Berita
Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO
Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Sejarah Pengecualian PPN di Indonesia

A+
A-
10
A+
A-
10
Ini Sejarah Pengecualian PPN di Indonesia

Ilustrasi.

PEMERINTAH berencana mengurangi pengecualian pajak pertambahan nilai (PPN). Perluasan basis dengan mengenakan PPN atas barang dan jasa yang saat ini dikecualikan dan diberikan fasilitas menjadi salah satu alternatif untuk membiayai APBN.

Upaya konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor pendorongnya. Defisit anggaran harus kembali di bawah 3% produk domestik bruto (PDB) pada 2023. Terlebih, berbagai organisasi internasional telah sejak lama menyerukan pengurangan pengecualian PPN.

Lantas, bagaimana sebenarnya sejarah pengecualian PPN di Indonesia? Untuk mengetahuinya, DDTC Fiscal Research telah mengolah data dan informasi dari UU PPN serta buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagai informasi buku tersebut ditulis Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, Manager of Research & Training Services DDTC Khisi Armaya Dhora. Anda juga bisa men-download versi e-book buku tersebut.

Berikut ini perkembangan pengecualian PPN di Indonesia.

UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  • Disahkan pada 31 Desember 1983 dan mulai berlaku efektif per 1 Juli 1984.
  • Belum memberikan penjabaran mengenai jenis-jenis objek pajak (barang dan jasa) yang dikenai atau tidak dikenai PPN. Selain itu, definisi barang kena pajak (BKP) dalam UU PPN 1984 hanya mencakup pada barang berwujud, baik yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak. Untuk definisi jasa kena pajak (JKP) sendiri masih diartikan secara luas.
  • Dalam Pasal 4 ayat (2), penentuan jenis objek PPN didelegasikan kepada pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP).

UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  • Disahkan pada 9 November 1994 dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 1995.
  • Pasal 4 ayat (2) mengenai pemberlakuan PPN terhadap semua penyerahan BKP dan pengaturan penyerahan jenis-jenis jasa yang dikenakan PPN melalui PP dihapus. Adanya penambahan pasal baru yaitu Pasal 4A yang menyatakan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak ditetapkan dengan PP.
  • Sinyal dimulainya skema negative list. Artinya, seluruh barang dan jasa dikenakan PPN, kecuali yang ditetapkan sebaliknya.

UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  • Disahkan pada 2 Agustus 2000 dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2001.
  • Terdapat perubahan pada Pasal 4A. Dalam Pasal 4A diatur mengenai jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Dalam UU ini, walaupun jenisnya ditetapkan pemerintah, penetapan non-objek PPN harus didasarkan pada kelompok-kelompok barang dan jasa yang diatur dalam Pasal 4A ayat (2) dan (3). Mulai saat itu, UU PPN telah menerapkan sistem negative list.
  • Berdasarkan pada Pasal 4A ayat (2) dan (3), terdapat 4 kelompok barang dan 12 kelompok jasa yang dikecualikan dari PPN.

UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  • Disahkan pada 15 Oktober 2009 dan mulai diberlakukan per 1 April 2010.
  • Sistem negative list PPN makin diperkuat. Hal ini ditunjukkan melalui pengaturan yang lebih jelas atas kelompok dan jenis non-BKP dan non-JKP yang diatur dalam Pasal 4A. Ketentuan penetapan jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN yang semula ditetapkan melalui PP dihapus. Bagian penjelasan Pasal 4A ayat (2) memberikan penjelasan lebih terperinci jika dibandingkan UU PPN sebelumnya.
  • Berdasarkan pada Pasal 4A ayat (2) dan (3), terdapat 4 kelompok barang dan 17 kelompok jasa yang dikecualikan dari PPN.

UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

  • Berlaku sejak 2 November 2020 hingga saat ini.
  • Satu-satunya perubahan mengenai pengecualian PPN terletak pada Pasal 4A ayat (2) huruf a, yang kini turut mengenakan PPN atas hasil pertambangan batu bara walaupun merupakan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya.

Simak beberapa infografis mengenai pengecualian PPN di sini. Adapun kali ini, rencana pengurangan pengecualian PPN akan dimasukkan dalam rancangan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). (kaw)

Topik : pengecualian PPN, sejarah pengecualian PPN, PPN, UU PPN, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak?

Rabu, 15 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Selasa, 14 September 2021 | 22:18 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

Selasa, 14 September 2021 | 20:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Terus Sempurnakan Implementasi PPN PMSE

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 16:00 WIB
PRANCIS

Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan