Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Fasilitas Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Industri Farmasi

A+
A-
10
A+
A-
10
Fasilitas Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Industri Farmasi

Pertanyaan:

SAYA Rahmat Djunaedi dari Jakarta. Saya bekerja di sektor farmasi. Saya ingin menanyakan, bagaimana pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bagi industri produk farmasi? Apakah mendapat fasilitas dari pemerintah dalam rangka menghadapi virus Corona?

Jawaban:

TERIMA KASIH atas pertanyaannya, Bapak Rahmat Djunaedi. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan beberapa insentif bagi wajib pajak terdampak wabah virus Corona yang tertuang dalam PMK No.23/2020, salah satunya terkait angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%.

Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“(1) Wajib Pajak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan/atau b diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b PMK tersebut diatur bahwa wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak dengan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang termasuk dalam lampiran F aturan tersebut dan/atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (kemudahan impor tujuan ekspor).

Secara total, terdapat 102 KLU yang berhak memperoleh fasilitas tersebut. Dari Lampiran F nomor 49 dan 50 yang tertuang dalam PMK No. 23/2020, tertulis bahwa industri bahan farmasi maupun produk farmasi tercatat sebagai industri yang mendapat insentif tersebut. Dengan demikian, industri produk farmasi mendapat pengurangan 30%.

Perlu dicatat bahwa pengurangan sebesar 30% tersebut berlaku sejak masa pajak pemberitahuan pengurangan wajib pajak kepada disampaikan kepada DJP hingga masa pajak September 2020.

Oleh karena itu, industri yang klasifikasinya tergolong dalam Lampiran F aturan PMK No. 23/2020 dapat menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung menggunakan format sesuai contoh yang dilampirkan dalam aturan tersebut.

Merujuk pada FAQ terkait Kebijakan perpajakan dalam Perpu No.1/2020 yang dipublikasikan pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), besaran perhitungan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan mengalikan 30% dengan besaran angsuran yang seharusnya terutang atas angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PMK 215/PMK.03/2018.

Sebagai informasi, setiap Selasa dan Kamis, kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research ini menayangkan artikel, terutama jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke alamat email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, konsultasi pajak, PMK 23/2020, PPh Pasal 25
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 03 September 2020 | 09:57 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 02 September 2020 | 16:54 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 02 September 2020 | 15:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 02 September 2020 | 10:41 WIB
SE-47/PJ/2020
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG