Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Gencarkan Ekstensifikasi, DJP: Alat Kami Sudah Lengkap

A+
A-
13
A+
A-
13

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) terus mendorong kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Upaya ekstensifikasi mulai disusun untuk dua sektor utama.

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji mengatakan wajib pajak (WP) badan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi garapan utama untuk perluasan basis pajak. Potensi kedua sektor ini, menurutnya, masih terbuka luas.

“Untuk badan dan UMKM itu juga ternyata masih banyak juga yang belum lapor SPT seperti yang diharapkan karena sudah diturunkan tarifnya,” katanya usai seminar 'Quo Vadis Indonesia', dikutip pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Pegawai Ditjen Pajak Sumbang Medali Perunggu di Sea Games 2019

Kendati tidak secara spesifik menyebut jumlah sasaran utama ekstensifikasi, Angin mengatakan telah menyusun kriterian penambahan basis pajak. Salah satu kriteria itu adalah pelaku usaha yang sudah mempunyai kewajiban membayar pajak tapi belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

Instrumen untuk menambah basis pajak tersebut, jelas dia, sudah berada di tangan otoritas pajak. Banyaknya data pihak ketiga yang didapat DJP menjadi modal awal untuk menambah WP baru. Angin memastikan data tersebut akan digunakan dalam waktu dekat.

Basis data yang kuat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela pelaku usaha dalam jangka panjang. Apalagi, hingga saat ini, kepatuhan formal WP di Indonesia masih belum optimal.

Baca Juga: Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi

"Data kita sudah siap dan akan segera dieksekusi. Saat ini sedang disiapkan caranya seperti apa dalam menggunakan data itu. Kita harapkan kepatuhan sukarela dan WP baru bisa meningkat karena alat DJP sudah lengkap,” imbuhnya.

Seperti diketahui, berdasarkan capaian kepatuhan penyampaian SPT tahunan 2019 belum mencapai target yang dipatok sebesar 85%. Realisasi penyampaian SPT dari 18,3 juta WP yang wajib lapor SPT, baru 12,3 juta WP yang menunaikan tugasnya atau 67,2% dari target. (kaw)

Baca Juga: Masih Ada Oknum yang Korupsi di Ditjen Pajak, Sri Mulyani Jengkel

“Untuk badan dan UMKM itu juga ternyata masih banyak juga yang belum lapor SPT seperti yang diharapkan karena sudah diturunkan tarifnya,” katanya usai seminar 'Quo Vadis Indonesia', dikutip pada Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: Pegawai Ditjen Pajak Sumbang Medali Perunggu di Sea Games 2019

Kendati tidak secara spesifik menyebut jumlah sasaran utama ekstensifikasi, Angin mengatakan telah menyusun kriterian penambahan basis pajak. Salah satu kriteria itu adalah pelaku usaha yang sudah mempunyai kewajiban membayar pajak tapi belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

Instrumen untuk menambah basis pajak tersebut, jelas dia, sudah berada di tangan otoritas pajak. Banyaknya data pihak ketiga yang didapat DJP menjadi modal awal untuk menambah WP baru. Angin memastikan data tersebut akan digunakan dalam waktu dekat.

Basis data yang kuat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela pelaku usaha dalam jangka panjang. Apalagi, hingga saat ini, kepatuhan formal WP di Indonesia masih belum optimal.

Baca Juga: Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi

"Data kita sudah siap dan akan segera dieksekusi. Saat ini sedang disiapkan caranya seperti apa dalam menggunakan data itu. Kita harapkan kepatuhan sukarela dan WP baru bisa meningkat karena alat DJP sudah lengkap,” imbuhnya.

Seperti diketahui, berdasarkan capaian kepatuhan penyampaian SPT tahunan 2019 belum mencapai target yang dipatok sebesar 85%. Realisasi penyampaian SPT dari 18,3 juta WP yang wajib lapor SPT, baru 12,3 juta WP yang menunaikan tugasnya atau 67,2% dari target. (kaw)

Baca Juga: Masih Ada Oknum yang Korupsi di Ditjen Pajak, Sri Mulyani Jengkel
Topik : ekstensifikasi, DJP, data dan informasi, kepatuhan formal
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 19 November 2019 | 11:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK