BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kantor Bea Cukai Tanjung Perak melaksanakan kegiatan Customs Visit Customers (CVC) ke sejumlah perusahaan. Dalam kunjungan itu, kantor bea cukai memberikan penjelasan mengenai rekordasi hak kekayaan intelektual (HKI).
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak Dwijanto Wahjudi mengatakan rekordasi HKI merupakan perekaman merek ke sistem Bea Cukai. Dia menjelaskan rekordasi HKI tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.
"Dengan rekordasi HKI, upaya pemalsuan merek dari kegiatan impor dapat ditindak Bea Cukai. Hal ini merupakan wujud komitmen dan dukungan Bea Cukai dalam memberikan perlindungan HKI secara optimal,” katanya, dikutip pada Minggu (27/10/2024).
Dwijanto menyebut rekordasi merupakan bentuk perlindungan terhadap pemilik/pemegang merek dagang atas produk nasional. Program tersebut, sambungnya, diharapkan menjaga kredibilitas merek dagang nasional serta menciptakan ekosistem bisnis berdaya saing global.
Seperti melansir laman Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), kegiatan CVC merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Melalui CVC, DJBC bisa mengetahui tantangan yang dihadapi oleh industri melalui kegiatan CVC.
Selain itu, DJBC berharap kegiatan dialog secara langsung dapat membantu para perusahaan lebih memahami regulasi yang berlaku, termasuk perihal rekordasi HKI.
Sebagai informasi, rekordasi HKI pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah No. 20/2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran HKI.
Merujuk bagian penjelasan PP 20/2017, rekordasi HKI oleh DJB sama sekali tidak menggantikan mekanisme pendaftaran HKI di Ditjen Kekayaan Intelektual. Adapun rekordasi HKI DJBC hanya ditujukan untuk membantu DJBC agar memiliki data yang cukup mengenai HKI.
Dengan demikian, DJBC dapat melakukan profiling dan targeting yang lebih efektif atas potensi pelanggaran HKI. Selain Indonesia, sejumlah negara telah lama menerapkan mekanisme perekaman serupa.
Berdasarkan pengalaman negara lain, rekordasi HKI sangat membantu institusi kepabeanan untuk menjalankan fungsi pengawasan HKI dengan lebih baik, Untuk itu, DJBC berupaya menerapkan mekanisme serupa guna melindungi HKI. (rig)
