Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Hindari Penyalahgunaan, DJP Susun Aturan Main Pemanfaatan Data AEoI

1
1

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak masih terus menyusun aturan main penggunaan data dari implementasi petukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan data hasil AEoI masih tersimpan rapat di Kantor Pusat DJP. Distribusi dan pemanfaatkan data, disebutnya, belum diberikan kepada Kanwil dan KPP dalam waktu dekat.

“Ini [data AEoI] masih di Kantor Pusat, belum masuk hingga KPP untuk dimanfaatkan secara langsung. Masih diolah dan diidentifikasi. Ketika data sudah sesuai benar, kita sampaikan ke KPP atau Kanwil untuk dimanfaatkan. Kita bangun governanceyang bagus,” jelasnya dalam dalam acara berjatuk ‘Amunisi Baru Bidik Pajak’ di salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (21/2/2019).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak R&D, Ini Rincian Rencana Kebijakannya

Dia melanjutkan aturan main pemanfaatan data AEoI salah satunya terkait dengan penjagaan kerahasian data wajib pajak. Mekanisme pertanggungjawaban tengah disusun dengan cermat agar data tidak bocor atau disalahgunakan oleh petugas pajak.

Selain itu, efektivitas penggunaan data hasil AEoI juga ikut dipikirkan DJP. Dengan demikian, data yang sudah didapatkan dapat dipergunakan secara optimal dalam membantu dan meningkatkan kinerja petugas pajak.

“Kita harus bisa memastikan data itu dimanfaatkan secara proper dan tidak disalahgunakan atau justru malah diabaikan,” terangnya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Hestu menjelaskan untuk saat ini data hasil AEoI masih dalam tahap identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data AEoI dengan basis data DJP, seperti NPWP dan SPT. Hal ini menjadi garapan utama otoritas di awal tahun.

Proses ini, menurutnya, memerlukan waktu yang tidak singkat. Pencocokan data hasil tax amnesty pada 2016 silam juga menjadi bagian dari proses identifikasi. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal untuk menguji kapatuhan materiel wajib pajak.

“Kita ingin pastikan data yang masuk itu bisa kita matching-kan dengan data yang kita miliki. Misal, apakah data keuangan di AEoI sudah masuk dalam SPT atau belum. Kemudian, sudah ada NPWP atau belum,” paparnya.

Baca Juga: Lapor SPT Pakai E-Filing, Ini Imbauan Wapres JK pada Masyarakat

Hestu memastikan pendekatan persuasif masih menjadi andalan DJP jika ada temuan ketidakpatuhan hasil identifikasi data AEoI. Pintu koreksi masih terbuka lebar dan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak setiap saat.

“Kita tetap lakukan persuasi dan pembinaan. Masih ada kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT atau ikut Pas Final sebagaimana diatur dalam PMK 165/2017 dengan deklarasi secara sukarela untuk bayar pajak penghasilan 30%," tandasnya. (kaw)

Baca Juga: ‘Rencana Peningkatan Kepatuhan WP Tahun Ini Berbeda’

“Ini [data AEoI] masih di Kantor Pusat, belum masuk hingga KPP untuk dimanfaatkan secara langsung. Masih diolah dan diidentifikasi. Ketika data sudah sesuai benar, kita sampaikan ke KPP atau Kanwil untuk dimanfaatkan. Kita bangun governanceyang bagus,” jelasnya dalam dalam acara berjatuk ‘Amunisi Baru Bidik Pajak’ di salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (21/2/2019).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak R&D, Ini Rincian Rencana Kebijakannya

Dia melanjutkan aturan main pemanfaatan data AEoI salah satunya terkait dengan penjagaan kerahasian data wajib pajak. Mekanisme pertanggungjawaban tengah disusun dengan cermat agar data tidak bocor atau disalahgunakan oleh petugas pajak.

Selain itu, efektivitas penggunaan data hasil AEoI juga ikut dipikirkan DJP. Dengan demikian, data yang sudah didapatkan dapat dipergunakan secara optimal dalam membantu dan meningkatkan kinerja petugas pajak.

“Kita harus bisa memastikan data itu dimanfaatkan secara proper dan tidak disalahgunakan atau justru malah diabaikan,” terangnya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Hestu menjelaskan untuk saat ini data hasil AEoI masih dalam tahap identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data AEoI dengan basis data DJP, seperti NPWP dan SPT. Hal ini menjadi garapan utama otoritas di awal tahun.

Proses ini, menurutnya, memerlukan waktu yang tidak singkat. Pencocokan data hasil tax amnesty pada 2016 silam juga menjadi bagian dari proses identifikasi. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal untuk menguji kapatuhan materiel wajib pajak.

“Kita ingin pastikan data yang masuk itu bisa kita matching-kan dengan data yang kita miliki. Misal, apakah data keuangan di AEoI sudah masuk dalam SPT atau belum. Kemudian, sudah ada NPWP atau belum,” paparnya.

Baca Juga: Lapor SPT Pakai E-Filing, Ini Imbauan Wapres JK pada Masyarakat

Hestu memastikan pendekatan persuasif masih menjadi andalan DJP jika ada temuan ketidakpatuhan hasil identifikasi data AEoI. Pintu koreksi masih terbuka lebar dan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak setiap saat.

“Kita tetap lakukan persuasi dan pembinaan. Masih ada kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT atau ikut Pas Final sebagaimana diatur dalam PMK 165/2017 dengan deklarasi secara sukarela untuk bayar pajak penghasilan 30%," tandasnya. (kaw)

Baca Juga: ‘Rencana Peningkatan Kepatuhan WP Tahun Ini Berbeda’
Topik : AEoI, Ditjen Pajak
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP