Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

FACTI Panel Usulkan Pemberlakuan Tarif Pajak Korporasi Minimum

A+
A-
0
A+
A-
0
FACTI Panel Usulkan Pemberlakuan Tarif Pajak Korporasi Minimum

Ilustrasi. (DDTCNews)

NEW YORK, DDTCNews – Panel bentukan PBB, FACTI Panel mengusulkan adanya pemberlakuan tarif pajak korporasi minimum yang berlaku secara global sebagai upaya menjaga keadilan sistem perpajakan internasional.

Dalam laporannya (PDF) yang dirilis baru-baru ini, FACTI Panel menyatakan tarif pajak korporasi minimum perlu dipatok sebesar 20% hingga 30% guna menekan praktik profit shifting dan kompetisi tarif pajak antarnegara.

"Pajak korporasi minimum global perlu didesain untuk memungkinkan negara memberikan insentif terhadap investasi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjaga pajak efektif tetap tinggi," sebut FACTI Panel, dikutip Jumat (26/2/2021).

Baca Juga: Mudahkan Bayar PBB-P2, Aplikasi Pajak Ini Raih Penghargaan

Untuk menyukseskan agenda tersebut, FACTI Panel mengusulkan pembentukan badan baru yang berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan informasi mengenai laba korporasi hingga lokasi penempatan aset korporasi.

FACTI Panel menilai praktik penghindaran pajak melalui yurisdiksi suaka pajak merupakan masalah global. Setiap tahun, nilai potensi pajak yang tidak dapat dipungut oleh pemerintah mencapai US$500 miliar—US$650 miliar akibat praktik tersebut.

Selama pandemi Covid-19, FACTI Panel mencatat harta milik orang-orang terkaya di dunia justru meningkat 27,5%. Tercatat, kurang lebih sekitar 10% kekayaan global telah disembunyikan di negara suaka pajak dan pemerintah tidak dapat memungut pajak atas kekayaan ini.

Baca Juga: Pengumuman! NJOP 2021 DKI Jakarta Tidak Naik

Praktik tersebut merugikan semua negara terutama negara berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Akibat penghindaran pajak, pemerintah tidak dapat mengumpulkan pajak secara optimal guna mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk menangani pandemi Covid-19.

"Sistem keuangan yang korup dan gagal telah menggerus sumber daya yang dibutuhkan untuk memberantas kemiskinan, memulihkan dunia dari pandemi, dan mengatasi perubahan iklim," kata Co-Chair FACTI Panel Dalia Grybauskaitė. (rig)

Baca Juga: Semester II/2021, Erdogan Bakal Naikkan Tarif Pajak Korporasi
Topik : FACTI Panel, PBB, tarif pajak korporasi, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 07 April 2021 | 17:00 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Rabu, 07 April 2021 | 15:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 07 April 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK