Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Gagasan IMF Soal Pajak Internasional Berisiko Dimentahkan?

1
1

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pendekatan yang disodorkan International Monetary Fund (IMF) untuk mendapatkan pajak yang adil dari perusahaan multinasional menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (29/3/2019).

Managing Director IMF Christine Lagarde mengatakan arsitektur pajak perusahaan internasional yang berlaku sekarang sudah ketinggalan zaman. Dia meminta agar seluruh pemangku kepentingan di dunia mulai memikirkan kembali sistem yang lebih mencerminkan perubahan ekonomi global.

“Dengan memikirkan kembali sistem yang ada dan mengatasi akar penyebab kelemahannya, semua negara dapat memperoleh manfaat, termasuk negara-negara berpenghasilan rendah,” katanya.

Baca Juga: Contoh Pengenaan Tarif PPh Badan

Dia menegaskan selama ini aturan pajak internasional lebih banyak didominasi untuk kepentingan negara maju. Akibatnya, kepentingan negara-negara berpenghasilan rendah tidak pernah masuk menjadi pertimbangan yang disorot selama perumusan kebijakan.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik terkait kawasan berikat. Pasalnya, pengajuan izin kawasan berikat (KB) selalu ada setiap harinya. Bahkan, menurut data Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), beberapa Kantor Wilayah DJBC minimal menyetujui satu permohonan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte
  • Kehilangan 1,3% PDB

Managing Director IMF Christine Lagarde memaparkan dengan sistem pajak korporasi internasional yang ada hingga saat ini, ada sekitar US$200 miliar pendapatan negara-negara non-OECD yang hilang per tahunnya. Ini karena perusahaan telah menggeser laba ke wilayah-wilayah dengan tarif pajak rendah.

“Nilai tersebut setara dengan 1,3% dari produk domestik bruto (PDB),” katanya.

Negara-negara tersebut, sambung Lagarde, membutuhkan tempat. Platform untuk kolaborasi terkait pajak (Collaboration on Tax) dinilai dapat membantu menyelesaikan persoalan ini. Kolaborasi itu, sebutnya, antara IMF, Bank Dunia, OECD, dan PBB.

Baca Juga: Batasan Pembebasan Pajak Penghasilan Tidak Bakal Naik
  • Gagasan Berisiko Mentah

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji menilai gagasan IMF sebenarnya sedikit revolusioner. Gagasan tersebut, lanjutnya, memang akan memberi kepastian setiap negara mendapatkan penerimaan dari pajak. Namun, dia melihat gagasan itu akan sulit diwujudkan dalam tataran global.

Menurutnya, upaya yang luar biasa sangat dibutuhkan untuk merumuskan langkah-langkah agar gagasan itu bisa terwujud. Apalagi, jika sudah masuk dalam lingkup global, ada berbagai jaringan politik yang bisa membuat gagasan ini mentah lagi.

“Karena ya itu, ini perdebatan lingkupnya global,” kata Bawono.

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak
  • Jateng Mendominasi

Permohonan izin Kawasan Berikat (KB) terus bertambah. Total izin KB yang sudah terbit hingga akhir Februari 2019 tercatat untuk 1.382 perusahaan. Sebagian besar tambahan izin KB berasal dari kanwil Jawa Tengah (Jateng), terutama dari Kabupaten Boyolali dan Semarang. Perusahaan umumnya bergerak di industri garmen dan sepatu.

  • Aliran Uang Gelap

Berdasarkan studi dari Prakarsa, ada aliran uang gelap (illicit financial flow) sekitar US$142,07 miliar dalam kurun 1989—2017. Aliran ini ada dalam transaksi ekspor komoditas unggulan Indonesia, seperti batu bara, tembaga, sawit, kopi, dan karet.

  • BI Intervensi Rupiah

Bank Indonesia (BI) menegaskan telah turun ke pasar surat utang untuk mengawal stabilitas nilai tukar yang mengalami gejolak karena sentimen perlambatan ekonomi global. Tidak hanya turun ke pasar SBN, BI juga aktif melalukan transaksi DNDF dan menjalankan intervensi di pasar spot valas secara terukur. (kaw)

Baca Juga: Badan Pengelola Keuangan Haji Minta Pengecualian Pajak

“Dengan memikirkan kembali sistem yang ada dan mengatasi akar penyebab kelemahannya, semua negara dapat memperoleh manfaat, termasuk negara-negara berpenghasilan rendah,” katanya.

Baca Juga: Contoh Pengenaan Tarif PPh Badan

Dia menegaskan selama ini aturan pajak internasional lebih banyak didominasi untuk kepentingan negara maju. Akibatnya, kepentingan negara-negara berpenghasilan rendah tidak pernah masuk menjadi pertimbangan yang disorot selama perumusan kebijakan.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik terkait kawasan berikat. Pasalnya, pengajuan izin kawasan berikat (KB) selalu ada setiap harinya. Bahkan, menurut data Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), beberapa Kantor Wilayah DJBC minimal menyetujui satu permohonan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte
  • Kehilangan 1,3% PDB

Managing Director IMF Christine Lagarde memaparkan dengan sistem pajak korporasi internasional yang ada hingga saat ini, ada sekitar US$200 miliar pendapatan negara-negara non-OECD yang hilang per tahunnya. Ini karena perusahaan telah menggeser laba ke wilayah-wilayah dengan tarif pajak rendah.

“Nilai tersebut setara dengan 1,3% dari produk domestik bruto (PDB),” katanya.

Negara-negara tersebut, sambung Lagarde, membutuhkan tempat. Platform untuk kolaborasi terkait pajak (Collaboration on Tax) dinilai dapat membantu menyelesaikan persoalan ini. Kolaborasi itu, sebutnya, antara IMF, Bank Dunia, OECD, dan PBB.

Baca Juga: Batasan Pembebasan Pajak Penghasilan Tidak Bakal Naik
  • Gagasan Berisiko Mentah

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji menilai gagasan IMF sebenarnya sedikit revolusioner. Gagasan tersebut, lanjutnya, memang akan memberi kepastian setiap negara mendapatkan penerimaan dari pajak. Namun, dia melihat gagasan itu akan sulit diwujudkan dalam tataran global.

Menurutnya, upaya yang luar biasa sangat dibutuhkan untuk merumuskan langkah-langkah agar gagasan itu bisa terwujud. Apalagi, jika sudah masuk dalam lingkup global, ada berbagai jaringan politik yang bisa membuat gagasan ini mentah lagi.

“Karena ya itu, ini perdebatan lingkupnya global,” kata Bawono.

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak
  • Jateng Mendominasi

Permohonan izin Kawasan Berikat (KB) terus bertambah. Total izin KB yang sudah terbit hingga akhir Februari 2019 tercatat untuk 1.382 perusahaan. Sebagian besar tambahan izin KB berasal dari kanwil Jawa Tengah (Jateng), terutama dari Kabupaten Boyolali dan Semarang. Perusahaan umumnya bergerak di industri garmen dan sepatu.

  • Aliran Uang Gelap

Berdasarkan studi dari Prakarsa, ada aliran uang gelap (illicit financial flow) sekitar US$142,07 miliar dalam kurun 1989—2017. Aliran ini ada dalam transaksi ekspor komoditas unggulan Indonesia, seperti batu bara, tembaga, sawit, kopi, dan karet.

  • BI Intervensi Rupiah

Bank Indonesia (BI) menegaskan telah turun ke pasar surat utang untuk mengawal stabilitas nilai tukar yang mengalami gejolak karena sentimen perlambatan ekonomi global. Tidak hanya turun ke pasar SBN, BI juga aktif melalukan transaksi DNDF dan menjalankan intervensi di pasar spot valas secara terukur. (kaw)

Baca Juga: Badan Pengelola Keuangan Haji Minta Pengecualian Pajak
Topik : IMF, pajak penghasilan, pajak internasional, BEPS, OECD
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI