Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Dukung Riset Jamu, Sri Mulyani Siap Beri Supertax Deduction

A+
A-
0
A+
A-
0
Dukung Riset Jamu, Sri Mulyani Siap Beri Supertax Deduction

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar yang diselenggarakan GP Jamu, Senin (30/11/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pelaku industri jamu dan obat herbal untuk menggencarkan kegiatan riset guna memperoleh fasilitas pajak berupa supertax deduction.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini mendorong penuh kegiatan riset melalui insentif pengurangan pajak (supertax deduction) bagi sektor-sektor usaha yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

Menurutnya, pengusaha bisa mengajukan klaim supertax deduction hingga 300%. "Umpamanya perusahaan mengeluarkan biaya riset Rp10 juta, ia bisa mengklaim Rp30 juta, sehingga pajaknya bisa dikurangkan," katanya, Senin (30/11/2020).

Baca Juga: Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak Covid-19 Jadi Terpopuler

Pemerintah, lanjut menkeu, memahami biaya kegiatan litbang yang dilakukan industri jamu dan obat herbal terbilang mahal. Untuk itu, pelaku usaha saat ini bisa melakukan riset dengan mengklaim biayanya kepada pemerintah untuk memperoleh potongan pajak.

Dia juga meminta Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) untuk dapat menyosialisasikan fasilitas supertax deduction tersebut kepada seluruh pelaku industri jamu yang ada di Indonesia.

Menurutnya, pandemi Covid-19 bisa menjadi peluang besar bagi industri jamu dan obat herbal untuk memasarkan produknya. Apalagi, tren konsumsi masyarakat terhadap produk multivitamin dan suplemen tengah meningkat belakangan ini.

Baca Juga: Pengemplang Pajak Rp265 Juta Ditahan Kejari Tangsel

Pemasaran pun saat ini makin mudah karena bisa dilakukan secara digital. "Para pelaku industri bisa terus memanfaatkannya karena ini tujuannya agar pelaku industri bisa terus bertahan dalam kondisi dampak Covid yang sangat extraordinary," ujarnya.

Selain supertax deduction, Sri Mulyani juga menawarkan insentif pajak bagi industri jamu antara lain PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, serta percepatan restitusi PPN hingga 31 Desember 2020.

Untuk industry jamu dan obat tradisional berskala UMKM, pemerintah menyediakan insentif berupa PPh final DTP. Pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk terhadap bahan baku atau permesinan yang perlu diimpor. (rig)

Baca Juga: Bantu Pemerintah, Kadin Minta Swasta Diberi Akses Vaksinasi Mandiri

Topik : supertax deduction, kegiatan litbang, industri jamu, menteri keuangan sri mulyani, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 13 Januari 2021 | 14:56 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 13 Januari 2021 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 15:01 WIB
PORTUGAL
Sabtu, 16 Januari 2021 | 14:01 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 13:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI
Sabtu, 16 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 10:01 WIB
PMK 226/2020
Sabtu, 16 Januari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 16 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK