Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Ini 2 Manfaat Beleid Perlakuan Pajak E-Commerce Versi DJP

A+
A-
5
A+
A-
5
Ini 2 Manfaat Beleid Perlakuan Pajak E-Commerce Versi DJP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) memberikan dua manfaat utama.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. Kedua manfaat itu adalah pertama, menciptakan rasa keadilan atau kesetaraan (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha e-commerce.

“Sebenarnya dari proses bisnis hanya beda model dari offline menjadi online. Latar belakangnya dari peraturan ini adalah suatu industri yang sedang berkembang harus diatur sehingga menimbulkan level playing field yang sama,” jelas Hestu, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin (18/2/2019).

Baca Juga: Masa WFH Fiskus Selesai Pekan Depan atau Diperpanjang? Ini Kata DJP

Kedua, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut dia, dengan aturan main yang jelas, masyarakat tidak akan ragu untuk memasuki ekosistem tersebut. Dengan demikian, masyarakat juga mendapat kepastian hukum terkait model bisnis e-commerce.

Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.10/2018 merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (road map e-commerce) 2017-2019.

Dalam road map e-commerce telah diatur adanya mandat terkait perizinan, masalah perpajakan, pengembangan e-commerce, dukungan terhadap e-commerce, sekaligus perlindungan kepada masyarakat.

Baca Juga: Saat Masa Pandemi Covid-19, DJP Tetap Lakukan Pemeriksaan Wajib Pajak

"Dengan PMK [210/2018] ini, sebenarnya aturan mainnya menjadi jelas. Untuk pelaku seperti apa, pelapaknya seperti apa. PMK ini turunan dari situ [Perpres 74/2017] yang mengatur mengenai perpajakannya,” imbuh Hestu.

Dia menegaskan perlakuan perpajakan untuk e-commerce sama persis dengan yang konvensional. Menurutnya, tidak ada perbedaan dari sisi tarif, objek, maupun subjek pajak. Dengan demikian, PMK tersebut hanya bersifat penegasan.

Terkait dengan pemberlakuan PMK mulai 1 April 2019, Hestu mengatakan perlakuan perpajakan untuk pelaku e-commerce tidak berarti baru mulai berjalan sehingga terutang pajak. Selama ini, lanjutnya, pemajakan sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga: DJP Sebut Otoritas Pajak Bersiap Hadapi New Normal, Apa Itu?

Ia memberi contoh adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 /2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Tarif PPh final 0,5% untuk UMKM, sesuai PP tersebut, berlaku untuk pelaku usaha yang memiliki omzet paling tinggi Rp4,8 miliar per tahun. Ketentuan ini, sambung Hestu, juga sudah berlaku untuk pelaku usaha yang bergerak di sektor e-commerce.

Hal yang sama juga sudah berlaku untuk pelaku usaha yang memasarkan produk melalui media sosial. Walaupun, diakuinya, model pengawasannya berbeda dan potensi pajaknya tidak bisa langsung masuk. Selain itu, apabila seseorang memiliki toko konvensional dan marketplace, omzet keduanya harus dijumlahkan dan dikenakan pajak yang sama.

Baca Juga: DJP Optimistis PPN Transaksi Dagang-El Tidak Akan Berujung Sengketa

Hestu menegaskan perusahaan over the top (OTT) juga harus membayar pajak. Namun, lagi-lagi, cara pengawasan, pembangunanawareness, pengenaan pajak efektif, dan level playing field-nya berbeda. DJP, sambungnya, tengah berusaha untuk menjangkau semua pebedaan level playing field. (kaw)

Topik : PMK 210/2018, e-commerce, Ditjen Pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 04 Mei 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 03 Mei 2020 | 16:25 WIB
PELAPORAN SPT
Minggu, 03 Mei 2020 | 15:42 WIB
PELAPORAN SPT
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK