini Hasilnya

Upaya ekstra pemerintah untuk mendapatkan informasi wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri bukan pertama kali dilakukan. Mekanisme yang dilakukan juga serupa melalui pembelian data kepada pihak ketiga.

Misal, otoritas negara bagian Rhine-Westphalia Utara melakukan pembelian data nasabah asal Jerman yang terdaftar di perbankan Swiss pada 2010 dan 2017.

Seperti dilansir aljazeera.com, alasan utama pembelian data dari perbankan Swiss adalah menggali kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak dari orang kaya Jerman. Tindakan tersebut lantas menyulut protes dari Pemerintah Swiss. (rig)

Baca Juga: 7 KPP Lakukan Sita Serentak Aset Wajib Pajak

Topik : jerman, penghindaran pajak, data wajib pajak, dubai, penegakan hukum, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Potensi Teknologi Blockchain dalam Mengatasi Penggelapan Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

Senin, 26 Juli 2021 | 15:30 WIB
ISRAEL

Sendok dan Garpu Berbahan Plastik Bakal Dikenai Cukai

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:39 WIB
PMK 96/2021

PMK Baru, Ini Syarat Penyerahan Yacht Usaha Pariwisata Bebas PPnBM