Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Nelayan memilah ikan lemuru pada jaring seusai melaut di Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Kamis (10/12/2020). Bupati Badung Giri Prasta mengatakan untuk menjamin tersedianya anggaran belanja sosial tersebut dibutuhkan kapasitas yang mumpuni dari pendapatan daerah. (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/foc)
MANGUPURA, DDTCNews - Pemkab Badung, Bali berkomitmen untuk melanjutkan belanja sosial untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah yang menjadi andalan pariwisata di Indonesia.
Bupati Badung Giri Prasta mengatakan untuk menjamin tersedianya anggaran belanja sosial tersebut dibutuhkan kapasitas yang mumpuni dari pendapatan daerah. Menurutnya, pemerintah akan menempuh dua cara untuk menjamin dana belanja sosial tetap tersedia pada tahun depan.
"Agar program prorakyat tetap berjalan akan ditempuh dua strategi yakni internal dan eksternal," katanya di Mangupura, seperti dikutip Senin (14/12/2020).
Bupati menjabarkan strategi internal untuk mengamankan pendapatan daerah akan ditempuh dengan dua kebijakan. Pertama, melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah (PAD).
Kedua, pemkab akan mulai melakukan penagihan aktif untuk tunggakan pajak daerah yang belum dibayar masyarakat dan pelaku usaha. Sementara itu, untuk strategi eksternal akan dilakukan dengan upaya meningkatkan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemkab Badung.
Menurutnya, masih ada ruang untuk meningkatkan dana perimbangan baik dari sisi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Selain itu, masih ada opsi penambahan pendapatan dari dana insentif daerah (DID).
Dia menambahkan kinerja pendapatan daerah selama pandemi Covid-19 berkisar Rp190 miliar per bulan. Bantalan belanja pemerintah tahun ini berasal dari kas daerah Rp300 miliar. Jumlah tersebut membuat pemkab melakukan realokasi anggaran belanja untuk sektor prioritas.
Adapun sektor prioritas untuk alokasi belanja antara lain membayar gaji ASN dan tenaga kontrak pemkab. Kemudian pemerintah juga memprioritaskan belanja untuk membayar santunan kematian, tunjangan lansia dan biaya upacara adat di masyarakat.
Alokasi belanja prioritas tersebut dimaksudkan untuk menjaga indeks kebahagian masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Melalui semua program ini adalah untuk menjaga kegiatan masyarakat Badung tetap bisa berjalan," imbuhnya seperti dilansir balipost.com. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
