Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

HIPMI Siap Jembatani Kepentingan DJP dan Wajib Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan kesiapannya untuk menjembatani kepentingan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan masyarakat yang menjadi wajib pajak. Instrumen penghubung tersebut akan dimainkan oleh Hipmi Tax Center.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua HIPMI Tax Center Ajib Hamdani yang mengatakan komitmennya menjadikan tax center ini sebagai jembatan komunikasi yang positif antara pemerintah (tax officer) dengan masyarakat (taxpayer). Hal ini dikatakannya usai Diskusi Tax Talk: Pajak Semakin Mudah, Pasca Tax Amnesty di Jakarta, Kamis (3/5).

"Untuk kebaikan bangsa, HIPMI Tax Center siap memainkan peran itu (jembatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat). Ini dilakukan untuk 2 hal,” tulis rilis Hipmi Tax Center, Sabtu (5/5).

Baca Juga: Lagi-lagi Shortfall

Setidaknya, HIPMI Tax Center akan mulai bergerak di dua ranah kepentingan, yaitu menggerakkan kesadaran akan pajak dan kemudian meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

"Pertama, meningkatkan tax awareness (kesadaran membayar pajak). Dan kedua, meningkatkan tax compliance yang memberikan konsultasi kepada masyarakat bagaimana menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak," ungkap Ajib.

Ia pun menambahkan tax awareness atau kesadaran dalam membayar kewajiban pajak merupakan ciri kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat tax awareness-nya semakin maju negara tersebut.

Baca Juga: Bea Cukai Tindak Ratusan Pelanggaran Pelaku Jastip

“Di negara maju itu terdapat kesadaran membayar pajak yang tinggi. Jika lalai membayar pajak, maka reputasi seseorang akan jatuh,” terangnya.

Adapun Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas pajak terus memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak. Hal itu terlihat dari kemudahan pelayanan yang diberikan.

“Ditjen Pajak senantiasa berkomitmen meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu, di antaranya kemudahan mendapatkan NPWP, PKP bagi Virtual Office, dan mempermudah proses restitusi,” kata Hestu. (Amu)

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

"Untuk kebaikan bangsa, HIPMI Tax Center siap memainkan peran itu (jembatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat). Ini dilakukan untuk 2 hal,” tulis rilis Hipmi Tax Center, Sabtu (5/5).

Baca Juga: Lagi-lagi Shortfall

Setidaknya, HIPMI Tax Center akan mulai bergerak di dua ranah kepentingan, yaitu menggerakkan kesadaran akan pajak dan kemudian meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

"Pertama, meningkatkan tax awareness (kesadaran membayar pajak). Dan kedua, meningkatkan tax compliance yang memberikan konsultasi kepada masyarakat bagaimana menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak," ungkap Ajib.

Ia pun menambahkan tax awareness atau kesadaran dalam membayar kewajiban pajak merupakan ciri kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat tax awareness-nya semakin maju negara tersebut.

Baca Juga: Bea Cukai Tindak Ratusan Pelanggaran Pelaku Jastip

“Di negara maju itu terdapat kesadaran membayar pajak yang tinggi. Jika lalai membayar pajak, maka reputasi seseorang akan jatuh,” terangnya.

Adapun Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas pajak terus memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak. Hal itu terlihat dari kemudahan pelayanan yang diberikan.

“Ditjen Pajak senantiasa berkomitmen meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu, di antaranya kemudahan mendapatkan NPWP, PKP bagi Virtual Office, dan mempermudah proses restitusi,” kata Hestu. (Amu)

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya
Topik : ditjen pajak, kepatuhan pajak, hipmi tax center
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 19 November 2019 | 11:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK