Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Hadapi Pemeriksaan dan Sengketa Pajak, WP Perlu Pahami Ini

A+
A-
9
A+
A-
9
Hadapi Pemeriksaan dan Sengketa Pajak, WP Perlu Pahami Ini

Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian saat memaparkan materi dalam webinar bertajuk Effective Strategies, Recent Updates, and Case Study on Corporate Income Tax, WHT, and VAT Disputes, Jumat (6/8/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak harus memahami proses dan beberapa aspek yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi pemeriksaan dan sengketa pajak.

Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian mengungkapkan pada saat ini, Ditjen Pajak (DJP) tengah memperbaiki proses pemeriksaan, keberatan, bahkan sampai banding di tingkat Pengadilan Pajak. Untuk itu, wajib pajak perlu turut mempersiapkan diri.

“Kita harus memperhatikan hal apa saja yang dianggap penting dalam menghadapi pemeriksaan dan sengketa pajak,” ungkap David dalam webinar bertajuk Effective Strategies, Recent Updates, and Case Study on Corporate Income Tax, WHT, and VAT Disputes, Jumat (6/8/2021).

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

David menerangkan baik wajib pajak maupun pemeriksa pajak harus memahami prosedur pemeriksaan pajak. Wajib pajak bisa memperoleh gambaran tindakan yang dilakukan pemeriksa pajak. Sementara pemeriksa pajak dapat memastikan kebenaran tahapan dan teknis yang dilakukan

Selain memahami prosedur pemeriksaan, wajib pajak juga perlu mengevaluasi proses teknik pengujian. Hal ini dikarenakan pada akhirnya, wajib pajak akan diminta untuk memberikan keterangan atas terjadinya perbedaan data.

Wajib pajak juga perlu menetapkan model analisis pajak, misalnya dengan metode issues, regulation, evidences, analysis, conclusion (IREAC). Menurutnya, wajib pajak semestinya mengindentifikasi masalah pajak dan menyiapkan argumentasi sejak awal sebelum pemeriksaan dilakukan.

Baca Juga: Jenis-Jenis Audit Kepabeanan dan Cukai

David menambahkan wajib pajak perlu benar-benar memahami ketentuan mengenai subjek pajak, objek pajak, serta tarif dan cara menghitung pajak. Tidak hanya itu, hukum pembuktian dalam perpajakan juga harus dipahami.

David selanjutnya menjelaskan mengenai piramida hukum pembuktian dalam perpajakan. Piramida tersebut terdiri atas kewajiban pembukuan dan dokumentasi, prosedur dalam memperoleh bukti, kebenaraan materiil, kebenaran formal, dam beban pembuktian

Kewajiban pembukuan wajib pajak bukan hanya berkaitan dengan akuntansi melainkan juga rangkaian proses bisnis yang harus dibukukan. Contoh dokumentasi yang perlu dilakukan adalah dokumentasi informasi tertentu (DIT) atau dokumen penentuan harga transfer (DPHT).

Baca Juga: Video: Aturan Pelaksana PPS Segera Terbit & Revisi UU Ciptaker Dikebut

Selanjutnya, berkaitan dengan kewajiban penerapan prosedur memperoleh bukti dalam proses pemeriksaan pajak yang harus dilakukan DJP, wajib pajak perlu bersiap dan memahami kiat yang harus dilakukan saat dimintai data oleh pemeriksa.

Dalam kesempatan tersebut, David juga menguraikan strategi baru dalam menghadapi pemeriksaan pajak yang harus dilakukan secara antisipatif, kooperatif, dan suportif. Dia juga menjelaskan perihal 4 komponen dalam Enterprise Resource Planning (ERP) untuk keperluan pemeriksaan pajak.

“Manajemen pemeriksaan pajak ini merupakan helicopter view yang bisa digunakan untuk memotret, me-review, dan memperbaiki manajemen pemeriksaan bagi perusahaan,” pungkasnya.

Baca Juga: Gali Potensi Penerimaan, Petugas Pajak Aktif Lakukan KPDL

Webinar dengan 1.970 pendaftar ini merupakan salah satu seri dari DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series. Acara yang digelar DDTC Academy ini diselenggarakan bersamaan dengan momentum HUT ke-14 DDTC. Ada 1 seri webinar lain yang akan diselenggarakan. Simak infonya di sini. (kaw)

Topik : DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series, DDTC Academy, sengketa pajak, pemeriksaan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 19 November 2021 | 17:17 WIB
TRANSFER PRICING

Masa Pandemi, Siapkan Transfer Pricing Control Framework Lebih Baik

Jum'at, 19 November 2021 | 17:12 WIB
TRANSFER PRICING

Ini 3 Tantangan Penyusunan TP Doc Selama Masa Pandemi

Jum'at, 19 November 2021 | 11:30 WIB
UU HPP

UU HPP Jamin Peserta PPS Tak Bakal Diperiksa, Kecuali Kondisi Ini

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya