KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Dian Kurniati | Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB
Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya agar berhati-hati mengelola anggaran di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Jokowi mengatakan beberapa negara kini sedang terancam masuk ke dalam jurang resesi seperti Jepang, Yunani, dan beberapa negara Eropa. Menurutnya, ancaman resesi dapat dihindari apabila fiskal dikelola secara prudent.

"Kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran, betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat," katanya dalam Musrembangnas 2024, Senin (6/5/2024).

Baca Juga:
Pacu Ekonomi di Negara Ini, DPR Minta Target Pajak Bisa Tumbuh 21%

Jokowi menuturkan pertumbuhan ekonomi global diproyeksi hanya 3,2% pada tahun ini seiring dengan risiko ketidakpastian global. Selain itu, dampak rambatan dari pandemi Covid-19 juga masih terasa di beberapa negara.

Dia menjelaskan terdapat beberapa isu yang sedang dikhawatirkan oleh semua negara di dunia. Pertama, kenaikan harga minyak karena akan berdampak pada kondisi perekonomian di negara masing-masing.

Kedua, kenaikan suku bunga pinjaman karena dapat berdampak pada peningkatan biaya dari bunga utang (cost of fund). Kondisi ini pada akhirnya juga akan meningkatkan beban pada pengelolaan fiskal.

Baca Juga:
Sri Mulyani Bakal Sampaikan KEM-PPKF 2025 ke DPR pada Pekan Depan

"Oleh sebab itu, kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," ujar presiden.

Jokowi pun meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuat perencanaan kebijakan yang matang guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, setiap kebijakan perlu dipastikan sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan untuk memastikan setiap kebijakan dapat dirasakan masyarakat.

Lalu, setiap program atau kebijakan juga harus berorientasi hasil sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Setelahnya, setiap program harus tepat sasaran dan strategis sehingga APBN dan APBD memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak