Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

A+
A-
11
A+
A-
11
Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews - Mutasi pegawai merupakan hal yang lumrah di setiap instansi pemerintahan. Praktik ini juga berlaku di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Mutasi merupakan sistem pemindahan PNS dalam jabatan karier yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Mutasi pegawai juga dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.

Ditjen Pajak melakukan mutasi pegawai dengan dasar hukum UU No. 5/2014, PP No. 11/2017, dan PMK No. 39/PMK/01/2009. Pelaksanaan mutasi pegawai dipertegas melalui Perdirjen No. PER-01/PJ/2012 stdd. Perdirjen No. PER-25/PJ/2015 yang mengatur pola mutasi jabatan karier untuk jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional selain tingkat Utama dan Madya.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

"Tujuan mutasi pegawai DJP salah satunya adalah untuk mendukung tercapainya target penerimaan pajak," bunyi Laporan Tahunan DJP 2020, dikutip Kamis (21/10/2021).

Laporan Tahunan DJP 2020 mengungkapkan kinerja pegawai menjadi pertimbangan utama dalam mutasi. Pegawai dengan kinerja 'Sangat Baik' dan 'Baik' perlu diberikan tantangan yang lebih besar untuk mendukung penerimaan pajak di unit/jabatan dengan klasifikasi lebih tinggi.

Sementara pegawai dengan kinerja 'Biasa' akan dimutasi ke unit/jabatan dengan klasifikasi yang sama. Untuk pegawai yang berkinerja 'Kurang' atau 'Tidak Baik' akan dimutasikan ke unit/jabatan dengan klasifikasi lebih rendah.

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Pengklasifikasian unit di DJP mengacu pada PMK No. 211/PMK/03/2017 yang merupakan aturan pelaksana pemberian tunjangan kinerja pegawai DJP. Ada 4 klasifikasi unit dari yang tertinggi sampai terendah, yakni Kantor Utama, Kantor Madya, Kantor Pratama Utama, dan Kantor Pratama Madya.

Selain kinerja pegawai, faktor yang lain jadi pertimbangan pelaksanaan mutasi adalah jangka waktu jabatan, riwayat jabatan, tipe kantor asal, job person match, komptensi teknis, usulan kepala unit eselon II, pilihan kota, rekam jejak pegawai, kebutuhan organisasi, dan informasi lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Perdirjen Nomor PER-01/PJ/2012 stdd. Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2015, jangka waktu jabatan merupakan acuan dalam penyusunan mutasi jabatan karier di DJP. Ada 2 parameter jangka waktu yang harus dipenuhi seorang pegawai untuk pindah.

Baca Juga: Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Pertama, jangka waktu menduduki suatu jabatan paling singkat adalah 3 tahun. Kedua, jangka waktu menduduki jabatan di wilayah tertentu (daerah remote) paling singkat 2 tahun.

Lantas mulai tahun 2018, promosi jabatan di lingkungan DJP dilaksanakan melalui manajemen talenta yang mengacu pada PMK Nomor 60/PMK.01/2016 stdd. PMK Nomor 161/PMK.01/2017.

Dikutip dari dokumen laporan yang sama, analisis kebutuhan talent merupakan tahapan penghitungan jumlah kebutuhan talent yang akan dikelola/dikembangkan dalam manajemen talenta. Penetapan jabatan target dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi unit kerja, klasifikasi wilayah, potensi penerimaan, kondisi sosiokultural dan politis wilayah, serta peringkat jabatan pada jabatan target. (sap)

Baca Juga: 2 Unit Apartemen di Depok Disita Ditjen Pajak, Ini Penyebabnya

Topik : mutasi pegawai, PNS, Ditjen Pajak, kinerja pegawai, evaluasi kinerja, tunjangan kinerja

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 08:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Aktif Hubungi Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Ini Alasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Aktif Telepon Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Simak Ketentuannya

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:35 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Bupati Tebar Insentif Tambahan untuk Desa yang Capai Target PBB-P2

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan