Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Kamis, 22 Februari 2018 | 17:22 WIB
KOLABORASI MEDIA
Kamis, 22 Februari 2018 | 16:50 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Kamis, 22 Februari 2018 | 15:42 WIB
LAPORAN DARI PRANCIS (1)
 
Review
Rabu, 21 Februari 2018 | 11:04 WIB
PROF. JAN J.P. DE GOEDE:
Rabu, 14 Februari 2018 | 14:56 WIB
KETUA ITRAF INDIA PARTHASARATHI SHOME:
Jum'at, 09 Februari 2018 | 18:12 WIB
PENGELOLAAN EKONOMI
Fokus
Literasi
Kamis, 15 Februari 2018 | 21:57 WIB
ARTHUR LAFFER:
Senin, 29 Januari 2018 | 15:31 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 26 Januari 2018 | 11:50 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ISLE OF MAN
 
Data & alat
Rabu, 21 Februari 2018 | 11:29 WIB
KURS PAJAK 21-27 FEBRUARI 2018
Rabu, 14 Februari 2018 | 10:38 WIB
KURS PAJAK 14-20 FEBRUARI 2018
Rabu, 07 Februari 2018 | 09:41 WIB
KURS PAJAK 7-13 FEBRUARI 2018
 
Komunitas
Rabu, 21 Februari 2018 | 17:17 WIB
HUMOR PAJAK
Selasa, 20 Februari 2018 | 18:08 WIB
BILL GATES:
Selasa, 20 Februari 2018 | 16:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Ini Penyebab Pajak Air di Daerah Ini Dipungut Dobel

0

BANYUMAS, DDTCNews – Pungutan pajak sumber daya air di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menimbulkan permasalahan yang merugikan wajib pajak. Pasalnya, pajak air permukaan ditarik oleh dua instansi berbeda.

Temuan ini mencuat setelah adanya aduan dari masyarakat kepada ke Dewan Sumber Daya Air Jawa Tengah pada Selasa (23/1). Diketahui, pajak air permukaan ditarik oleh pemerintah provinsi dan perum Jasa Tirta.

pilihan redaksi

“Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah melalui Unit Pelaksana Teknik (UPT) di masing-masing kabupaten dan Perum Jasa Tirta melakukan penarikan pajak. Kedua instansi memiliki dasar hukum melakukan hal tersebut,” kata  Eddy Wahyono, anggota Dewan Sumber Daya Air Jateng.

Lebih jauh ia menjelaskan DPPAD Jawa Tengah dasar hukumnya mengacu pada Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pergub Jateng Nomor 24 tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan untuk Menghitung Pajak Air Permukaan, serta Keputusan DPPAD Prop Jateng no 973 /7853/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Pajak Air Permukaan di Jawa Tengah.

Sementara itu, peran Perum jasa Tirta yang juga memungut pajak berupa Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

“Yang jadi persoalan adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjadi induk dasar hukum sudah dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014, maka dengan sendirinya sudah tidak berlaku,” terangnya dilansir krjogja.com.

Wahyono menambahkanm untuk mengurai permasalahan tersebut diperlukan pemutakhiran sosialisasi landasan hukum untuk pajak air permukaan, sehingga tidak ada lagi pajak ganda di wilayah Kabupaten Banyumas.

“Perlu ada sosialisasi dari instansi yang berkaitan tentang payung hukumnya, karena dasar hukum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 sudah dibekukan oleh MK, kemudian Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah digantikan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014,” tutupnya. (Amu)

“Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah melalui Unit Pelaksana Teknik (UPT) di masing-masing kabupaten dan Perum Jasa Tirta melakukan penarikan pajak. Kedua instansi memiliki dasar hukum melakukan hal tersebut,” kata  Eddy Wahyono, anggota Dewan Sumber Daya Air Jateng.

Lebih jauh ia menjelaskan DPPAD Jawa Tengah dasar hukumnya mengacu pada Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pergub Jateng Nomor 24 tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan untuk Menghitung Pajak Air Permukaan, serta Keputusan DPPAD Prop Jateng no 973 /7853/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Pajak Air Permukaan di Jawa Tengah.

Sementara itu, peran Perum jasa Tirta yang juga memungut pajak berupa Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

“Yang jadi persoalan adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjadi induk dasar hukum sudah dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014, maka dengan sendirinya sudah tidak berlaku,” terangnya dilansir krjogja.com.

Wahyono menambahkanm untuk mengurai permasalahan tersebut diperlukan pemutakhiran sosialisasi landasan hukum untuk pajak air permukaan, sehingga tidak ada lagi pajak ganda di wilayah Kabupaten Banyumas.

“Perlu ada sosialisasi dari instansi yang berkaitan tentang payung hukumnya, karena dasar hukum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 sudah dibekukan oleh MK, kemudian Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah digantikan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014,” tutupnya. (Amu)

Topik : pajak daerah, pajak air permukaan, kabupaten banyumas
artikel terkait
Kamis, 22 Februari 2018 | 16:50 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Kamis, 22 Februari 2018 | 14:25 WIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Kamis, 22 Februari 2018 | 10:35 WIB
PROVINSI RIAU
Rabu, 21 Februari 2018 | 10:07 WIB
PROVINSI PAPUA
0