VIETNAM

Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Muhamad Wildan | Sabtu, 25 September 2021 | 14:00 WIB
Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Vietnam berencana memberikan beragam insentif pajak dengan pagu mencapai VND21,3 triliun atau setara Rp13,3 triliun. Langkah ini diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi setelah gelombang keempat pandemi Covid-19 melanda negara tersebut.

Saat ini parlemen Vietnam sedang menimbang usulan pemerintah yang berencana memberikan diskon PPN hingga 30% pada 3 bulan terakhir tahun 2021.

"Keringanan pajak ini akan memberikan manfaat bagi konsumen mengingat kebijakan tersebut akan menurunkan biaya yang diperlukan untuk barang dan jasa," ujar Menteri Keuangan Vietnam Ho Duc Phoc seperti dilansir vnexpress.net, dikutip Selasa (21/9/2021).

Baca Juga:
Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Sektor-sektor yang rencananya akan memanfaatkan diskon PPN antara lain sektor transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, perfilman, hiburan, hingga sektor olahraga.

Melalui insentif ini, diperkirakan total potensi penerimaan PPN yang tidak dipungut oleh pemerintah akan mencapai VND5 triliun. Adapun tarif PPN yang berlaku di Vietnam saat ini adalah sebesar 10% untuk sebagian besar barang, sedangkan barang mewah dikenai PPN 15%.

Selain memberikan insentif PPN, Vietnam juga berencana untuk memberikan diskon pajak korporasi sebesar 30% khusus bagi perusahaan dengan pendapatan di bawah VND200 miliar serta yang tahun lalu mengalami kerugian.

Baca Juga:
Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Melalui kebijakan ini, potensi pajak korporasi yang tidak dipungut oleh Vietnam diperkirakan akan mencapai VND2,2 triliun.

Terakhir, pemerintah juga mengusulkan pembebasan PPh orang pribadi, PPN, dan pajak-pajak lainnya khusus bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak pengusaha kecil khusus pada kuartal III/2021 dan kuartal IV/2021.

Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat kebijakan ini diperkirakan akan mencapai VND8,8 triliun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri