Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kemendagri Ingatkan Pemda Soal Penyediaan Anggaran Pelayanan Dasar

A+
A-
1
A+
A-
1
Kemendagri Ingatkan Pemda Soal Penyediaan Anggaran Pelayanan Dasar

Ilustrasi. Kantor Kementerian Dalam Negeri. (foto: kemendagri.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk menyediakan perencanaan program dan anggaran yang cukup demi memenuhi urusan wajib pelayanan dasar, khususnya terkait dengan bencana dan kebakaran.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengatakan pemerintah daerah harus mengutamakan pelaksanaan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah (pemda) harus menyediakan program atau perencanaan yang cukup dan anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (11/1/2022).

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Menurut Safrizal, pemerintah pusat memang menyediakan bantuan perencanaan program dan anggaran pelayanan dasar, termasuk program dan anggaran urusan bencana yang terdiri atas bencana dan kebakaran, untuk pemda.

Meski demikian, lanjutnya, pemda juga memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan perencanaan anggaran dan program sehingga dapat memenuhi kebutuhan kepada masyarakat, khususnya dalam subbidang bencana dan subbidang kebakaran.

"Apalagi, hal itu merupakan upaya untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang layak sebagai bentuk penyelenggaraan suburusan bencana dan kebakaran," ujarnya.

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

Safrizal menyebut pemerintah telah memberikan bantuan untuk suburusan bencana dan kebakaran kepada 9 pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, bantuan untuk mendukung suburusan kebakaran, diberikan kepada 8 pemerintah kabupaten/kota.

Daerah yang berhak menerima bantuan tersebut ditentukan berdasarkan kategori dan indikator sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 188/2021. Bantuan yang diberikan tersebut berupa kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX untuk bantuan suburusan bencana, serta set fire pump untuk bantuan suburusan kebakaran.

Safrizal menilai bantuan tersebut akan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang layak bagi penyelenggaraan suburusan bencana dan kebakaran.

Baca Juga: Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD

"Bantuan ini diberikan sebagai bentuk stimulan kepada pemda sehingga pada waktu mendatang dapat mengalokasikan sebagian APBD-nya untuk pengadaan sarana dan prasarana bencana dan kebakaran," tuturnya.

Daerah yang menerima bantuan pemerintah suburusan bencana yakni Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Banggai Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Sementara daerah yang menerima bantuan pemerintah suburusan kebakaran yakni Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kubu Raya, Kota Subulussalam, dan Kota Banjarbaru. (rig)

Baca Juga: Menteri Keuangan Ini Pastikan Insentif Pajak Mobil Tidak Diperpanjang

Topik : apbd 2022, bencana, kebakaran, pelayanan dasar, anggaran pemda, kemendagri, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Kamis, 23 Juni 2022 | 15:37 WIB
KEBIJAKAN MONETER

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:00 WIB
SE-17/PJ/2022

WP Bisa Ajukan Pembetulan Suket Meski PPS Sudah Berakhir, Asalkan...

Kamis, 23 Juni 2022 | 12:00 WIB
SE-17/PJ/2022

Salah Tulis dan Hitung dalam Suket PPS, KPP Bisa Lakukan Penelitian

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD