Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kemenkeu Optimistis Dana Repatriasi Tidak Lari Lagi ke Luar Negeri

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemenkeu Optimistis Dana Repatriasi Tidak Lari Lagi ke Luar Negeri

Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto.

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal masih optimistis ratusan triliun dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) masih akan betah di Indonesia meskipun holding period berakhir.

Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto optimistis dana hasil repatriasi tidak langsung lari ke luar setelah berakhirnya holding period selama 3 tahun. Pasalnya, berbagai perbaikan sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung iklim investasi di Tanah Air.

“Pemerintah terus menggalakkan iklim investasi supaya lebih baik dari waktu ke waktu dengan berbagai kebijakan,” katanya di Gedung Dhanapala, Selasa (8/10/2019).

Baca Juga: Faisal Basri Kritik Rencana Jokowi Menurunkan Tarif PPh Badan

Lebih lanjut, Hadiyanto menjelaskan perbaikan kebijakan tersebut antara lain pada sektor perizinan. Sistem Online Single Submission (OSS) misalnya, disebut memudahkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan bisnis di dalam negeri.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi peserta tax amnesty untuk buru-buru memindahkan dana repatriasi yang senilai Rp140,5 triliun ke luar negeri. Perbaikan kebijakan dan iklim investasi di dalam negeri dinilai masih menarik untuk menanamkan dana di dalam negeri.

“Kita buat fasilitas percepat perizinan dan shifting melalui OSS dan sebagai macam. Kita yakin yang sudah masuk akan stay dan berinvestasi di Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga: Ada Pertemuan Bilateral dengan Arab, Sri Mulyani Bahas Kuota Haji

Seperti diketahui, holding period dana repatriasi hasil tax amesty periode I dan II akan selesai pada 31 Desember 2019. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang direpatriasi dalam period I dan II senilai Rp114,16 triliun.

Setelah holding period berakhir, dana yang direpatriasi kembali bebas ditempatkan, termasuk ke yurisdiksi sebelumnya. Setidaknya terdapat lima negara sumber utama dana repatriasi. Kelima negara tersebut adalah Singapura, Australia, Swiss, Amerika Serikat, dan British Virgin Island. (kaw)

Baca Juga: Ini Hitungan BKPM Soal Target Investasi & Peringkat EoDB Hingga 2024

“Pemerintah terus menggalakkan iklim investasi supaya lebih baik dari waktu ke waktu dengan berbagai kebijakan,” katanya di Gedung Dhanapala, Selasa (8/10/2019).

Baca Juga: Faisal Basri Kritik Rencana Jokowi Menurunkan Tarif PPh Badan

Lebih lanjut, Hadiyanto menjelaskan perbaikan kebijakan tersebut antara lain pada sektor perizinan. Sistem Online Single Submission (OSS) misalnya, disebut memudahkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan bisnis di dalam negeri.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi peserta tax amnesty untuk buru-buru memindahkan dana repatriasi yang senilai Rp140,5 triliun ke luar negeri. Perbaikan kebijakan dan iklim investasi di dalam negeri dinilai masih menarik untuk menanamkan dana di dalam negeri.

“Kita buat fasilitas percepat perizinan dan shifting melalui OSS dan sebagai macam. Kita yakin yang sudah masuk akan stay dan berinvestasi di Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga: Ada Pertemuan Bilateral dengan Arab, Sri Mulyani Bahas Kuota Haji

Seperti diketahui, holding period dana repatriasi hasil tax amesty periode I dan II akan selesai pada 31 Desember 2019. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang direpatriasi dalam period I dan II senilai Rp114,16 triliun.

Setelah holding period berakhir, dana yang direpatriasi kembali bebas ditempatkan, termasuk ke yurisdiksi sebelumnya. Setidaknya terdapat lima negara sumber utama dana repatriasi. Kelima negara tersebut adalah Singapura, Australia, Swiss, Amerika Serikat, dan British Virgin Island. (kaw)

Baca Juga: Ini Hitungan BKPM Soal Target Investasi & Peringkat EoDB Hingga 2024
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, repatriasi, investasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:05 WIB
THAILAND
Senin, 21 Oktober 2019 | 17:26 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 27 November 2017 | 15:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 18 Juli 2019 | 17:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 28 Februari 2020 | 16:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 28 Februari 2020 | 15:45 WIB
KOREA SELATAN
Jum'at, 28 Februari 2020 | 15:25 WIB
KEP-75/2020
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:42 WIB
KEP-75/2020
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:09 WIB
KEP-75/2020
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:06 WIB
CHINA
Jum'at, 28 Februari 2020 | 12:30 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jum'at, 28 Februari 2020 | 12:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:25 WIB
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH