Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Sabtu, 20 Oktober 2018 | 12:03 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 19 Oktober 2018 | 19:20 WIB
KABUPATEN PURWOREJO
Jum'at, 19 Oktober 2018 | 17:39 WIB
PUERTO RICO
 
Fokus
Literasi
Kamis, 18 Oktober 2018 | 19:21 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 17 Oktober 2018 | 18:33 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARGENTINA
Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:46 WIB
PANGERAN DIPONEGORO:
 
Data & alat
Rabu, 17 Oktober 2018 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 17-23 OKTOBER 2018
Rabu, 10 Oktober 2018 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 10-16 OKTOBER 2018
Rabu, 03 Oktober 2018 | 10:39 WIB
KURS PAJAK 3 OKTOBER 2018-9 OKTOBER 2018
 
Komunitas
Jum'at, 19 Oktober 2018 | 18:05 WIB
ANEKDOT PAJAK
Kamis, 18 Oktober 2018 | 14:33 WIB
SENGKETA TRANSFER PRICING
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:50 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN
 
Reportase

Gunakan Big Data, Ditjen Pajak Tingkatkan Daya Endus Kejahatan Pajak

0

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu telah menjajaki penggunaan analisis big datauntuk mengidentifikasi wajib pajak nakal yang berpotensi melakukan manipulasi dalam bidang pajak (tax fraud). Hasilnya pun menjanjikan sehingga pengaplikasian teknologi ini akan diperluas pada proses bisnis Ditjen Pajak lainnya.

Hal tersebut diungkapakan Direktur Transformasi Teknologi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Djuniardi saat memaparkan hasil analisis big data menggunakan sistem milik Cloudera. Tercatat otoritas pajak RI sudah melakukan serangkaian uji coba dalam tiga tahun terakhir untuk menjajal kehandalan teknologi analisa big data.

"Sejak 2015, Ditjen Pajak banyak terima data dari pihak ketiga dan luar biasa banyak. Dulu kita bingung, data banyak tapi tidak bisa dipakai. Kemudian prosessing-nya itu sulit kalau pakai teknologi yang lama," katanya di Kantor Pusat DJP, Rabu (11/7).

Baca Juga: 7 WP Dapat Lampu Hijau Terima Tax Holiday

Alhasil, teknologi big data mulai dilirik. Pada tahap awal hasilnya sudah menjanjikan. Di mana pada sistem terdahulu yang merupakan kombinasi  analisis manual dan aplikasi dibutuhkan 4 hari pengerjaan. Melalui analisis big data, semua proses selesai dalam tempo 59 detik. 

"Setelah kita yakin bahwa teknologi big data bisa support data Ditjen Pajak dari 2015 hingga 2017 kita perbesar. Kita mulai dari search engine dan terus akselerasi, kalo dulu hanya 10 PC dan sekarang sudah pakai client server besar dengan kapasitas 500 kali lipat lebih cepat," terangnya.

Iwan lantas menjelaskan bahwa cara kerja big data ialah dengan menganalisis semua data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Data tersebut dipecah dalam dua kategori besar, yakni data pihak ketiga seperti data kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan rumah hingga data kepemilikan aset lainnya. Sementara kategori kedua adalah data internal seperti data SPT, data pembayaran dan master file.

Baca Juga: DJP Dukung Optimalisasi Peran Tax Center Perguruan Tinggi

Penggunaan teknologi ini punya manfaat dalam efisiensi kerja Ditjen Pajak dalam mengendus praktik yang diduga kuat melanggar hukum dalam urusan pajak. Pasalnya analisis bergerak dinamis dan dapat mengidentifikasi pola modus untuk melakukan tax fraud.

"Gunakan data untuk perangi kejahatan pajak sangat bisa karena big data prosessing-nya lebih cepat maka kita bisa lihat yang namanya deep analytics, jadi bisa dilihat pola dan perilaku antara satu data dengan data lainnya untuk menemukan anomali atau fraud," paparnya.

"Sepeti kemarin saat kita deteksi fraud itu 100-200 kasus dalam setahun pakai manusia analisinya. Dengan adanya teknologi big data itu jadi 30 ribu kasus dalam satu minggu," tambah Iwan.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, 23 Unit Kantor Baru DJP Resmi Beroperasi

Secara umum, big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis di dunia. 

Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik.(Amu)

Baca Juga: DJP: Dampak Kenaikan Tarif PPh 22 Impor Netral

"Sejak 2015, Ditjen Pajak banyak terima data dari pihak ketiga dan luar biasa banyak. Dulu kita bingung, data banyak tapi tidak bisa dipakai. Kemudian prosessing-nya itu sulit kalau pakai teknologi yang lama," katanya di Kantor Pusat DJP, Rabu (11/7).

Baca Juga: 7 WP Dapat Lampu Hijau Terima Tax Holiday

Alhasil, teknologi big data mulai dilirik. Pada tahap awal hasilnya sudah menjanjikan. Di mana pada sistem terdahulu yang merupakan kombinasi  analisis manual dan aplikasi dibutuhkan 4 hari pengerjaan. Melalui analisis big data, semua proses selesai dalam tempo 59 detik. 

"Setelah kita yakin bahwa teknologi big data bisa support data Ditjen Pajak dari 2015 hingga 2017 kita perbesar. Kita mulai dari search engine dan terus akselerasi, kalo dulu hanya 10 PC dan sekarang sudah pakai client server besar dengan kapasitas 500 kali lipat lebih cepat," terangnya.

Iwan lantas menjelaskan bahwa cara kerja big data ialah dengan menganalisis semua data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Data tersebut dipecah dalam dua kategori besar, yakni data pihak ketiga seperti data kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan rumah hingga data kepemilikan aset lainnya. Sementara kategori kedua adalah data internal seperti data SPT, data pembayaran dan master file.

Baca Juga: DJP Dukung Optimalisasi Peran Tax Center Perguruan Tinggi

Penggunaan teknologi ini punya manfaat dalam efisiensi kerja Ditjen Pajak dalam mengendus praktik yang diduga kuat melanggar hukum dalam urusan pajak. Pasalnya analisis bergerak dinamis dan dapat mengidentifikasi pola modus untuk melakukan tax fraud.

"Gunakan data untuk perangi kejahatan pajak sangat bisa karena big data prosessing-nya lebih cepat maka kita bisa lihat yang namanya deep analytics, jadi bisa dilihat pola dan perilaku antara satu data dengan data lainnya untuk menemukan anomali atau fraud," paparnya.

"Sepeti kemarin saat kita deteksi fraud itu 100-200 kasus dalam setahun pakai manusia analisinya. Dengan adanya teknologi big data itu jadi 30 ribu kasus dalam satu minggu," tambah Iwan.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, 23 Unit Kantor Baru DJP Resmi Beroperasi

Secara umum, big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis di dunia. 

Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik.(Amu)

Baca Juga: DJP: Dampak Kenaikan Tarif PPh 22 Impor Netral
Topik : ditjen pajak, big data, kejahatan pajak
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Sabtu, 10 September 2016 | 14:30 WIB
KINERJA BUMN
Kamis, 22 Juni 2017 | 22:31 WIB
BERITA DARI VIENNA
Jum'at, 12 Oktober 2018 | 16:49 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
0