PEREKONOMIAN INDONESIA

Harga Komoditas Berisiko Tekan Pertumbuhan Ekonomi 2019

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Januari 2019 | 18:29 WIB
Harga Komoditas Berisiko Tekan Pertumbuhan Ekonomi 2019

M. Chatib Basri. 

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja perekonomian nasional pada tahun ini dinilai akan sama beratnya dengan tahun lalu. Sejumlah faktor dinilai akan berisiko menghambat laju pertumbuhan ekonomi pada 2019.

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan ada beberapa tantangan yang berisiko menekan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu tantangan tersebut adalah tren penurunan harga komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia.

"Ini akan berpengaruh ke ekspor kita, kemudian penerimaan pemerintah. Tugas Bu Sri Mulyani tidak akan mudah karena penerimaan akan kena,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk ‘Indonesia Bukan Negara Miskin’.

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Penerimaan negara baik perpajakan maupun nonperpajakan berisiko tertekan. Harga komoditas yang turun pada gilirannya menekan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak dari pertambangan. Padahal, tahun lalu, harga komoditas telah memberikan windfall pada penerimaan.

Menurutnya, ekses turunnya harga komoditas akan memengaruhi daerah yang selama ini bergantung kepada ekspor komoditas itu sendiri. Setidaknya, ada tiga wilayah. Yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

Program jaminan dan bantuan sosial idealnya sudah ditujukan untuk masyarakat di tiga daerah tersebut. Sehingga, efek penurunan harga komoditas tidak terlalu memukul perekonomian masyarakat. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat yang selama ini masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

"Saya lihat, pertumbuhan ekonomi kita more or less kira-kira akan sama dengan kondisi sekarang, kalau itu sudah diantisipasi dengan baik dari sisi fiskal,” imbuh Chatib. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Selasa, 16 April 2024 | 09:10 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Konflik Iran-Israel, Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Komoditas

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?