BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Kamis (27/4), sejumlah media nasional masih ramai memberitakan seputar amnesti pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memaparkan dari total dana repatriasi sebesar Rp128,3 triliun yang masuk ke 21 bank gateway, sebanyak Rp2,74 triliun masuk ke perantara efek dan Rp1,73 triliun masuk ke manajer investasi.
Dua bank papan atas yang banyak mendapat penerimaan repatriasi adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Mandiri Tbk. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan BCA telah mendapatkan tambahan perolehan dana repatriasi Rp41,46 triliun dan uang tebusan Rp45,50 triliun per akhir Maret 2017. BCA menguasai dana repatriasi 28,20% dan dana tebusan 39,91% terhadap total total dana amnesti pajak secara nasional.
Sementara, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Bank Mandiri mendapatkan dana tebusan sebesar Rp18,1 triliun dan dana repatriasi sebesar Rp27,8 triliun per akhir Maret 2017.
Berita lainnya datang dari otoritas jasa keuangan (OJK) yang tengah menyiapkan instrumen pendukung untuk menyelaraskan Perppu AEoI yang akan diterbitkan dan beberapa usulan yang diajukan dalam revisi UU PPh. Berikut ulasan ringkas beritanya:
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan akan menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi. Biaya yang dibebankan kepada industri penyiaran, telekomunikasi dan stasiun radio di Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Farida Dwi Cahyarini mengemukakan total target PNBP Kemenkominfo tahun ini senilai Rp14 triliun dan sudah terealisasi sebesar Rp2,6 triliun per 21 April 2017. Menurutnya, pada tahun lalu Kemenkominfo berhasil merealisasikan Rp14,8 triliun dari target Rp14 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan instrumen khusus terkait dengan rencana implementasi Perppu yang mengatur tentang akses data dan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad memaparkan peraturan baru akan dikeluarkan setelah Perppu AEoI berlaku. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 25/POJK.3/2015 tentang keharusan penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada negara mitra.
Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi memenuhi undangan Duta Besar Indonesia di Jepang, 19-23 April lalu. Saat melakukan pertemuan dengan pimpinan tertinggi Bea Cukai Jepang atau Japan Customs and Tariff Bureau di Kantor Pusat mereka, disepakati untuk semakin meningkatkan kerja sama antara kedua instansi. Kerja sama yang akan ditingkatkan terutama dalam bidang sumber daya manusia Bea Cukai. Selama ini sudah beberapa pegawai Bea Cukai yang dikirimkan ke Jepang dan dalam waktu dekat akan ditingkatkan lagi pegawai yang dikirim.
Peran pemerintah sangat diperlukan dalam membuat regulasi untuk keamanan dan perlindungan data privasi khususnya dalam transaksi online. Aturan tersebut dinilai sangat penting sebagai payung hukum bagi mobilitas data pribadi dan perusahaan berbasis internet. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Chandrawulan mengatakan Indonesia sampai saat ini belum memiliki Undang-undang (UU) yang khusus mengatur dan menjamin perlindungan data privasi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Unsur pengamanan berupa landasan hukum, lanjut Chandrawulan, perlu ada untuk mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya didalam era Big Data.
Harga emas melemah pada perdagangan Rabu atau Kamis waktu waktu Indonesia setelah Donald Trump mengeluarkan proposal pajaknya. Emas untuk pengiriman Juni turun US$3 atau 0,2% untuk menetap di harga US$1.264,2 per ons. Itu merupakan harga terendah sejak 10 April, menurut Factset Data. Angka tersebut muncul menyusul Menteri Keuangan AS Steven Munchin dan penasihat ekonomi Gedung Putih Gary Cohn yang mulai menguraikan rencana soal pajak Presiden Donald Trump. (Amu)
