Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Equalization Levy Diinvestigasi USTR, Ini Balasan India

A+
A-
0
A+
A-
0
Equalization Levy Diinvestigasi USTR, Ini Balasan India

Suasana kereta api di India. (Foto: indiaexpress.com)

NEW DELHI, DDTCNews - Pemerintah India mengirimkan pernyataan balasan melalui komentar publik kepada US Trade Representative (USTR) terkait dengan investigasi lembaga perwakilan dagang tersebut terhadap equalization levy sebesar 2% yang atas perusahaan digital di India.

Dalam komentar publik yang dirilis resmi, India menyatakan equalization levy yang dikenakannya tidak bersifat diskriminatif terhadap perusahaan digital AS sebagaimana yang dituduhkan oleh USTR kepada India.

"Tujuan equalization levy adalah menciptakan perlakuan pajak yang setara bagi perusahaan digital yang memiliki kehadiran fisik di India dengan perusahaan digital nonresiden India tetapi memiliki kehadiran ekonomi di India," ungkap Pemerintah India, seperti dikutip Senin (20/7/2020).

Baca Juga: Tiga Pendekatan Pemajakan Ekonomi Digital di Negara Berkembang

Menurut India, ambang batas pengenaan equalization levy yang mencapai US$267.000 merupakan ambang batas yang rendah dalam rangka melindungi perusahaan digital berskala kecil.

Pungutan ini juga tidak bersifat diskriminatif kepada perusahaan digital AS karena equalization levy dikenakan atas seluruh perusahaan digital yang tidak memiliki kehadiran fisik di India, tidak hanya yang dari AS.

Lebih lanjut, konsep equalization levy dilatarbelakangi oleh komitmen India untuk memerangi praktik base erosion and profit shifting (BEPS) dan memenuhi komitmen pada BEPS Action Plan: Action 1 yang terkait dengan tantangan pemajakan atas ekonomi digital.

Baca Juga: India Tolak Usulan Elon Musk Soal Diskon Bea Masuk Mobil Listrik

India menyebutkan dalam BEPS Report on Action 1, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan 3 opsi kebijakan. yakni pengaturan nexus baru berdasarkan significant economic presence, withholding tax atas transaksi digital, atau equalization levy.

"OECD tidak mengutamakan salah satu dari ketiga opsi kebijakan ini," tulis India dalam komentar publiknya.

Setelah melakukan analisis atas ketiga opsi kebijakan tersebut, lembaga khusus yang melakukan analisis yakni Indian Committee memutuskan equalization levy sebagai opsi kebijakan yang direkomendasikan.

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Menurut India, equalization levy memiliki sifat yang pasti dan beban pajak yang timbul pun mudah diprediksi oleh stakeholder terkait. Dari sisi otoritas pajak, equalization levy memiliki biaya kepatuhan dan administrasi yang rendah serta pengenaannya tidak rentan menimbulkan sengketa perpajakan.

India pun menyebut pengenaan equalization levy sudah sejalan dengan norma hukum yang berlaku di AS dan diperkuat dengan putusan Supreme Court atau Mahkamah Agung AS dalam atas sengketa pajak South Dakota vs Wayfair Inc.

Dalam putusan atas sengketa tersebut, Mahkamah Agung AS memutuskan kehadiran fisik bukanlah syarat yang diperlukan untuk mengenakan pajak penjualan.

Baca Juga: Pengaruh Reformasi Pajak Digital Terhadap Transaksi Lintas Negara

Negara bagian diperbolehkan mengenakan pajak penjualan atas penyerahan barang kepada konsumen di negara bagian tersebut meski usaha digital tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di negara bagian yang dimaksud.

"Prinsip yang berlaku di AS ini jelas senada dengan prinsip yang berlaku di India. Di tengah kegiatan ekonomi yang semakin terdigitalisasi, seorang pedagang bisa melaksanakan kegiatan bisnis tanpa adanya kehadiran fisik," tulis India. (Bsi)

Baca Juga: Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak
Topik : equalization levy, India, USTR, pajak digital

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Juli 2021 | 17:15 WIB
EKONOMI DIGITAL

Jika Ada Pajak Minimum Global, Bagaimana Nasib Pemberian Insentif?

Kamis, 15 Juli 2021 | 15:57 WIB
EKONOMI DIGITAL

Dirjen Pajak Harapkan Konsensus Ciptakan Perpajakan yang Setara

Rabu, 14 Juli 2021 | 16:15 WIB
EKONOMI DIGITAL

Duh, Proposal OECD Dinilai Kurang Wakili Kepentingan Negara Berkembang

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Musisi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Pembangunan I?