Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Genjot Pajak, PBB P2 Jadi Andalan

A+
A-
1
A+
A-
1

WAY KANAN, DDTCNews - Kemandirian fiskal terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Oleh karena itu, instrumen pajak daerah menjadi fokus pemda untuk genjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya mengatakan realisasi penerimaan pajak daerah dalam dua tahun terakhir menunjukan kinerja positif. Pasalanya, ada tren peningkatan setoran pajak dari tahun ke tahun.

"Kontribusi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan selama dua tahun. Pada 2016 terealisasi sebesar Rp10,7 miliar, sedangkan pada 2017 terealisasi sebesar Rp15,1 miliar dan untuk 2018 ditargetkan sebesar Rp20,8 miliar," katanya, Selasa (31/7).

Baca Juga: Pemasangan Tapping Box Kerek Penerimaan Pajak Hingga 80%

Lebih lanjut, dia menerangkan pajak Daerah tersebut bersumber dari sembilan jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

Kemudian berlanjut pda Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari kesembilan jenis pajak tersebut, instrumen PBB-P2 menjadi fokus utama pemda saat ini. Hal ini karena masih besarnya potensi penerimaan dari sektor ini.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Daerah, Pemkab Pasang Tapping Box

Oleh karena itu, sejak pertengahan tahun Pemda Way Kanan menggelar bulan panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui acara ini juga Pemda menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018.

"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat ditingkatkan penerimaannya. Hal ini mengingat Kabupaten Way Kanan memiliki wilayah yang cukup luas," ujarnya dilansir Lampung Post. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Giliran Universitas Negeri Padang yang Teken Kerja Sama dengan DDTC

"Kontribusi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan selama dua tahun. Pada 2016 terealisasi sebesar Rp10,7 miliar, sedangkan pada 2017 terealisasi sebesar Rp15,1 miliar dan untuk 2018 ditargetkan sebesar Rp20,8 miliar," katanya, Selasa (31/7).

Baca Juga: Pemasangan Tapping Box Kerek Penerimaan Pajak Hingga 80%

Lebih lanjut, dia menerangkan pajak Daerah tersebut bersumber dari sembilan jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

Kemudian berlanjut pda Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari kesembilan jenis pajak tersebut, instrumen PBB-P2 menjadi fokus utama pemda saat ini. Hal ini karena masih besarnya potensi penerimaan dari sektor ini.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Daerah, Pemkab Pasang Tapping Box

Oleh karena itu, sejak pertengahan tahun Pemda Way Kanan menggelar bulan panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui acara ini juga Pemda menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018.

"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat ditingkatkan penerimaannya. Hal ini mengingat Kabupaten Way Kanan memiliki wilayah yang cukup luas," ujarnya dilansir Lampung Post. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Giliran Universitas Negeri Padang yang Teken Kerja Sama dengan DDTC
Topik : way kanan, PBB-P2, PAD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA