Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Insentif PPN Pesawat dan Angsuran PPh, Download Aturannya di Sini

A+
A-
3
A+
A-
3

JAKARTA, DDTCNews – Merespons tingginya tarif tiket pesawat, pemerintah memberi fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut pada jasa persewaan pesawat udara. Regulasi pemberian fasilitas ini menjadi salah satu dari beberapa aturan yang terbit sepanjang dua minggu terakhir.

Selain regulasi terkait fasilitas PPN tidak dipungut pada sektor transportasi, ada beberapa regulasi lain yang belum lama ini dirilis pemerintah, salah satunya adalah pencabutan Perdirektur-jenderal Pajak terkait angsuran pajak penghasilan (PPh) bagi orang pribadi pengusaha tertentu.

Pencabutan Perdirektur-jenderal tentang pelaksanaan pengenaan PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dilakukan untuk menyederhanakan regulasi dan memberi kepastian hukum. Otoritas memastikan tidak ada perubahan substansi atau ketentuan baru.

Baca Juga: Negara Ratusan Kastil Ini Hanya Punya 2 Layer Tarif PPh OP

Selanjutnya, Ditjen Pajak (DJP) juga menerbitkan surat edaran untuk menindaklanjuti pertukaran informasi secara spontan (spontaneous exchange of Information/ Spontaneous EOI). Sejalan dengan hal tersebut, DJP juga menerbitkan surat edaran terkait tata cara ekstensifikasi.

Beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu kedua Juli 2019 telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.02 No.01 Juli 2019 bertajuk Tax Incentives for Transportation Sector, Sanction for Customs, and Target of Extensification. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

  • Fasilitas PPN Tidak Dipungut untuk Sektor Transportasi

Peraturan Pemerintah No. 50/2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Baca Juga: Tahu Kepulauan Raja Ampat? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

Beleid ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 4 Juli 2019 di Jakarta dan berlaku setelah 60 hari sejak tanggal diundangkan 8 Juli 2019. Beleid tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah No. 69/2015.

  • Pencabutan Perdirektur-jenderal Angsuran PPh 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-14/PJ/2019 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dirjen Pajak Robert Pakpahan menetapkan beleid ini pada 3 Juli 2019 di Jakarta.

Baca Juga: Pengesahan MLI oleh Indonesia, Download Aturannya di Sini
  • Tindak Lanjut Spontaneous Exchange of Information

Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-15/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Informasi Secara Spontan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional. Beleid ini merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2018.

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun Dirjen Pajak Robert Pakpahan menetapkan surat edaran ini pada 19 Juni 2019.

  • Sasaran Ekstensifikasi Pajak DJP

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Surat edaran ini menggantikan Surat Edaran No. SE-51/PJ/2013tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-35/PJ/2013.

Baca Juga: Mau Tahu Soal Pajak Properti? Baca Buku Ini

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun Dirjen Pajak Robert Pakpahan menetapkan surat edaran ini pada 12 Juni 2019.

  • Ketentuan Baru Sanksi Adminisitrasi Berupa Denda Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Beleid ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.39/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

Peraturan ini ditetapkan pada 9 Juli 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta. Beleid yang juga diundangkan pada 9 Juli 2019 ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019. (kaw)

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Provinsi Pemekaran Bumi Lancang Kuning

Pencabutan Perdirektur-jenderal tentang pelaksanaan pengenaan PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dilakukan untuk menyederhanakan regulasi dan memberi kepastian hukum. Otoritas memastikan tidak ada perubahan substansi atau ketentuan baru.

Baca Juga: Negara Ratusan Kastil Ini Hanya Punya 2 Layer Tarif PPh OP

Selanjutnya, Ditjen Pajak (DJP) juga menerbitkan surat edaran untuk menindaklanjuti pertukaran informasi secara spontan (spontaneous exchange of Information/ Spontaneous EOI). Sejalan dengan hal tersebut, DJP juga menerbitkan surat edaran terkait tata cara ekstensifikasi.

Beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu kedua Juli 2019 telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.02 No.01 Juli 2019 bertajuk Tax Incentives for Transportation Sector, Sanction for Customs, and Target of Extensification. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

  • Fasilitas PPN Tidak Dipungut untuk Sektor Transportasi

Peraturan Pemerintah No. 50/2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Baca Juga: Tahu Kepulauan Raja Ampat? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

Beleid ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 4 Juli 2019 di Jakarta dan berlaku setelah 60 hari sejak tanggal diundangkan 8 Juli 2019. Beleid tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah No. 69/2015.

  • Pencabutan Perdirektur-jenderal Angsuran PPh 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-14/PJ/2019 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dirjen Pajak Robert Pakpahan menetapkan beleid ini pada 3 Juli 2019 di Jakarta.

Baca Juga: Pengesahan MLI oleh Indonesia, Download Aturannya di Sini
  • Tindak Lanjut Spontaneous Exchange of Information

Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-15/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Informasi Secara Spontan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional. Beleid ini merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2018.

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun Dirjen Pajak Robert Pakpahan menetapkan surat edaran ini pada 19 Juni 2019.

  • Sasaran Ekstensifikasi Pajak DJP

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Surat edaran ini menggantikan Surat Edaran No. SE-51/PJ/2013tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-35/PJ/2013.

Baca Juga: Mau Tahu Soal Pajak Properti? Baca Buku Ini

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun Dirjen Pajak Robert Pakpahan menetapkan surat edaran ini pada 12 Juni 2019.

  • Ketentuan Baru Sanksi Adminisitrasi Berupa Denda Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Beleid ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.39/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

Peraturan ini ditetapkan pada 9 Juli 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta. Beleid yang juga diundangkan pada 9 Juli 2019 ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019. (kaw)

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Provinsi Pemekaran Bumi Lancang Kuning
Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, kajian pajak, angsuran PPh, pesawat
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 19 September 2019 | 15:03 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Senin, 15 Juli 2019 | 14:38 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 16 Juli 2019 | 09:38 WIB
REGULAR TAX DISCUSSION
Jum'at, 30 Agustus 2019 | 13:39 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2019
berita pilihan
Kamis, 23 Januari 2020 | 07:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 22 Januari 2020 | 19:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Rabu, 22 Januari 2020 | 19:00 WIB
HUBUNGAN BILATERAL
Rabu, 22 Januari 2020 | 18:50 WIB
DAVOS
Rabu, 22 Januari 2020 | 18:32 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SLOVAKIA
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:57 WIB
LOMBOK BARAT
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:13 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Rabu, 22 Januari 2020 | 16:27 WIB
OMNIBUS LAW
Rabu, 22 Januari 2020 | 15:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK