Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Tata Cara Terbaru Pemberian Imbalan Bunga Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Tata Cara Terbaru Pemberian Imbalan Bunga Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021, pemerintah memerinci tata cara pemberian imbalan bunga terkait dengan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Perincian tata cara pemberian imbalan bunga tersebut merupakan penegasan dari ketentuan baru yang sebelumnya telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Seperti diketahui, UU Cipta Kerja merevisi beberapa ketentuan dalam UU KUP, salah satunya terkait dengan pemberian imbalan bunga

“Untuk melaksanakan ketentuan … Pasal 17B ayat (1a), Pasal 27B ayat (8) [UU KUP s.t.d.t.d. UU Cipta Kerja],” bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam PMK 18/2021, dikutip pada Senin (1/3/2021).

Baca Juga: Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

PMK ini juga diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3a), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17B ayat (1a), Pasal 27B ayat (8), dan Pasal 44B ayat (3) UU KUP s.t.d.t.d. UU Cipta Kerja.

Beleid yang berlaku mulai 17 Februari 2021 ini memerinci 5 kondisi yang membuat wajib pajak diberikan imbalan bunga terkait dengan PPh, PPN, dan PPnBM. Pertama, karena adanya keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Kedua, karena adanya keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ketiga, adanya keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) UU KUP.

Baca Juga: Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak Melalui RUU KUP, Ini Kata Praktisi

Kondisi yang ketiga ini berkaitan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tetapi tidak dilanjutkan penyidikan/lanjut penyidikan tetapi tidak dilanjutkan penuntutan/dilanjutkan penuntutan tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Keempat, adanya kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) UU KUP.

Adapun imbalan bunga yang diberikan karena alasan yang keempat ini paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih bayar dan telah diterbitkan SKP.

Baca Juga: Mengapa Masih Perlu Reformasi Perpajakan? Ini Kata Staf Ahli Menkeu

Namun, jumlah lebih bayar yang disetujui wajib pajak ini tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak karena diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali dari pembayaran SKP Kurang Bayar (SKPKB) atau SKPKB Tambahan (SKPKBT).

Kelima, adanya kelebihan pembayaran pajak karena surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan SKP, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak.

Namun, imbalan bunga terkait dengan kondisi yang kelima ini tidak diberikan untuk kelebihan pembayaran pajak karena surat keputusan pembetulan bersama yang terkait dengan persetujuan bersama.

Baca Juga: Agar Optimal, Pembentukan RUU KUP Perlu Perhatikan Faktor-Faktor Ini

Selain itu, imbalan bunga juga tidak diberikan atas kelebihan pembayaran pajak karena surat keputusan pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.

Perincian penjelasan tentang pemberian imbalan bunga ini tercantum dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 102 PMK 18/2021. Secara garis besar, ketentuannya menegaskan dan memerinci hal sebelumnya sudah diatur dalam pasal 11 UU KUP s.t.d.d UU Cipta Kerja.

Pada intinya, saat ini imbalan bunga tidak lagi diberikan dengan tarif 2% per bulan. Sesuai dengan ketentuan yang baru imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Makin Banyak Masyarakat Jadi Investor SBN

Tarif bunga per bulan yang dimaksud merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Salah satu contoh penetapan tarif bunga untuk bulan ini dapat dilihat pada artikel ‘Ini Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Maret 2021’. (kaw)

Topik : PMK 18/2021, UU 11/2020, UU Cipta Kerja, UU KUP, tarif bunga, imbalan bunga, Sri Mulyani, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 14:57 WIB
KANWIL DJP SUMSEL BABEL

7 KPP Lakukan Sita Serentak Aset Wajib Pajak

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Cegah Kecurangan Pajak, Pemerintah Minta Fiskus Kerja Lebih Keras

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:12 WIB
KABUPATEN TANGERANG

Bulan Ini, Ada Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:02 WIB
AGENDA PAJAK

Kupas Tuntas PPN Sembako, Ikuti Webinar Ini Gratis

Selasa, 03 Agustus 2021 | 17:30 WIB
PMK 102/2021

PMK 102/2021 Terbit, Ini Keterangan Resmi Ditjen Pajak