KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jelang Lengser, Jokowi Ingin Tingkatkan Keterpaduan Layanan Digital

Muhamad Wildan | Selasa, 09 Januari 2024 | 16:51 WIB
Jelang Lengser, Jokowi Ingin Tingkatkan Keterpaduan Layanan Digital

Presiden Jokowi pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (09/01/2023). (Humas Setkab/Rahmat)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana meningkatkan keterpaduan layanan digital menjelang akhir jabatannya pada Oktober 2024.

Dalam sidang kabinet, Jokowi mengatakan transformasi digital adalah suatu keharusan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi.

"Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan, mari kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus benar-benar kita lakukan," ujar Jokowi, dikutip Selasa (9/1/2024).

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Jokowi pun meminta setiap kementerian dan lembaga untuk menyederhanakan layanan digitalnya masing-masing serta mencegah pemborosan anggaran infrastruktur digital.

"Ribuan platform yang ada harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam layanan digital pemerintah," ujar Jokowi.

Jokowi pun meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

"Saya minta kepada Kementerian PANRB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, dan di saat yang sama juga sekali lagi, perkuat keamanan digital kita," ujar Jokowi.

Kementerian BUMN juga diminta mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang berperan sebagai govtech nasional. Tak hanya itu, Kemendagri juga diminta juga mempercepat penerapan digital ID. "Paling lambat bulan 6 harus sudah selesai," ujar Jokowi.

Adapun Kemenkominfo diminta untuk segera mentransformasi kebijakan government cloud dalam rangka mempercepat peningkatan layanan digital. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

BERITA PILIHAN
Selasa, 30 April 2024 | 17:44 WIB KERJA SAMA PERPAJAKAN

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, DJP Teken Kerja Sama dengan TNI

Selasa, 30 April 2024 | 17:00 WIB PAJAK PENGHASILAN

Kapan Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba Pendidikan Jadi Objek PPh?

Selasa, 30 April 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pekerja Migran Perlu Pahami Aturan Barang Kiriman Agar Bebas Bea Masuk

Selasa, 30 April 2024 | 15:55 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar: Penerimaan Pajak Konstruksi dan Real Estat Tumbuh 25,5%

Selasa, 30 April 2024 | 15:47 WIB PERMENDAG 7/2024

Pemerintah Resmi Hapus Batasan Barang Bawaan dari Luar Negeri

Selasa, 30 April 2024 | 15:30 WIB PENERIMAAN CUKAI

Setoran Cukai Minuman Alkohol Tumbuh 6,58 Persen pada Kuartal I/2024

Selasa, 30 April 2024 | 15:09 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Submit SPT-Y? DJP Tawarkan Cara Ini